More

    Hasil Pengawasan Dewan, Program JPS Kelebihan Bayar Rp 1,9 Miliar

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Komisi II DPRD Kota Serang mendapati adanya kelebihan pembayaran pada program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang sebesar Rp 1.901.400.000. Temuan itu berdasarkan hasil evaluasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang.

    Ketua Komisi II DPRD Kota Serang, Pujiyanto mengatakan, angka kelebihan bayar tersebut diperoleh dari hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terkait anggaran sebesar Rp 30 miliar yang digunakan untuk program JPS Kota Serang.

    Dengan adanya kelebihan bayar tersebut, Komisi II DPRD Kota Serang meminta pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang untuk segera melakukan pengembalian kelebihan tersebut kepada kas daerah.

    “Berdasarkan LKPP nomor 3 tahun 2020 diktum nomor 5 setelah pembayaran barang harus dihitung Inspektorat atau BPKP dan ternyata ada kelebihan Rp 1,9 miliar dan harus dikembalikan ke kas daerah,” kata Pujiyanto di ruang aspirasi DPRD Kota Serang pada Rabu (13/5/2020).

    Politisi partai Nasdem tersebut menuturkan, setalah dilakukan audit, harga item pangan yang dibagikan dalam program JPS mengalami perubahan.

    “Seperti harga beras yang semula Rp 13.000 menjadi Rp 12.800 per kilogram. Mie instan dari harga Rp 3.000 menjadi Rp 2.800 dan Sarden yang sebelumnya Rp 14.000 menjadi Rp 10.000. Jumlah itu sudah termasuk keuntungan penyedia,” ujarnya.

    Menurutnya, berdasarkan hasil hitung yang telah dilakukan, dari batas maksimal keuntungan sebesar 15 persen, pihak ketiga atau penyedia terhitung hanya meraup keuntungan sebanyak 13 persen.

    Dalam penyediaan tiga item barang yang disebutkan sebelumnya, pihak Pemkot Serang sudah membuat kontrak bersama pihak ketiga untuk tiga bulan mendatang (April, Mei, dan Juni).

    Dengan adanya temuan tersebut, Komisi II DPRD Kota Serang menyarankan kepada Pemkot Serang untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat dalam massa penyaluran JPS ini.

    “Bantuan diberikan kepada yang membuthkan, bukan yang mempermasalahkan,” tandasnya.

    Sementara itu, anggota komisi II Muji Rohman menyampaikan bahwa penyaluran JPS yang dilakukan Pemkot Serang sejauh ini telah sesuai.

    Selain itu, politisi partai golkar tersebut mengusulkan penyaluran JPS pada tahap kedua yaitu dengan adanya penambahan dari segi jumlah penerima, kuantitas produk, serta kualitas produk.

    “Hasil evaluasi kemarin, saya mengusulkan ada penambahan baik kualitas dan kuantitasnya di perbaiki,” ungkapnya.

    Dengan anggaran sebesar Rp 1,9 miliar itu, jika ditambahkan ke jumlah penerima bantuan, maka setidaknya akan ada penambahan penerima sebanyak 10 ribu orang.

    “Kelebihan ini dikembalikan lagi, sementara ada masyarakat yang tidak terakomodir, padahal hampir 70 persen terpenuhi baik dari kota, provinsi dan pusat,” pungkasnya. (Iqbal)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -