More

    Tolak Pansus Covid-19, Ketua Fraksi Gerindra: Hamburkan Anggaran, Minim Urgensi

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Serang Saipulloh mendukung kebijakan Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi yang menolak adanya pansus Covid-19.

    Menurutnya,  pembentukan Panitia Khusus (Pansus) percepatan penanggulangan Covid-19 dianggap akan menambah beban anggaran Pemkot Serang. Selain itu, penolakan yang dilakukan oleh Budi Rustandi mengacu pada surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor 119/2813/SJ dan nomor 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyelesaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan virus Corona (Covid-19) serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

    “Tidak dipungkiri Pansus berkonsentrasi dengan penggunaan anggaran. Kan sudah jelas di surat keputusan bersama itu yang isi dan subtansinya adalah agar Pemda merasionalisasi belanja APBD. Hasilnya untuk penanggulangan virus Corona,” kata Saipulloh dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler, Selasa (13/4/2020).

    Hal itu, otomatis terbentuk Pansus tidak sesuai dengan maksud dari surat keputusan bersama tersebut. Karena, akan membutuhkan anggaran. “Produk dari Pansus belum terbentuk adalah rekomendasi. Itu juga harus dibuat ditujukan ke siapa? Kalau ke Pemda kan sudah ada gugus tugas, kalau ke gugus tugas kan sudah ada PP yang mengatur kerja gugus tugas,” ujarnya.

    Sehingga, dijelaskan dia, perlu dipertimbangkan urgensi terbentuknya Pansus tersebut. “Lebih baik semua melaksanakan aturan yang sudah dibuat pemerintah yang ditunjukan kepada Pemda pelaksanaan dan tanggungjawabnya. Nanti ada mekanisme dan waktunya, lebih baik kita semua saat ini melaksanakan anjuran pemerintah untuk dirumah saja, menjaga jarak satu sama lain dan lain sebagainnya,” jelasnya.

    Kemudian, kata dia, eksekutif dan legislatif adalah sama-sama penyelenggara pemerintahan daerah. Artinya, bangun sinergi yang maksimal menangani virus ini. “Tidak harus membentuk Pansus, bisa dengan tupoksi pengawasan. Saat pengawasan berjalan dapat memberikan masukan atau rekomendasi kepada Pemda atau gugus tugas. Hal terbaik yang harus dilakukan dengan begitu tidak perlu menggunakan anggaran, bisa lebih intens alias efektif dan efisien,” pungkasnya. (Red)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -