More

    Tak Setuju BPJS Naik, Budi Rustandi Meminta Pemerintah Pusat Evaluasi Ulang

    Must Read

    Dikawal Aparat, Warga Padarincang Pukul Mundur Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ratusan warga Padarincang yang menghalau alat berat perusahaan PT Sintesa Geothermal Banten (PT SBG) atau Pembangkit Listrik...

    Warga Padarincang Hadang Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO- Ratusan warga Padarincang, Kabupaten Serang, berhamburan disepanjang jalan bersiap melakukan penghadangan alat berat perusahaan Pembangkit ListrtikTenaga Panas Bumi...

    Ibu dan Anak di Serang Diduga Jadi Korban Pencabulan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Dugaan pencabulan oleh oknum ahli gigi yang berpraktik di sekitar lampu merah Ciruas dilaporkan ke Polres Serang. Dugaan...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi mengaku tidak setuju atas kenaikan BPJS kesehatan. Ia meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi terkait kebijakan itu.

    Di tengah kondisi ekonomi yang jatuh terhantam gelombang Covid-19, Budi menilai kenaikan iuran BPJS hanya menambah beban pemerintah daerah dan juga masyarakatnya.

    “Kita tidak setuju, kondisi lagi seperti ini, kan tahu kondisi ekonomi masyarakat lagi seperti apa,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (21/5/2020).

    Politisi partai besutan Prabowo Subianto ini meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali langkah yang diambil. Jika tidak, menurutnya ini akan berdampak langsung pada masyarakat yang tidak mampu.

    “Mudah-mudah pemerintah dapat mempertimbangkan kembali terkait kenaikan BPJS, karena kenaikan ini akan menyentuh langsung pada masyarakat, terutama yang tidak mampu,” jelas Budi.

    Selain itu, naiknya iuran BPJS yang akan berlaku mulai tanggal 1 Juli 2020 mendatang ini, dinilai Budi akan membebani APBD dan mengurangi kemampuan pemerintah Kota (Pemkot) Serang dalam mencover masyarakatnya.

    “Sudah pasti berat kita, ini membebani APBD, kemampuan kota serang untuk mengcover pasti berkurang,” ujarnya.

    Di tengah situasi seperti ini, lanjutnya, pemerintah daerah bukan hanya memikirkan kenaikan iuran BPJS, tapi masih banyak hal lain yang berkaitan dengan masyarakat yang perlu dipikirkan.

    “Yang jelas, pasti ada penganggaran ulang kalau ditetapkan naik, cuma duitnya ada apa engga?, dalam kondisi ini bukan hanya BPJS saja, yang harus dipikirkan itu banyak,” tandasnya.

    Ketua DPC gerindra Kota Serang tersebut kembali menegaskan bahwa pemerintah pusat harus melakukan evaluasi terhadap langkah untuk menaikan iuaran BPJS ini.

    “Beban kita banyak soalnya,” pungkasnya. (Iqbal)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Gelar Refleksi Banten Dikepung Bencana, Kobar: Pemerintah Merusak Ekosistem

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah aktivis lingkungan yang terhimpun dalam aliansi kelompok pelajar (Kobar) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Alun-alun Kota...

    Gelar Webitalk, Unbaja Soroti Pembangunan Berkelanjutan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan (HMTL) Unbaja menggelar Webitalk dalam mengkritsi pembangunan yang terjadi di Indonesia, khususnya di Banten. Kegiatan bertajuk 'Menyelaraskan Pertumbuhan Ekonomi...

    Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Kota Serang Capai 760 Orang, 20 Orang Diantaranya Meninggal

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Serang kini tembus sebanyak 760 orang, hal itu lantaran setiap harinya kasus positif Covid-19 di Kota...

    Gelar Aksi Kamisan, Aktivis Lingkungan Soroti Dampak Geothermal Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah pegiat lingkungan menggelar aksi kamisan di depan kampus UIN SMH Banten, Jalan Jendral Soedirman nomor 30, Ciceri, Kota Serang, Banten, Kamis...

    Ribuan Massa Berkerumun di Kota Serang, Syafrudin Ogah Lakukan Swab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Walikota Serang Syafrudin menegaskan, pihaknya tidak akan melakukan Tes Swab setelah deklarasi ribuan massa forum umat islam bersatu (FPUIB) Banten yang menggelar...
    - Advertisement -
    - Advertisement -