More

    Inspektorat Kota Serang Diminta Kawal Dinsos Soal Nominal JPS

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Terkait nominal program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dipersoalkan masyarakat di media sosial, Wali Kota Serang Syafrudin menginstruksikan inspektorat melakukan pengecekan terhadap Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang.

    Dengan adanya kejadian tersebut, Syafrudin menyampaikan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang merasa dilema dengan program bantuan JPS tersebut. Pasalnya, telah terjadi ledakan data dari 50.000 KK yang terdata, kini mencapai 70.000 KK yang terkonfirmasi Dinsos Kota Serang.

    “Kalau dibagi rata mungkin berkurang, dari Rp 200 ribu yang dianggarkan, sebab masyarakat sekarang saja banyak yang masuk,” kata Syafrudin kepada wartawan pada Selasa (5/5/2020).

    Perlu diketahui, dalam hal ini Pemkot Serang menyalurkan JPS berbentuk sembako. Oleh sebab itu, untuk melakukan pengadaannya Pemkot Serang memerlukan pihak ketiga untuk pengadaannya.

    “Karena Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat juga akan menyalurkan bantuan,” ujarnya.

    ” Wajar jika pihak ketiga pasti ada keuntungan. Sekarang akan dibahas lagi karena ini bermasalah, insyaallah akan kami bahas lagi,” jelasnya.

    Sementara itu, Inspektur Kota Serang Yudi Suryadi menuturkan, sesuai perintah pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap Dinsos yang hasilnya akan disampaikan ke Wali Kota Serang.

    “Kami sudah mulai melakukan dan hasilnya seperti apanya nanti akan kita sampaikan ke pimpinan,” tutur Yudi.

    Yudi mengaku dengan adanya proses pemeriksaan, pihaknya sempat disebut sebagai penghambat, padahal tugas inspektorat adalah mengingatkan agar tidak terjadi permasalahan.

    “Sebenarnya, pertama yang kami lakukan malah dikatakan kami penghambat,” ungkapnya. (Iqbal)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -