More

    BPJS Naik di Tengah Wabah, Syafrudin Menilai Tidak Tepat

    Must Read

    Banser Bantah Terlibat Dalam Deklarasi Penoalakan Habib Rizieq Shihab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ormas Banser Banten membantah keterlibatan dalam menolak rencana kehadiran pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab...

    Tolak Keputusan Gubernur Soal UMK 2021, Buruh Banten Bakal Gelar Aksi Mogok

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) akan memasifkan sosialisasi penolakan Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Wahidin Halim, terkait...

    Gelar Webitalk, Unbaja Soroti Pembangunan Berkelanjutan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan (HMTL) Unbaja menggelar Webitalk dalam mengkritsi pembangunan yang terjadi di Indonesia, khususnya di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Wali Kota Serang Syafrudin menilai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menaikan iuran BPJS tidak tepat dengan kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini terpuruk akibat dampak dari merebaknya pandemi Covid-19

    “Dalam situasi kondisi seperti ini, kenaikan BPJS itu belum waktunya, masyarakat itu jangankan buat bayar kenaikan BPJS, untuk kebutuhan sendiri saja mereka susah,” kata Syafrudin kepada Pospublik, Senin (18/5/2020).

    Orang nomor satu di Kota Serang tersebut menegaskan bahwa kebijakan presiden untuk menaikan iuran BPJS pada pertengahan tahun ini kurang tepat.

    “Jadi kalau menurut saya, kurang pas dinaikan pada saat seperti ini,” tandasnya.

    Ia menyebutkan, jika benar BPJS ini terealisasi kenaikannya, maka pemerintah Kota (Pemkot) Serang harus menambah anggaran untuk bisa memenuhi tanggungan BPJS. “Kalau dinaikin berati kita harus nambah anggaran, sedangkan anggarannya saja tidak ada,” pungkasnya.

    Diketahui, Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

    Dalam Perpres baru ini disebutkan,
    rencana kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2020 mendatang mewajibkan iuran peserta mandiri kelas I naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 150.000, peserta mandiri kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 100.000.

    Sementara itu, untuk iuran peserta mandiri kelas III naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. Kendati demikian, pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500.

    Namun, untuk peserta kelas III pada tahun 2021 mendatang harus membayar iuran sebesar Rp 35.000, sebab pemerintah mengurangi subsidinya menjadi Rp 7.000. (Iqbal)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Gelar Webitalk, Unbaja Soroti Pembangunan Berkelanjutan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan (HMTL) Unbaja menggelar Webitalk dalam mengkritsi pembangunan yang terjadi di Indonesia, khususnya di...

    Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Kota Serang Capai 760 Orang, 20 Orang Diantaranya Meninggal

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Serang kini tembus sebanyak 760 orang, hal itu lantaran setiap harinya kasus positif Covid-19 di Kota...

    Gelar Aksi Kamisan, Aktivis Lingkungan Soroti Dampak Geothermal Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah pegiat lingkungan menggelar aksi kamisan di depan kampus UIN SMH Banten, Jalan Jendral Soedirman nomor 30, Ciceri, Kota Serang, Banten, Kamis...

    Ribuan Massa Berkerumun di Kota Serang, Syafrudin Ogah Lakukan Swab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Walikota Serang Syafrudin menegaskan, pihaknya tidak akan melakukan Tes Swab setelah deklarasi ribuan massa forum umat islam bersatu (FPUIB) Banten yang menggelar...

    Dikabarkan Akan Safari ke Banten, Umat Islam di Tanah Jawara Siap Kawal Ketat Rizieq Shihab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) menggelar serangkaian apel akbar persiapan kedatangan Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS)...
    - Advertisement -
    - Advertisement -