More

    Meski Ada Larangan Mudik, AKDP Masih Beroperasi di Pakupatan

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Pasca berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Republik Indonesia nomor PM 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Aktifitas di Terminal Tipe A Pakupatan nampak lengang.

    Meski demikian, larangan mudik di masa wabah Corona Virus Disease (Covid-19) itu tidak berpengaruh terhadap Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP).

    Pantauan dilapangan, meskipun masih terlihat adanya transportasi yang biasa digunakan menuju Banten Selatan, namun di Terminal Tipe A tersebut tidak ada aktivitas menaikan atau menurunkan penumpang dan terpantau lengang. Bahkan, hal serupa juga nampak di Kemang yang biasa digunakan sebagai terminal bayangan.

    Kepala Terminal Tipe A Pakupatan Waluyo mengatakan, saat ini yang beroperasi hanya kendaraan yang trayeknya tidak menuju zona merah atau wilayah yang sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

    “Hanya Serang-Banten Selatan, Serang dan sekitarnya saja,” kata Waluyo saat dikonfirmasi wartawan lewat sambungan telepon pada Sabtu (25/4/2020).

    Waluyo menyebutkan, untuk AKP (Angkutan Kota antar Provinsi) sudah tidak beroperasi sejak terbitnya Permenhub tersebut. Namun, dirinya kembali menegaskan jika Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) masih bisa beroperasi. Selanjutnya, Ia berjarap masyarakat bisa memahami kondisi seperti ini demi kebaikan bersama.

    “Ini bukan semerta merta ingin menyusahkan masyarakat, tapi tujunnya untuk membatasi atau mengantisipasi terjadinya penyebaran diwilayah kita,” pungkasnya.

    Diketahui, dalam Permenhub nomor PM 25 tahun 2020, terhitung sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan 31 Mei 2020 penggunaan sarana transportasi dilarang untuk sementara, beberapa transportasi tersebut yakni, transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara.

    Larangan sementara tersebut berlaku untuk sarana transportasi dengan tujuan keluar atau masuk wilayah yang sedang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), zona merah penyebarn Covid-19, dan aglomerasi yang telah ditetapkan sebagai wilayah PSBB.

    Dalam peraturan menteri tersebut juga dijelaskan, apabila melanggar ketetapan tersebut akan dirahkan untuk kembali keperjalanan, selebihnya akan dikenakan sanksi seuai dengan peraturan perundang-undangan.

    Pemerintah telah memberlalukan chek point disetiap keluar masuk daerah yang dijaga langsung oleh pihak kepolisian dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta Balai Pengelola Transportasi Darat. (Ikbal)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    HUT PDIP Ke-48, Bambang Berharap PDIP Lebih Disukai Masyarakat

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Serang Bambang Janoko berharap di Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP...

    Ganja Yang Gitu-Gitu dan Gini-Gini

    Kau tahu perdebatan suatu persoalan memang memakan banyak waktu dan tenaga. Banyak soal yang menjadi sebuah perdebatan dalam jagat alam semesta ini. Tapi, sebuah...

    Dilantik Walikota, Nanang Saefudin Jabat Sekda Kota Serang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wali Kota Serang Syafrudin resmi melantik Nanang Saefudin sebagai Sekertaris Daerah Kota Serang. Pelantikan tersebut berdasarkan surat keputusan Walikota Nomor 133/Kep.25-hub/2021 tanggal...

    Nanang Dilantik Jadi Sekot, Ini Harapan Ketua DPRD Kota Serang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi berharap kepada Nanang Saefudin yang sudah dilantik Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Serang oleh Walikota Serang Syafrudin,...

    Digitalisasi dan Peluang Bisnis di Masa Pandemic Covid-19

    Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global tentu saja berdampak terhadap berbagai sektor terutama di sektor ekonomi. Dampak perekonomian ini tidak hanya di rasakan secara...
    - Advertisement -
    - Advertisement -