More

    Tak Setuju BPJS Naik, Budi Rustandi Meminta Pemerintah Pusat Evaluasi Ulang

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi mengaku tidak setuju atas kenaikan BPJS kesehatan. Ia meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi terkait kebijakan itu.

    Di tengah kondisi ekonomi yang jatuh terhantam gelombang Covid-19, Budi menilai kenaikan iuran BPJS hanya menambah beban pemerintah daerah dan juga masyarakatnya.

    “Kita tidak setuju, kondisi lagi seperti ini, kan tahu kondisi ekonomi masyarakat lagi seperti apa,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (21/5/2020).

    Politisi partai besutan Prabowo Subianto ini meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali langkah yang diambil. Jika tidak, menurutnya ini akan berdampak langsung pada masyarakat yang tidak mampu.

    “Mudah-mudah pemerintah dapat mempertimbangkan kembali terkait kenaikan BPJS, karena kenaikan ini akan menyentuh langsung pada masyarakat, terutama yang tidak mampu,” jelas Budi.

    Selain itu, naiknya iuran BPJS yang akan berlaku mulai tanggal 1 Juli 2020 mendatang ini, dinilai Budi akan membebani APBD dan mengurangi kemampuan pemerintah Kota (Pemkot) Serang dalam mencover masyarakatnya.

    “Sudah pasti berat kita, ini membebani APBD, kemampuan kota serang untuk mengcover pasti berkurang,” ujarnya.

    Di tengah situasi seperti ini, lanjutnya, pemerintah daerah bukan hanya memikirkan kenaikan iuran BPJS, tapi masih banyak hal lain yang berkaitan dengan masyarakat yang perlu dipikirkan.

    “Yang jelas, pasti ada penganggaran ulang kalau ditetapkan naik, cuma duitnya ada apa engga?, dalam kondisi ini bukan hanya BPJS saja, yang harus dipikirkan itu banyak,” tandasnya.

    Ketua DPC gerindra Kota Serang tersebut kembali menegaskan bahwa pemerintah pusat harus melakukan evaluasi terhadap langkah untuk menaikan iuaran BPJS ini.

    “Beban kita banyak soalnya,” pungkasnya. (Iqbal)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -