More

    GMNI Banten Sebut Merger Bank Banten Penyebab Tersendatnya Bansos

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banten menyebutkan bahwa adanya proses merger Bank Banten dengan BJB menjadi penyebab tersendatnya Bantuan Sosial (Bansos) untuk beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Banten.

    Dalam rilisnya pada Jumat (1/5/2020) GMNI Banten menuturkan bahwa di tengah dampak mewabahnya Covid-19, masyarakat sampai hari ini sangat mengharapkannya adanya bantuan tersebut.

    Ketua umum DPD GMNI Banten Indra Patiwara mengatakan jika segala bentuk kebijakan yang ada harus melihat sisi sosial-ekonomi masyarakat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang pemerintah daerah nomor 23 tahun 2014.

    Ditengah kondisi pandemi Covid-19 ini, Indra menuturkan seharusnya Gubernur Banten Wahidin Halim fokus untuk membantu masyarakat Banten yang terkena dampak covid-19, karena banyak sekali masyarakat yang tidak bisa bekerja untuk memnuhi kebutuhan dasar sehari-harinya.

    Dengan dikeluarkannya Keputusan Gubenur (Kepgub) Banten nomor 580/Kep144.Huk/2020 tentang penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) kantor Cabang khusus Banten sebagai tempat penyimpanan uang milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, justru membuat masyarakat panik dan melakukan penarikan uangnya di bank banten.

    “Seharusnya, Gubernur Banten tidak melakukan merger Bank Banten ke Bank BJb secara tergesa-gesa dan sepihak, ‘ini ada apa?’ perlu kiranya melakukan sebuah kajian dengan melibatkan para anggota wakil rakyat DRPD Provinsi Banyen dan juga beberapa steakholder terkait, kemudian menyosialisasikannya kepada masyarakat, agar kejadian beberapa hari yang lalu, yang membuat masyarakat panik tidak terjadi,” jelasnya.

    “Gubernur Banten juga seharusnya memperkuat keberadaan Bank Banten dengan cara mengalokasikan anggaran demi keberlangsungan Bank Banten itu sendiri bukan memindahkan kas daerah Provinsi Banten dari Bank Banten ke Bank BJB, karena tidak bisa pungkiri Bank Banten adalah salah satu Bank kebanggaan masyarakt Banten,” tandasnya.

    Oleh sebab itu, DPD GMNI banten mengeluarkan empat tuntutan, yakni, Provinsi Banten harus segera mencairkan Bansos untuk masyarakat yang terkena dampak Covid-19, Mendukung langkah anggota dewan provinsi banten untuk mengunakan hak interpelasi secepat mungkin terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Banten.

    “Kemudian, transparansi pengelolaan keuangan penanganan Covid-19 serta Provinsi Banten harus pro rakyat dalam mengambil kebijakan,” tutupnya. (Iqbal)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -