More

    2.600 UMKM di Banten Lumpuh Akibat Covid-19

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO — Sebanyak 2.600 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Provinsi Banten lumpuh terdampak Covid-19. Jumlah itu berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan Dinas Koprasi dan UMKM Provinsi Banten.

    Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tabrani mengatakan, dari hasil pendataan itu, selanjutnya dianukan ke Dinas Sosial agar mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    “Pendataan UMKM ada 2.600, kita ajukan ke Dinas Sosial untuk mendapatkan BLT (bantuan langsung tunai) yang hasil recofusing anggaran untuk sefety net, itu kita ajukan liding sektornya di Dinas Sosial, datanya kita dapat dari kabupaten/kota se-Provinsi Banten,” ungkapnya.

    Dirinya merekomendasikan, para pelaku UMKM bisa menyesuaikan dengan kondisi Covid-19. Sehingga, bisa terus bertahan di tengah Covid-19, “Kalau bisa mereka melakukan migrasi dari offline ke online,” terang Tabrani.

    “Migrasi usaha yang tadinya mereka pokus di fashion beralih ke jenis makanan yang bisa dijual secara online,” tutupnya.

    Sementara itu, Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Nono Sampono mengatakan, Secara umum yang terdampak ekonomi akibat covid-19 adalah UMKM, untuk menyelesaikan persoalan ekonomi memerlukan penangnan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah dan semua komponen masyarakat.

    “Kekuatan ekonomi ini harus kita bangun, nah sekarang ini yang terdampak UMKM boleh dibilang lumpuh,” ucap Nono Sampono.

    Menurut Nono, ada beberapa cara yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM di Banten, termasuk UMKM harus improvisasi dari ofline menjadi online, mengingat, kata dia, UMKM adalah satu kekuatan ekonomi dalam rangka ekonomi kerakyatan.

    “Inilah improvisasi yang harus dilakukan karena kebutuhan pasar, memang ada hal-hal yang terbaru, itu yang menjadi tantangan buat kita semua” katanya.

    Maka dari itu, pihaknya berharap pemerintah daerah terlibat aktif untuk memberikan pembinaan dan pengarahan terhadap pelaku UMKM di Banten.

    “Secara lembaga DPD memiliki tugas pengawasan, kita awasi kita lihat apakah regulasi UU yang memayungi kegiatan UMKM sudah berjalan,”imbuhnya

    “Tugas kami bagaimana mendorong pemerintah, pertama, memberi dukungan dalam bentuk legislasi, kedua, melakukan pengawasan,” jelas Nono.

    Sementara, Anggota DPD RI TB Ali Ridho mengaku pelaku UMKM di Banten banyak yang terdampak akibat Covid-19. Untuk itu, pihaknya meminta kepada seluruh pihak untuk menjaga dan mendukung kelangsungan hidup UMKM dengan cara membeli produk UMKM.

    “Sebelumnya sudah saya lakukan, dengan membeli produk UMKM sekaligus dibagikan kepada masyarakat, seperti masker, dan hand sanitizer,” kata Ali.

    Meski begitu, Ali mengaku banyak UMKM di Banten yang belum terdata dan belum memiliki legalitas dari pemerintah sehingga banyak UMKM yang tidak mendapat bantuan.

    “Jadi, pemerintah sendiri tidak bisa melihat ataupun memberikan bantuan melalui bank satau stimulus. Karena tidak adanya legalitas dari UMKM,” ungkap Ali.

    “Inilah sala satu tantangan kita bahwa menuju era digitalisasi UMKM ini harus didaftarkan secara online,” tegasnya. (Jejen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -