More

    Marak Postingan di Medsos, Kadinsos: Pengadaan JPS Kota Serang Sudah Sesuai Aturan

    Must Read

    Buruh Menunggu Keputusan UMK 2021

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Al Hamidi memastikan Jumat besok (20/11/2020) Gubernur Banten...

    Banser Bantah Terlibat Dalam Deklarasi Penoalakan Habib Rizieq Shihab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ormas Banser Banten membantah keterlibatan dalam menolak rencana kehadiran pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab...

    Pekerja Migran Ilegal Asal Indonesia Capai 5,3 Juta Jiwa

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat, sekitar 9 Juta pekerja migran asal Indonesia telah di berangkatkan...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang Poppy Nopriadi angkat bicara terkait maraknya postingan di media sosial yang menyuarakan nilai bantuan Jaring Pangaman Sosial (JPS) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Serang tidak sesuai dengan pagu anggaran sebesar Rp 200 ribu.

    Poppy mengatakan bahwa dalam proses pengadaan sembako untuk JPS, pihaknya menggunakan orang ketiga.

    “Iya itu sudah diatur dalam surat edaran dari lembaga pengadaan barang dan jasa. Jadi, memang diatur tatacara pengadaan barang dan jasa terutama dimasa covid ini bahkan ada Intruksi Presiden (Inpres) nya nomor 4 tahun 2020 mengatur tentang tatacara pengadaan barang dan jasa dimasa Covid,” tutur Poppy saat dikonfirmasi lewat sambungan telepon pada Senin (4/5/2020) sore.

    Mantan Asisten Daerah (Asda) II Kota Serang tersebut mengaku, bantuan JPS dari Pemkot Serang tersebut dari awal hingga pada waktu penyaluran sudah melalui proses yang sesuai dengan aturan.

    “Sudah kita lakukan dengan runtutan aturan, ini program kan tidak tiba-tiba ada, itu sudah melalui berbagai proses usulan yang panjang,” ungkapnya.

    “Bahkan saat mau dibagikan juga dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat, ini sudah melalui tahapan-tahapan yang dipersyaratkan oleh aturan,” lanjutnya.

    Menurutnya dimasa seperti ini, informasi banyak yang simpang siur dikalangan masyarakat. “Bukan saya suuzon, kadang-kadang juga ada orang yang punya kepentingan tertentu dan membesarkan masalah ini,” tandasnya.

    Ia kembali menegaskan bahwa nilai JPS yang disalurkan sudah sesuai dengan jumlah sembako yang diterima masyarakat. Namun, asusmsi harganya jangan disamakan dengan saat kondisi normal.

    “Itukan hanya asumsi-asumsi yang timbul dimasyarakat saja. Kalau dalam situasi darurat dan tidak normal seperti ini jangan kita menilai sesuatu itu dengan asumsi normal,” ujar Poppy.

    Ditengah kondisi seperti ini, ia menilai intensitas kebutuhan orang terhadap barang itu cenderung meningkat, sedangkan unit-unit produksi dari barang itu cenderung turun, akibat beberapa faktor yang melanda perusahan sebagai dampak pandemi dan kejamnya hukum pasar.

    “Harusnya ini yang orang pikirin sebelum nge judge, ini kan situasinya sedang tidak normal, kalau situasinya normal mah iya aja. Pasti adalah komponen masyarakat dengan berbagai motif,” pungkasnya. (Iqbal)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Lelang Jabatan Sekda Kota Serang, Syafrudin Tunggu Rekomendasi KASN

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wali Kota Serang Syafrudin menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) setelah rangking tiga besar diusulkan. Diketahui,...

    PAD Kota Serang Tahun 2020 Tak Capai Target

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang tahun 2020 tak mencapai target, lantaran PAD ini hanya mencapai Rp190 miliar dengan target Rp220 miliar....

    Tolak Keputusan Gubernur Soal UMK 2021, Buruh Banten Bakal Gelar Aksi Mogok

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) akan memasifkan sosialisasi penolakan Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Wahidin Halim, terkait penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)...

    Marinir Kawal Pembongkaran PLTPB, LBH: Negara Abaikan Hak Dasar Rakyat Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat Banten menduga ada persoalan besar dalam rangkaian pemaksanaan mobilisasi alat berat PT Sintesa Geothermal Banten (PT SBG)...

    Awasi Anggaran Covid-19 dan Pilkada, KPK Sadap Ratusan Nomor Telepon

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango mengaku, pihaknya saat ini tengah melakukan upaya penyelidikan tindak pidana korupsi (Tipikor) secara tertutup...
    - Advertisement -
    - Advertisement -