More

    Ada Beras CSR, Mahasiswa Menilai Dewan Melempem Berikan Hak Interpelasi

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten. Mereka menilai, adanya CSR beras membuat dewan melempem dalam memberikan hak interpelasi.

    “Ada CSR (corporate social responsibility) beras yang diberikan kepada legislatif, itu mungkin menjadikan alasan, kenapa dari 85 anggota dewan hanya 15 orang yang memberikan hak interpelasi,” ucap Koordinator lapangan Ari Opanda disela-sela orasi, Kamis (11/6/2020).

    Menurut Ari, DPRD Banten tidak mampu menunjukan wibawanya dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dalam proses pemindahan RKUD Banten dari Bank Banten ke Bank Jawa Barat.

    “DPRD Banten sudah tidak memihak kepada kepentingan rakyat dan abai terhadap kondisi liar yang terjadi paska pemindahan RKUD provinsi Banten ke Bank BJB,” katanya.

    Selain itu, Ujar Ari, mahasiswa memberikan Mosi tidak percaya terhadap DPRD Banten, karena telah mengindikasikan tugas dan fungsinya yang merepresentasikan kepada oligarki kekuasaan.

    “Lembaga eksekutif dan legislatif Provinsi Banten telah gagal menyelamatkan aset daerah Banten,” tegas Ari.

    Oleh karena itu, Lanjut Ari, pihaknya menuntut, pertama, Gunakan hak interpelasi DPRD Banten, bangun Pansus terkait pemindahan RKUD provinsi Banten. Kedua, kembalikan Bank Banten ke cita-cita awal dibentuk sebagai bank kebanggaan masyarakat Banten, bawa pulang RKUD yang telah di gondol secara ugal-ugalan dan terakhir, selamatkan Bank Banten, usut tuntas dan adili mafia perbankan di Bank Banten.

    Ari pun berharap ditengah persoalan polemik beras CRS belum terang, dan polemik RKUD yang tak kunjung usai, anggota DPRD harus dapat mengembalikan marwah lembaga sebagai representasi rakyat Banten.

    “Kembalikan kepercayaan kepada rakyat, dan bekerja untuk rakyat, serta menjadi poros-poros politik rakyat,” tutupnya. (Jejen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -