More

    Terkait Polemik JPS, Pengawasan Dewan Mendapat Apresiasi Mahasiswa

    Must Read

    Setahun Hilang Dicuri, Kendaraan Faizal Berhasil Ditemukan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Faizal Rahman (39) warga Walantaka, Kota Serang, langsung bergegas mendatangi Mapolda Banten. Hal itu menyusul adanya, penangkapan puluhan...

    Budi Rustandi Dorong Pemkot Ambil Alih Pengelolaan Lahan di Kasemen

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi dipastikan akan mendorong Pemkot Serang untuk mengambil pengelolaan lahan pertanian produktif...

    Diduga Hendak Akhiri Hidup, Seorang Wanita Bergelantungan di Jembatan Baru Ciujung-Kragilan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Entah apa yang dipikirkan seorang wanita yang hendak mengakhiri hidupnya di salah satu jembatan baru Ciujung-Kragilan. Namun, menurut...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Sejumlah Organisasi Kemahasiswaan mengapresiasi kinerja DPRD Kota Serang yang menjalankan fungsi pengawasan dengan tepat ditengah polemik Jaring Pengaman Sosial (JPS).

    Seperti yang disampaikan Ketua Umum HMI Cabang Serang Faisal Dudayef Payumi Padma, ia menilai semua potensi penyalahgunaan tahapan program pemerintah bisa diantisipasi manakala legislatif menjalankan fungsinya.

    “DPRD (Komisi II) itu bekerja sesuai tupoksinya. Kalau ini berjalan saya yakin semua program berjalan lancar. Bukan hanya JPS saja,” kata Faisal kepada wartawan pada Kamis (14/5/2020).

    Ia menuturkan, seluruh tahapan penyaluran JPS apabila diawasi DPRD hasilnya akan dirasakan masyarakat. Terlebih, suasana pandemi-19 membuat suasana chaos di masyarakat. “Ya, memang itu tugas dewan. Kalau tidak begitu. Kami berhak menanyakan kapasitas para anggota DPRD Kota Serang,” tuturnya.

    Senada, Ketua SWOT Gilang Firmansyah berharap DPRD Kota Serang dapat terus menjalankan fungsinya kontrolingnya. Ia juga meminta Pemkot Serang transparan kepada masyarakatnya.

    “Kalau bisa dimasukin ke Website resmi atau apapun itu. Ataupun bisa dicetak dan ditempel disetiap kelurahan. Kita juga meminta agar isi paket tersebut untuk dirubah. Kalau bisa mie jangan topramen, sardenya jangan merek sampit,” ujarnya.

    Hal sama juga disampaikan Ketua Sapma PP Kota Serang Tedy Supriyadi yang turut mengapresiasi atas fungsi pengawasan yang telah dilakukan Dewab Kota Serang, khususnya komisi II terkait pengawasan program bansos di Kota Serang.

    “Dari awal kami juga mengapresiasi atas adanya audensi terbuka yang dilakukan oleh DPRD Kota Serang khususnya Komisi II mengenai kewenangan terhadap kontroling terhadap program JPS ini,” ungkapnya.

    “Sebetulnya kalau masalah pengembalian uang ada kejanggalan juga, kalau bicara pengadaan barang yang dibuat oleh pihak pemenang tander itu sendiri,” jelasnya.

    Sehingga, ketika memang ada peraturan mengenai uang ini harus dikembalikan, lanjut Tedy, secara sistem pengadaan seharusnya diadakan dulu yang namanya survey pasar tentang harga disetiap unitnya.

    “Makanya dasar dari pengembalian uang itu ada kejanggalan dan disitu uang dikembalikan kepada kas daerah,” ujarnya.

    Untuk masalah item yang terdapat dalam bantuan JPS dalam bentuk sembako tersebut menurutnya, kedepan harus fokus terhadap kualitas item itu sendiri serta dalam satu merek.

    “Kalau dipikir, merek itu berbeda bakal terjadi ada harga yang beda juga. Kita juga tetap mengapresiasi atas keterbukaannya DPRD dalam menunjukan berkas dan hal hal lainya,” tukasnya.

    “Tetapi kita cuma belum mendapatkan kejelasan dari Dinsos dan Pemkot itu sendiri serta Inspektorat yang sudah memeriksa tapi kenapa kejanggalan ini terjadi,” imbuhnya.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Serang, Pujiyanto mengatakan, pihaknya berkewajiban memastikan semua tahapan JPS sesuai dengan aturan dan tepat sasaran.

    “Pengawasan itu melekat pada fungsi saya sebagai dewan. Terlebih, saat ini saya berada di Komisi II mitra kerjanya Dinsos,” katanya.

    Penyaluran JPS, Pujiyanto menegaskan pada tahap selanjutnya terus mengalami perbaikan. Sehingga, masyarakat penerima merasakan kehadiran Pemkot Serang dalam suasana Pandemi Covid-19.

    “Ke depan tentu JPS ini harus lebih baik. Kita akan kawal tiap prosesnya. Baik itu pendataan, hingga kualitas sembako yang diterima masyarakat,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, hasil evaluasi Komisi II DPRD Kota Serang bersama pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang telah mendapati adanya kelebihan pembayaran pada program JPS yang dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang sebesar Rp 1.901.400.000. (Iqbal)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Diduga Hendak Akhiri Hidup, Seorang Wanita Bergelantungan di Jembatan Baru Ciujung-Kragilan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Entah apa yang dipikirkan seorang wanita yang hendak mengakhiri hidupnya di salah satu jembatan baru Ciujung-Kragilan. Namun, menurut...

    Ibu dan Anak di Serang Diduga Jadi Korban Pencabulan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Dugaan pencabulan oleh oknum ahli gigi yang berpraktik di sekitar lampu merah Ciruas dilaporkan ke Polres Serang. Dugaan pencabulan tersebut menimpa Ika Lestari,...

    Dikawal Aparat, Warga Padarincang Pukul Mundur Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ratusan warga Padarincang yang menghalau alat berat perusahaan PT Sintesa Geothermal Banten (PT SBG) atau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) berhasil...

    Warga Padarincang Hadang Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO- Ratusan warga Padarincang, Kabupaten Serang, berhamburan disepanjang jalan bersiap melakukan penghadangan alat berat perusahaan Pembangkit ListrtikTenaga Panas Bumi (PLTPB) alias Getohermal. Berdasarkan informasi yang...

    UMK Banten 2021 Naik Sebesar 1,5 Persen, Ini Besaranya

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Gubernur Banten Wahidin Halim telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2021 di seluruh wilayah Banten naik sebesar 1,5 persen. Penetapan tersebut tertuang...
    - Advertisement -
    - Advertisement -