More

    Pujiyanto Beberkan Nominal Sebenarnya JPS Kota Serang

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Ketua Komisi II DPRD Kota Serang Pujiyanto menguak kebenaran dari persoalan nominal bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Serang yang belakangan ini marak dibahas warganet facebook.

    Pujiyanto mengatakan, jika warganet ingin berstatement mengenai nominal bantuan JPS sebesar Rp 200ribu yang dipandang tidak sesuai dengan nilai harga sembako aslinya, maka harus mengetahui fakta kondisi, skema ataupun formula yang diambil pihak pemerintah.

    “Apakah kita semua tahu berapa nilai penawaran penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)?, kemudian berapa harga negosiasi ataupun nilai kontrak yang saat ini terjadi di Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang dengan penyedia? Kan tidak ada yg tau. Selanjutnya, apakah sembako dari penyedia yang diberikan kepada Dinsos itu sudah dibayar oleh Pemkot? Kan ini belum tahu,” kata Pujiyanto kepada wartawan pada Kamis (7/5/2020) malam di Kota Serang.

    Menurutnya, jangan sampai statement yang dikeluarkan di media sosial itu, mengacu pada sudut pandang sendiri dan berdasarkan hitungan sendiri. Karena itu akan membuat kisruh dimasyarakat.

    Ia menjelaskan, nominal Rp 200 ribu dalam bentuk sembako tersebut, bukanlah nominal utuh yang diterima oleh masyarakat, melainkan besaran nominal tersebut merupakan besaran angka yang dianggarkan untuk belanja sembako yang harganya di masa pandemi ini bisa saja mengalami perubahan.

    “Anggaran itu bukan seolah-olah nilai bantuannya. Itu (red: Rp200 ribu), anggarannya yang dianggarkan. Jadi masyarakat harus tahu alurnya dulu, sebelum membuat narasi yang multi tafsir. Itu ada pagu anggarannya,” jelasnya.

    Di tengah kondisi seperti ini, lanjutnya, seperti yang diketahui bersama telah terjadi lonjakan harga pasar hinga berkali-kali lipat terhadap beberapa komoditas barang.

    “Saya pastikan, tidak ada permainan dalam penyaluran bansos ini. Kita semua tahu, di masa sulit ini, harga masker yang sebelumnya Rp 80 ribu per box, di masa pandemi ini harganya melonjak berkali-kali lipat. Jadi landasan hukumnya dimana, kalau ini dikatakan korupsi?,” tandasnya.

    Berdasarkan pengakuannya, Komisi II terus melakukan monitoring dan pengawasan, terkait penganggaran dan penggunaannya. Jika memang ada penyalahgunaan, pihaknya akan mendorong aparat penegak hukum yang berwenang untuk tegas memberikan tindakan.(Iqbal)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    HUT PDIP Ke-48, Bambang Berharap PDIP Lebih Disukai Masyarakat

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Serang Bambang Janoko berharap di Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP...

    Ganja Yang Gitu-Gitu dan Gini-Gini

    Kau tahu perdebatan suatu persoalan memang memakan banyak waktu dan tenaga. Banyak soal yang menjadi sebuah perdebatan dalam jagat alam semesta ini. Tapi, sebuah...

    Dilantik Walikota, Nanang Saefudin Jabat Sekda Kota Serang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wali Kota Serang Syafrudin resmi melantik Nanang Saefudin sebagai Sekertaris Daerah Kota Serang. Pelantikan tersebut berdasarkan surat keputusan Walikota Nomor 133/Kep.25-hub/2021 tanggal...

    Nanang Dilantik Jadi Sekot, Ini Harapan Ketua DPRD Kota Serang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi berharap kepada Nanang Saefudin yang sudah dilantik Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Serang oleh Walikota Serang Syafrudin,...

    Digitalisasi dan Peluang Bisnis di Masa Pandemic Covid-19

    Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global tentu saja berdampak terhadap berbagai sektor terutama di sektor ekonomi. Dampak perekonomian ini tidak hanya di rasakan secara...
    - Advertisement -
    - Advertisement -