More

    Dampak Covid-19, Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Diprediksi Menurun

    Must Read

    Pekerja Migran Ilegal Asal Indonesia Capai 5,3 Juta Jiwa

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat, sekitar 9 Juta pekerja migran asal Indonesia telah di berangkatkan...

    Dikawal Aparat, Warga Padarincang Pukul Mundur Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ratusan warga Padarincang yang menghalau alat berat perusahaan PT Sintesa Geothermal Banten (PT SBG) atau Pembangkit Listrik...

    Marinir Kawal Pembongkaran PLTPB, LBH: Negara Abaikan Hak Dasar Rakyat Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat Banten menduga ada persoalan besar dalam rangkaian pemaksanaan mobilisasi alat berat PT...

    SERANG/POSPUBLIK.CO– Partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 diprediksi menurun akibat kegelisahan masyarakat terhadap penularan Virus Corona atau Covid-19. Hal itu disampaikan pengamat politik Suwaib Amirudin saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler pada Rabu (10/6/2020).

    “Karena sekarang ini kan (ada) pandemi, angka partisipasi (pemilih) bisa terjadi penurunan. Lalu sampai saat ini KPU di daerah nggak diberikan sosialisasi (regulasi) terkait tata cara pelaksanaan,” kata Suwaib.

    Ia menjelaskan, Komisi Pemilihan Umum harus secepatnya membuat regulasi sekaligus menyosialisasikan kepada masyarakat tentang pelaksanaan Pemilu di masa pandemi. Terlebih, kata dia, penyelenggara harus mampu meyakinkan masyarakat agar dapat berpartisipasi pada Pilkada mendatang.

    “Masyarakat apatis, mereka akan berfikir kalau ke TPS (tempat pemungutan suara) takut kena virus, makanya KPU wajib meyakinkan betul bahwa ada alat pelindung (APD),” ujar Suwaib.

    Akademisi Untirta itu mendorong penyelenggara Pemilu untuk melakukan penambahan jumlah TPS. Jika pengaturan kotak TPS tetap sama, maka akan sangat mengancam terhadap keselamatan rakyat ditengah Covid-19 belum mereda.

    “kerumunan (masyarakat) ini kan sulit untuk dibatasi. Misalkan 300 orang per TPS pasti akan ada antrean. Saya sih saranin kalau bisa ditambah bahkan per RT satu TPS,” ungkapnya.

    Selain itu, Suwaib menyarankan untuk seluruh kandidat Bacalon kepala daerah serta partai politik untuk mematuhi protokol kesehatan.

    “Karena sekarang kan (kampanye) pasti agak sepi, harus dibatasi pertemuan-pertemuan. Bisa juga dipakai publikasi online, kampanye online. Ini juga untuk menghindari kerumunan supaya nggak menyalahi aturan serta menghindari stigma negatif dari si calon kepala daerah,” katanya.

    Terkait wacana pemilihan e-Voting, Suwaib mengaku, sistem e-Voting pasti akan memberatkan masyarakat. Sehingga, dirinya lebih memilih untuk mengajukan tambahan anggaran untuk kebutuhan APD.

    “Makanya kita dorong supaya KPU diberikan anggaran tambahan untuk APD yang akan dipakai oleh petugas di lapangan dan (anggaran) itu harus ditambah, karena tidak mudah mengikuti SOP (standar operating procedure) kesehatan,” tegasnya.

    Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Wahyu Furqon mengatakan, dalam melaksanakan Pemilu di tengah Covid-19 pasti berbeda baik pada saat sosialisasi maupun yang lainnya. Meskipun, ia sendiri merasa khawatir akan menurunnya jumlah partisipasi pemilih.

    “Pemilu ditengah Covid-19 dengan kondisi saat ini tentu sosialisasi berbeda, mungkin sosialisasi pada serangan udara, Kekhawatiran pasti ada,” ujar Wahyu.

    Sementara, Ketua Divisi Sosialisasi KPU Banten Eka Satialaksamana menuturkan, pihaknya akan lebih gencar sosialisasi dengan skema dan strategi yang berbeda agar masyarakat tidak was-was dan mau berpartisipasi.

    “Pemasangan alat peraga sosialisasi dilakukan sampai ke area pemukiman, demikian penyebaran bahan sosialisasi hingga ke warung-warung sekitar rumah warga, optimalisasi media massa, cetak, elektronik, lembaga penyiaran dan media luar ruang kerja sama dengan masing-masing vendor, pesan-pesan sosialisasi Pilkada disesuaikan dengan situasi pandemi agar lebih dekat dengan pemilih pesannya dan memberi manfaat tambahan untuk warga,” tutur Eka.

    Terkahir, Eka pun menegaskan, bahwa secara Nasional target pemilih pada pemilu 2020 sebanyak 79 persen, meski begitu, untuk Provinsi Banten hanya 75 persen.

    “Angka itu dimungkinkan terkoreksi jika melihat kondisi saat ini,” tutup Eka. (Jejen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Lelang Jabatan Sekda Kota Serang, Syafrudin Tunggu Rekomendasi KASN

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wali Kota Serang Syafrudin menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) setelah rangking tiga besar diusulkan. Diketahui,...

    PAD Kota Serang Tahun 2020 Tak Capai Target

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang tahun 2020 tak mencapai target, lantaran PAD ini hanya mencapai Rp190 miliar dengan target Rp220 miliar....

    Tolak Keputusan Gubernur Soal UMK 2021, Buruh Banten Bakal Gelar Aksi Mogok

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) akan memasifkan sosialisasi penolakan Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Wahidin Halim, terkait penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)...

    Marinir Kawal Pembongkaran PLTPB, LBH: Negara Abaikan Hak Dasar Rakyat Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat Banten menduga ada persoalan besar dalam rangkaian pemaksanaan mobilisasi alat berat PT Sintesa Geothermal Banten (PT SBG)...

    Awasi Anggaran Covid-19 dan Pilkada, KPK Sadap Ratusan Nomor Telepon

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango mengaku, pihaknya saat ini tengah melakukan upaya penyelidikan tindak pidana korupsi (Tipikor) secara tertutup...
    - Advertisement -
    - Advertisement -