More

    Di Tengah Pandemi, Kenaikan Iuran BPJS Menambah Penderitaan Rakyat

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Menyoal adanya kenaikan iuran BPJS, Ketua Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Cilegon, Edi Djunaidi menilai pemerintah tidak peka terhadap penderitaan rakyat.

    Selain itu, dengan munculnya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, Edi menganggap justru menambah penderitaan rakyat.

    “Pemerintah tidak bijaksana dalam mengeluarkan keputusan,” tukasnya kepada wartawan, Sabtu (16/5/2020).

    Menurutnya, di tengah kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19, pemerintah seharusnya hadir membawa kebahagiaan, bukan menambah penderitaan masyarakat.

    Ia mengaku heran dengan ngototnya Presiden Joko Widodo untuk menaikkan iuran BPJS.Sebab, menurutnya, keputusan menaikkan iuran BPJS telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

    “Ini (keputusan) sudah pernah dibatalkan oleh MA, kenapa pemerintah ngotot ingin menaikan iuran BPJS kesehatan. Saya yakin jika BPJS dikelola dengan baik dan profesional tidak akan defisit,” tandasnya.

    Sementara itu, dalam Perpres 64 Tahun 2020 disebutkan, bahwa peserta mandiri Kelas I naik menjadi Rp150 ribu, dari saat ini Rp 80 ribu. Iuran peserta mandiri Kelas II Rp 100 ribu, dari sebelumnya Rp 51 ribu. Hal ini berlaku mulai Juli 2020 mendatang.

    Selain itu, iuran peserta mandiri Kelas III naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu. Namun, ada subsidi Rp 16.500 hingga 2021 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500.

    Pada 2021, subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp 7000. Sehingga, iuran BPJS Kesehatan Kelas III mencapai Rp35.000. (Iqbal)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -