More

    Usulan Raperda Sanitasi Disambut Baik Wali Kota Serang

    Must Read

    FPUIB di Polisikan, Advokat: Ada Orang Yang Benci Islam

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Warga Kota Serang berinisial H didampingi kuasa hukum dari Banten Lawyers Club (BLC) melaporkan dugaan pelanggaran protokol...

    Disepakati, APBD 2021 Provinsi Banten Defisit Rp4,47 Triliun

    SERANG/POSPUBLIK.CO - DPRD Provinsi Banten menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi perda. Persetujuan diambil dalam...

    Berkah Jelang Pilkada Serentak Bagi Petugas Pelipat Surat Suara

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Jelang Pilkada serentak 2020 ternyata membawa berkah bagi para petugas pelipat surat suara untuk pemilihan bupati Serang...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari DPRD Kota Serang tentang sanitasi total berbasis masyarakat serta perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif disambut baik oleh Wali Kota Serang Syafrudin.

    Usulan Raperda ini dipandang Syafrudin, sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan program pemerintah daerah dan menyempurnakan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

    Dengan berbagai pertimbangan, Wali Kota Serang Syafrudin menyampaikan beberapa pendapat sebagai saran atau masukan dalam penyusunan materi muatan raperda dimaksud.

    “Berdasarkan ketentuan pasal 28H UUD 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,” kata Syafrudin pada sambutannya.

    Upaya kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, dan lain sebagainya, seperti tertera pada lampiran A UU nomor 23 tahun 2014, Syafrudin menuturkan itu sudah menjadi kewenangan pemerintah kota/kabupaten.

    “Pada dasarnya kami menyambut baik terhadap usulan raperda ini, namun apakah substansi materi yang diusulkan telah memperhatikan dan mempertimbangkan serta menyesuaikan dengan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi usulan kabupaten/kota?,” ujarnya.

    Karena selain ketentuan pembagian urusan dimaksud, menurut Syafrudin, subtansi materi juga harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam PP nomor 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan dan peraturan menteri kesehatan nomor 3 tahun 2014 tentang sanitasi total berbasis masyarakat. (Iqbal)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Jadi Tempat Esek-Esek, Pemkot Serang Bakal Sulap Kepandean

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kerap dijadikan tempat esek-esek, Pasar Kepandean direncanakan bakal di tata ulang atau dijadikan tempat terbuka hijau pada...

    Puluhan Sekolah di Kota Serang Dikategorikan Belum Ramah Anak

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Puluhan sekolah SMP di Kota Serang masih di dikategorikan sebagai Sekolah Ramah Anak. Pasalnya, masih banyak syarat-syarat yang belum terpenuhi dari sekolah...

    FPUIB di Polisikan, Advokat: Ada Orang Yang Benci Islam

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Warga Kota Serang berinisial H didampingi kuasa hukum dari Banten Lawyers Club (BLC) melaporkan dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) pada acara Apel...

    Diduga Deklarasi Damai Langgar Prokes, FPUIB di Polisikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Warga Kota Serang berinisial H melaporkan dugaan pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) pada acara Apel Akbar deklarasi damai yang digelar oleh Forum Persaudaraan...

    APBD Kota Serang Tahun 2021 Defisit 75 Miliar

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Serang tahun anggaran 2021 alami defisit sebesar Rp 75,5 miliar. Demikian hal tersebut di...
    - Advertisement -
    - Advertisement -