More

    Ada Beras CSR, Mahasiswa Menilai Dewan Melempem Berikan Hak Interpelasi

    Must Read

    Ribuan Orang Berkerumun Hadiri Haul Syekh Abdul Qadir Jaelani, Gubernur WH: Saya Tidak Hadir

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) menyatakan, pihaknya secara resmi telah memberikan izin perihal acara Haul Syekh Abdul...

    Gelar Refleksi Banten Dikepung Bencana, Kobar: Pemerintah Merusak Ekosistem

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah aktivis lingkungan yang terhimpun dalam aliansi kelompok pelajar (Kobar) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Alun-alun Kota...

    Kapolda Banten: Spanduk Tak Berizin Akan di Turunkan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kapolda Banten, Irjen Pol Fiandar menegaskan untuk spanduk-spanduk yang dipasang dengan sengaja di daerah Banten dan tidak...

    SERANG/POSPUBLIK.CO — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten. Mereka menilai, adanya CSR beras membuat dewan melempem dalam memberikan hak interpelasi.

    “Ada CSR (corporate social responsibility) beras yang diberikan kepada legislatif, itu mungkin menjadikan alasan, kenapa dari 85 anggota dewan hanya 15 orang yang memberikan hak interpelasi,” ucap Koordinator lapangan Ari Opanda disela-sela orasi, Kamis (11/6/2020).

    Menurut Ari, DPRD Banten tidak mampu menunjukan wibawanya dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dalam proses pemindahan RKUD Banten dari Bank Banten ke Bank Jawa Barat.

    “DPRD Banten sudah tidak memihak kepada kepentingan rakyat dan abai terhadap kondisi liar yang terjadi paska pemindahan RKUD provinsi Banten ke Bank BJB,” katanya.

    Selain itu, Ujar Ari, mahasiswa memberikan Mosi tidak percaya terhadap DPRD Banten, karena telah mengindikasikan tugas dan fungsinya yang merepresentasikan kepada oligarki kekuasaan.

    “Lembaga eksekutif dan legislatif Provinsi Banten telah gagal menyelamatkan aset daerah Banten,” tegas Ari.

    Oleh karena itu, Lanjut Ari, pihaknya menuntut, pertama, Gunakan hak interpelasi DPRD Banten, bangun Pansus terkait pemindahan RKUD provinsi Banten. Kedua, kembalikan Bank Banten ke cita-cita awal dibentuk sebagai bank kebanggaan masyarakat Banten, bawa pulang RKUD yang telah di gondol secara ugal-ugalan dan terakhir, selamatkan Bank Banten, usut tuntas dan adili mafia perbankan di Bank Banten.

    Ari pun berharap ditengah persoalan polemik beras CRS belum terang, dan polemik RKUD yang tak kunjung usai, anggota DPRD harus dapat mengembalikan marwah lembaga sebagai representasi rakyat Banten.

    “Kembalikan kepercayaan kepada rakyat, dan bekerja untuk rakyat, serta menjadi poros-poros politik rakyat,” tutupnya. (Jejen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Jadi Tempat Esek-Esek, Pemkot Serang Bakal Sulap Kepandean

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kerap dijadikan tempat esek-esek, Pasar Kepandean direncanakan bakal di tata ulang atau dijadikan tempat terbuka hijau pada...

    Puluhan Sekolah di Kota Serang Dikategorikan Belum Ramah Anak

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Puluhan sekolah SMP di Kota Serang masih di dikategorikan sebagai Sekolah Ramah Anak. Pasalnya, masih banyak syarat-syarat yang belum terpenuhi dari sekolah...

    FPUIB di Polisikan, Advokat: Ada Orang Yang Benci Islam

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Warga Kota Serang berinisial H didampingi kuasa hukum dari Banten Lawyers Club (BLC) melaporkan dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) pada acara Apel...

    Diduga Deklarasi Damai Langgar Prokes, FPUIB di Polisikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Warga Kota Serang berinisial H melaporkan dugaan pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) pada acara Apel Akbar deklarasi damai yang digelar oleh Forum Persaudaraan...

    APBD Kota Serang Tahun 2021 Defisit 75 Miliar

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Serang tahun anggaran 2021 alami defisit sebesar Rp 75,5 miliar. Demikian hal tersebut di...
    - Advertisement -
    - Advertisement -