More

    Di Tengah Pandemi, Kenaikan Iuran BPJS Menambah Penderitaan Rakyat

    Must Read

    Pangdam III Siliwangi: 1.000 Personil TNI Akan Ikut Amankan Pilkada Serentak

    SERANG/POSPUBLIK.CO - TNI-Polri sudah menyiapkan personil untuk mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Provinsi Banten. Pangdam III Siliwangi Mayjen...

    Ibu dan Anak di Serang Diduga Jadi Korban Pencabulan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Dugaan pencabulan oleh oknum ahli gigi yang berpraktik di sekitar lampu merah Ciruas dilaporkan ke Polres Serang. Dugaan...

    Datangi Ribuan Massa Pendukung HRS, Walikota Serang Bilang Begini

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ribuan massa Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) menggelar siaga apel akbar persiapan kedatangan imam besar Front...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Menyoal adanya kenaikan iuran BPJS, Ketua Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Cilegon, Edi Djunaidi menilai pemerintah tidak peka terhadap penderitaan rakyat.

    Selain itu, dengan munculnya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, Edi menganggap justru menambah penderitaan rakyat.

    “Pemerintah tidak bijaksana dalam mengeluarkan keputusan,” tukasnya kepada wartawan, Sabtu (16/5/2020).

    Menurutnya, di tengah kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19, pemerintah seharusnya hadir membawa kebahagiaan, bukan menambah penderitaan masyarakat.

    Ia mengaku heran dengan ngototnya Presiden Joko Widodo untuk menaikkan iuran BPJS.Sebab, menurutnya, keputusan menaikkan iuran BPJS telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

    “Ini (keputusan) sudah pernah dibatalkan oleh MA, kenapa pemerintah ngotot ingin menaikan iuran BPJS kesehatan. Saya yakin jika BPJS dikelola dengan baik dan profesional tidak akan defisit,” tandasnya.

    Sementara itu, dalam Perpres 64 Tahun 2020 disebutkan, bahwa peserta mandiri Kelas I naik menjadi Rp150 ribu, dari saat ini Rp 80 ribu. Iuran peserta mandiri Kelas II Rp 100 ribu, dari sebelumnya Rp 51 ribu. Hal ini berlaku mulai Juli 2020 mendatang.

    Selain itu, iuran peserta mandiri Kelas III naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu. Namun, ada subsidi Rp 16.500 hingga 2021 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500.

    Pada 2021, subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp 7000. Sehingga, iuran BPJS Kesehatan Kelas III mencapai Rp35.000. (Iqbal)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Gelar Refleksi Banten Dikepung Bencana, Kobar: Pemerintah Merusak Ekosistem

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah aktivis lingkungan yang terhimpun dalam aliansi kelompok pelajar (Kobar) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Alun-alun Kota...

    Gelar Webitalk, Unbaja Soroti Pembangunan Berkelanjutan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan (HMTL) Unbaja menggelar Webitalk dalam mengkritsi pembangunan yang terjadi di Indonesia, khususnya di Banten. Kegiatan bertajuk 'Menyelaraskan Pertumbuhan Ekonomi...

    Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Kota Serang Capai 760 Orang, 20 Orang Diantaranya Meninggal

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Serang kini tembus sebanyak 760 orang, hal itu lantaran setiap harinya kasus positif Covid-19 di Kota...

    Gelar Aksi Kamisan, Aktivis Lingkungan Soroti Dampak Geothermal Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah pegiat lingkungan menggelar aksi kamisan di depan kampus UIN SMH Banten, Jalan Jendral Soedirman nomor 30, Ciceri, Kota Serang, Banten, Kamis...

    Ribuan Massa Berkerumun di Kota Serang, Syafrudin Ogah Lakukan Swab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Walikota Serang Syafrudin menegaskan, pihaknya tidak akan melakukan Tes Swab setelah deklarasi ribuan massa forum umat islam bersatu (FPUIB) Banten yang menggelar...
    - Advertisement -
    - Advertisement -