More

    Laporan Bansos Paling Banyak Diterima Ombudsman

    Must Read

    Pemkot Serang Khawatir Klaster Baru Penyebaran Covid-19 di BJB KCK Banten

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Setelah di tutup nya pelayanan pada Bank BJB KCK Banten, lantaran adanya klaster baru 83 pegawai dinyatakan...

    Imbas Corona, Perusahaan Kecil di Banten Capai Satu Juta

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat jumlah Industri besar dan sedang di Banten pada tahun 2020...

    LUIB Kecam Keras Ormas Penolak Kedatangan HRS ke Banten

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah organisasi Islam yang tergabung dalam Laskar Umat Islam Banten (LUIB) mengecam keras ormas yang menolak kedatangan...

    SERANG/POSPUBLIC.CO – Permasalahan bantuan sosial (Bansos) yang disalurkan pemerintah, menjadi laporan paling banyak yang diterima Ombudsman Perwakilan Banten, sejak dibukanya Posko Pengaduan Daring (online) bagi masyarakat terdampak Bencana Nasional Covid-19 pada 29 April yang lalu.

    Hal itu diungkapkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten Dedy Irsan, di kantor Ombudsman Banten, Serang. Kamis (14/05/2020).

    Dedy mengungkapkan, hingga pukul 15.00 WIB, Ombudsman Banten mencatat ada 41 laporan atau pengaduan. Dia merincikan, sebanyak 38 aduan atau 92,7% terkait bansos bagi warga terdampak Covid-19. Adapun untuk layanan keuangan sebanyak 2 laporan (4,9%), dan layanan transportasi sebanyak 1 laporan (2,4%).

    “Jumlah pengaduan yang diterima Ombudsman Banten merupakan jumlah aduan terbanyak ketiga secara nasional. Total nasional, Ombudsman sudah menerima dan menangani 407 laporan atau pengaduan,” katanya.

    Dedy merincikan, untuk sebaran asal laporan atau pengaduan di Provinsi Banten, didominasi dari wilayah Tangerang Raya yakni sebanyak 25 aduan. Adapun rinciannya Kota Tangerang Selatan 10 aduan, Kota Tangerang 8 aduan, dan Kabupaten Tangerang 7 aduan.

    Pengaduan lainnya berasal dari Kabupaten Serang (5 Laporan), Kota Serang (2 Laporan), Kabupaten Pandeglang (2 laporan), dan Kabupaten Lebak (1 Laporan). Sementara 6 Laporan berupa pengaduan terkait instansi pusat dan instansi lainnya (BUMN).

    Lebih lanjut menurut Dedy, secara umum masyarakat memandang bahwa prosedur dan persyaratan untuk menerima bantuan tidak jelas, banyak masyarakat terdampak tidak menerima bantuan. Penerima bansos dipandang tidak tepat karena ada yang lebih membutuhkan, tidak mendapat bantuan karena pendatang, jumlah bantuan yang diterima tidak sesuai, tidak dapat menerima bantuan karena tidak memiliki KTP/KK, serta masih adanya pungli dari aparat di lapangan.

    “Kami masih melihat pendataan dan penyaluran bansos masih carut marut. Masyarakat mengeluh, demikian pula aparat di bawah yang melakukan pendataan dan penyaluran. Sementara ditingkat instansi daerah, kata Dedy, masih mencari formula untuk menyampaikan informasi terkait bansos dengan baik dan lengkap,” papar Dedy.

    Untuk itu, Ombudsman Banten menyatakan bahwa pihaknya mendorong agar seluruh pihak, pusat, daerah, hingga desa dan aparat RT/RW bersinergi dan segera disusun ketentuan yang mengintegrasikan pendataan sekaligus menjadi pedoman bagi pelaksanaan penyaluran di lapangan, sehingga bisa langsung di eksekusi Lanjutnya.

    Tindak Lanjut Aduan

    Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan dan Narahubung Posko Daring Covid-19 Provinsi Banten, Zainal Muttaqin, mengungkapkan bahwa tindak lanjut yang dilakukan untuk merespon pengaduan yang disampaikan masyarakat.

    “Kami sudah membuat komitmen dengan Pemerintah Provinsi dan seluruh Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota serta menunjuk narahubung di tiap pemda untuk menindaklanjuti laporan masyarakat secara cepat,” kata Zainal.

    Menurut Zainal, sejauh ini narahubung di tiap pemda telah cukup sigap menindaklanjuti laporan yang diteruskan Ombudsman. “Alhamdulillah, dalam beberapa kasus sudah selesai dan masyarakat yang membutuhkan telah mendapat haknya.”

    Hal ini lanjutnya, juga tidak terlepas dari proses verifikasi awal terhadap setiap laporan. Untuk laporan yang disampaikan secara lengkap, baik identitas, alamat lokasi maupun kronologis masalahnya, akan bisa cepat ditindaklanjuti. Untuk itu, Zainal menghimbau masyarakat agar bisa menyampaikan informasi selengkap-lengkapnya dalam pengaduannya.

    Posko Daring Covid-19 Ombudsman
    Seperti diberitakan sebelumnya, per 29 April 2020, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten membuka Posko Pengaduan Daring (online) bagi masyarakat terdampak Bencana Nasional Covid-19.

    Masyarakat dapat mengakses pengaduan daring dimaksud melalui tautan bit.ly/covid19ombudsma untuk memudahkan masyarakat menyampaikan laporan/pengaduan apabila diduga terjadi maladministrasi dalam pelaksanaan kebijakan penanganan bencana nasional covid-19 bagi masyarakat terdampak.

    Adapun substansi yang dapat dilaporkan melaui Posko Daring ini meliputi Layanan Jaring Pengaman Sosial (bansos), layanan Kesehatan, layanan transportasi, layanan lembaga keuangan (relaksasi kredit), dan layanan keamaman.

    “Untuk mempermudah komunikasi dalam menindaklanjuti aduan yang disampaikan, masyarakat dapat menghubungi nomor whatsapp centre Ombudsman Banten 081-1127-3737 atau menelepon ke 0254-7913737,” papar Zainal. (Sofi)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Diduga Hendak Akhiri Hidup, Seorang Wanita Bergelantungan di Jembatan Baru Ciujung-Kragilan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Entah apa yang dipikirkan seorang wanita yang hendak mengakhiri hidupnya di salah satu jembatan baru Ciujung-Kragilan. Namun, menurut...

    Ibu dan Anak di Serang Diduga Jadi Korban Pencabulan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Dugaan pencabulan oleh oknum ahli gigi yang berpraktik di sekitar lampu merah Ciruas dilaporkan ke Polres Serang. Dugaan pencabulan tersebut menimpa Ika Lestari,...

    Dikawal Aparat, Warga Padarincang Pukul Mundur Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ratusan warga Padarincang yang menghalau alat berat perusahaan PT Sintesa Geothermal Banten (PT SBG) atau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) berhasil...

    Warga Padarincang Hadang Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO- Ratusan warga Padarincang, Kabupaten Serang, berhamburan disepanjang jalan bersiap melakukan penghadangan alat berat perusahaan Pembangkit ListrtikTenaga Panas Bumi (PLTPB) alias Getohermal. Berdasarkan informasi yang...

    UMK Banten 2021 Naik Sebesar 1,5 Persen, Ini Besaranya

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Gubernur Banten Wahidin Halim telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2021 di seluruh wilayah Banten naik sebesar 1,5 persen. Penetapan tersebut tertuang...
    - Advertisement -
    - Advertisement -