More

    Dewan Banten Pede Bisa Atasi Permasalahan Bank Banten

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO— Wacana Pemindahan rekening kas umum daerah (RKUD) dari Bank Jabar Banten (BJB) ke Bank Banten mulai terbuka, Maka dari itu, Wakil Ketua Komisi III Anggota DPRD Banten Ade Hidayat, mendorong Pemprov untuk segera menyelamatkan dan menyehatkan Bank Banten.

    Meski begitu, Ade menilai wacana pengembalian RKUD dari BJB ke Bank Banten kalau tidak disertai dengan komitmen untuk menyehatkan rasanya sulit, tapi bisa berjalan setelah dilakukan upaya penyelamatan dan penyehatan Bank Banten.

    “Persoalannya kan Modal, Modal pemprov di Bank Banten yang Rp 1, 9 triliun harus diselamatkan untuk jadi tambahan modal, apa langkah-langkahnya, sudah ada suratnya dari OJK (otoritas jasa keuangan) tinggal mau gak pemprov,” ucapnya kepada awak media saat ditemui di Bank Banten, Kota Serang, Rabu (10/6/2020).

    Menurut Ade, Masih ada harapan besar untuk menyelamatkan Bank Banten. Kuncinya, Pemprov Banten harus melakukan kerjasama melalui MoU (Memorandum of Understanding) dengan DPRD Banten. Sehingga pihaknya akan mendukung upaya penyelamatan dan penyehatan Bank Banten.

    “Kami komisi III siap mendukung, saya kira Bank Banten akan kembali sehat dan terbangun, karena kita punya modal, tinggal pemprov mau gak,” katanya.

    Selain itu, kata Ade, dalam upaya penyelamatan dan penyehatan Bank Banten ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemprov berdasarkan arahan OJK.

    “OJK menyarankan untuk penambahan modal penyehatan Bank Banten, katanya kita tidak punya modal, pendapatan kita menurun, kalau ditambahkan membebani APBD, tidak perlu menambahkan dari APBD, tapi kita punya aset Rp 1, 9 triliun, lebih baik amankan aset kita Rp 1, 9 triliun,” imbuhnya.

    “Intinya ada jalan mudah untuk menyelesaikan persoalan Bank Banten, mudah sekali,” jelas Ade.

    Terkait cara penyertaan modal Bank Banten ditengah APBD masih berjalan, Ade menjelaskan, caranya adalah melalui MoU antara Pemprov Banten dengan DPRD agar ketika pembahasan APBD Perubahan ada penambahan Rp 1,9 triliun dijadikan sebagai tambahan modal.

    “itu arahannya dari OJK begitu untuk menyelamatkan Bank Banten dan menyehatkan,” terangnya.

    Disinggung apakah harus ada Perda baru dalam penyertaan Modal, politisi Gerindra itu menilai dalam penyertaan modal tidak perlu ada perda baru, terlebih Pemprov Banten lebih paham soal peraturan dan strategi penyertaan modal.

    “Itu tidak perlu, karena ada ruang untuk terpenuhi perda Nomor 5 Tahun 2013, dalam penyertaan modal kan Rp 900 miliar, jadi, Bank Banten kurang 335 miliar, nah 335 miliar saja dulu. Jadi, Rp 1,9 triliun dikurangi Rp 335 miliar, itu lah yang dijadikan modal di dalam MoU, itu kira-kira, Itu bisa diselamatkan dengan MoU. Artinya, ada upaya dan komitmen untuk menambahkan modal,” ungkapnya.

    Ade juga mengatakan, dengan penyertaan modal Rp 335 miliar bisa untuk menyehatkan Bank banten, sehingga Bank Banten bisa ekspansi, selain itu, Kata Ade, secara kinerja Bank Banten terbilang baik, bahkan ada penurunan kerugian yang drastis.

    “Coba bayangkan biaya oprasional itu hampir Rp 30 miliar pertahun, sekarang hanya Rp 300 juta saja biaya operasionalnya, sudah mulai baik, cuma keuntungan tidak sebanding dengan beban,” tandasnya.

    Diketahui, berdasarkan informasi Pemprov Banten diminta untuk mengembalikan RKUD dari BJB ke Bank Banten, permintaan itu usai sejumlah pihak terkait melakukan rapat video conference, dengan melibatkan Pemprov Banten bersama DPRD Banten, OJK, Kejaksaan Agung (Kejagung). (Jejen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -