More

    Harga Tak Stabil, Pemkot Serang Minta Pengawalan KPK dan Inspektorat

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO-Pemerintah Kota (Pemkot) Serang meminta adanya pengawalan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Inspektorat terkait pengadaan barang. Hak itu karena adanya ketidakstabilan harga.

    Hal itu disampaikan Wali Kota Serang Syafrudin melalui sambungan virtual yang menanyakan langsung kepada KPK terkait mekanisme penetapan harga ditengah pandemi Covid-19 ini pada hari ini Rabu (13/5/2020) .

    “Saya tanyakan juga ke KPK tadi masalah harga, harga sekarang ini kan tidak stabil kemudian pengadaan barang juga agak susah,” kata Syafrudin kepada wartawan usai rapat koordinasi program percepatan penanganan Covid-19 di wilayah Banten, melalui Video Conference.

    “Yang biasanya barang itu harganya Rp 350 ribu sekarang menjadi Rp 1 juta lebih apalagi sembako, sembako ini meski sudah ada gudangnya susah, ada gudangnya gak ada pegawainya jadi serba salah kita,” lanjutnya.

    Sementara ini, ucap dia, untuk dana refocusing di Kota Serang dari Biaya Tidak Terduga (BTT) mencapai Rp 88 miliar untuk kesehatan, Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan dampak ekonomi.

    “Tiga poin ini kita sudah melaksanakan. Sampai saat ini baru terserap sebanyak 30 persen dan ini ada Perwal nya,” tutup Syafrudin. (Iqbal)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -