More

    Gubernur WH Geram, Pelanggar Protokol Kesehatan Harus Diberikan Sanksi

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO — Gubernur Banten Wahidin Halim, geram atas terjadinya berbagai pelanggaran protokol kesehatan di wilayahnya. Selain penumpukan penumpang di Bandara Soekarno Hatta, Stasiun KA Rangkasbitung kembali mencatat persoalan yang sama atas membludaknya kerumunan penumpang.

    Hal ini bisa membatalkan skema penerapan tatanan kenormalan baru atau ‘New Normal’ di Banten.

    “Pada waktu PSBB kita kan telah sepakat untuk memperketat transportasi Kereta Api dengan pola dan pendekatan protokol kesehatan yang ketat”, ucap Gubernur WH, Rabu (10/6/2020).

    Menurut WH, setelah dibuka ruang transisi menuju kenormalan baru, mulai terjadi pelanggaran-pelanggaran yang serius, bahkan grafik kenaikannya sangat tinggi mulai dari 14 hingga 22 orang terkonfirmasi positif setiap harinya. Sehingga, bisa mendegradasikan upaya Pemprov Banten dalam menghentikan penyebaran Covid-19.

    Selain itu, WH mengaku beberapa daerah di Banten yang tadinya zona hijau kini berubah menjadi zona kuning, meski demikian WH tidak menafikan bahwa perubahan itu akibat mobilisasi para pekerja yang keluar masuk Jakarta-Banten didominasi pekerja yang tinggal di Jabodetabek.

    “Bagaimana kita bisa memutus mata rantai jika pendekatan protokol kesehatannya belum terselesaikan,” jelas WH.

    Atas masalah itu WH mengurai dua persoalan. Pertama, menyangkut proses penyelesaian Covid-19 dan persoalan ekonomi. Menurutnya masalah ini tidak bisa dipararelkan bersama baik antara urusan ekonomi dan penyelesaian Covid-19.

    WH mencontohkan, seperti supermarket yang berorientasi supaya banyak pengunjung, berbanding terbalik dengan konsep protokol kesehatan dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.

    “Dari pertama persoalan lock down,
    PSBB hingga ke masa transisi dan sekarang new normal, saya belum bisa membayangkan akhirnya bagaimana dan formulasinya juga gimana,” ujar WH.

    Selanjutnya, di tempat peribadatan, ia merasa kapasitas masjid di beberapa area luasnya terbatas. Sehingga, jemaah yang jumlahnya banyak akan bergerombolan masuk dan terjadi kelebihan kapasitas. Kecuali masjid agung atau masjid besar lainnya.

    “Sebagai Gubernur sejak awal tidak banyak komentar tapi saya terus bekerja, memantau dan terus melakukan aktifitas sosialisasi untuk upaya pencegahan, karena polanya berubah-ubah dan kurang sinergi antara satu daerah dengan daerah lainnya, akhirnya saya rasakan menjadi kurang efektif,” ungkapnya.

    Terakhir, WH mengatakan, keterlibatan aparatur negara dalam memutus rantai Covid-19 harus lebih tegas memberikan sanksi kepada para pelanggar protokol kesehatan, sementara untuk pengusaha wajib ditekan agar perusahaan menerapkan protokol kesehatan di tempat kerjanya.

    “Sudah banyak contoh di negara lain yang terjadi. Kalau kita tidak konsisten dan tidak saling melindungi, apalagi sebatas karena alasan ekonomi dan kita tidak indahkan rambu-rambu protokol kesehatan soal pandemi. Saya tidak tahu bagaimana ke depannya nanti,” tutup WH. (Jejen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -