More

    Jika Ada Penyelewengan Dana Bansos, Dinsos Meminta Warga Banten Melapor

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO— Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nurhana meminta, kepada masyarakat Banten agar terlibat aktif mengawasi proses penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19.

    Maka dari itu, dirinya menyarankan kepada warga jika mengetahui terjadi praktek penyelewengan dana bansos untuk tidak segan-segan melaporkan kepada Dinas Sosial.

    “Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat Banten yang terdampak Covid-19. Jangan sampai malah masyarakat terbebani dengan adanya pungli. Kalau ada (pungli), segera laporkan,” ucapnya usai melakukan telekonferensi bersama Ombudsman Banten dan Dinas Sosial se – Provinsi Banten, Rabu (/10/6/2020).

    Untuk wadah pengaduan, Dijelaskan Nurhana, saat ini Dinsos Provinsi Banten memiliki layanan aduan di laman www.dinsos.bantenprov.go.id. menurutnya Di laman tersebut ada kolom aduan.

    “Jadi, silakan kirim aduan ke kami. Biar kami segera tindaklanjuti,” katanya.

    “Jika tidak ada pungutan, penerima manfaat bisa merasakan bantuan tersebut dengan baik. Hal yang jelas, Dinsos Pemprov Banten tidak memberikan arahan untuk melakukan pungutan liar bagi penerima bantuan sosial. Jika memang peristiwa itu terjadi di lapangan silakan untuk melaporkan peristiwa tersebut,” tegas Nurhana.

    Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris Dinsos Budi Darma mengatakan, data penerima bantuan sosial sebagai identitas kemampuan secara ekonomi seseorang, untuk itu, kata dia hak dan data pribadi seseorang tidak boleh disampaikan kepada masyarakat luas.

    “Hal tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin H bahwa data penerima bantuan masuk ke dalam informasi yang dikecualikan karena bersifat mengungkap rahasia pribadi seseorang mengenai kemampuan/ ketidakmampuan sosial maupun ekonomi,” ungkapnya.

    Menurut Budi, penyaluran bansos harus berasaskan akuntabilitas dan transparan, meski demikian, Budi mengaku ada permasalahan data di lapangan yang berdampak pada leletnya penyaluran dana Covid-19.

    “Bantuan Sosial JPS Covid-19 terkesan agak lama, karena proses pendataan dan pembuatan rekening bank membutuhkan waktu,” jelasnya.

    “Namun untuk tahap kedua dan ketiga jika masih ada, kemungkinan akan bisa lebih cepat karena data lebih baik dan rekening sudah ada. Kami Dinsos Pemprov Banten juga meminta dukungan semua pihak agar bantuan sosial JPS Covid-19 ini dapat tersalurkan dengan baik, dan penerima manfaat tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19,” tandas Budi.

    Diketahui, di Banten anggaran bansos bersumber dari pemerintah pusat akan disalurkan kepada 248.823 sasaran sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sementara bansos dari Pemprov Banten dialokasikan untuk 421.117 sasaran. Dan bansos dari pemkot/pemkab akan disalurkan kepada 309.570 sasaran. (Jejen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -