More

    Dinilai Tutupi Informasi, Kejati Banten Digugat Warga

    Must Read

    Pekerja Migran Ilegal Asal Indonesia Capai 5,3 Juta Jiwa

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat, sekitar 9 Juta pekerja migran asal Indonesia telah di berangkatkan...

    Lelang Jabatan Sekda Kota Serang, Syafrudin Tunggu Rekomendasi KASN

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wali Kota Serang Syafrudin menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) setelah rangking tiga besar diusulkan. Diketahui,...

    Dikawal Aparat, Warga Padarincang Pukul Mundur Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ratusan warga Padarincang yang menghalau alat berat perusahaan PT Sintesa Geothermal Banten (PT SBG) atau Pembangkit Listrik...

    SERANG/POSPUBLIK.CO — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten digugat ke Komisi Informasi (KI) Banten oleh kuasa hukum dari Gozali, Suhendar, dan Yudman Nur terkait keterbukaan Informasi Publik.

    Salah seorang kuasa hukum Suhendar mengatakan, ada kejanggalan terkait pendapat hukum yang dikeluarkan kejati Banten sehingga warga dirugikan karena akses untuk pendapat pelayanan publik menjadi hilang.

    “Kita mengajukan permohonan informasi ke Kejati Banten terkait perkara adanya warga yang menang sudah diputuskan oleh pengadilan, putusannya sudah inkrah tetapi tidak dilaksanakan badan publik, karena terganjal pendapat hukum dari Kejati,” ucap Suhendar usai sidang pertama ajudikasi di Kantor KI Banten, Kota Serang, Jumat (11/6/2020).

    Suhendar juga menyayangkan badan hukum publik sebagai pelaksana eksekusi tidak memberikan keterangan atau pendapat hukum, bahkan tidak ada pihak yang mewakili badan hukum publik ketika di mohonkan gugatan ke KI Banten.

    “Makannya akhirnya kita ajukan permohonan informasi Kejaksaan Tinggi Banten untuk meminta surat tersebut. Kita kirim tidak dikasih, dan hari ini disidang juga tidak ada, berarti Kejati Banten sangat tertutup. Ini jelas menunjukan Kejati Banten tidak taat terhadap UU informasi publik,” ucapnya.

    Menurut Suhendar, Sidang pemeriksaan ini bernomor 111/KI/Banten-PS/2020, pihaknya meminta dasar pendapat hukum dan menanyakan isi surat pendapat hukum kejati banten.

    “Apakah pendapat hukum ini dilaporkan ke Kejaksaan Agung karena kejati inikan hirarki, wilayah yang harus melaporkan jangan sampai pendapat hukum ini tidak dilaporkan kejati,” tegasnya.

    Jadi, ujar dia, jika tidak ditanggapi Kejati bisa menyalahgunakan kekuasaanya sehingga tidak ada kepastian hukum yang mengadilinya. “Kita minta MoU kerjasama Kejati Banten dengan PT Angkasa Pura ini hubungannya apa,? karena kejati institusi negara bukan swasta,” tanya Suhendar.

    Sementara, Wakil Ketua KI Banten, Toni Anwar Mahmud mengungkapkan, terkait panggilan yang sudah dilayangkan pemohon, pihaknya akan lebih mengedepankan mediasi, karena termohon tidak hadir dalam sengketa gugatan.

    Meski begitu, sambung dia, jika mengacu kepada Peraturan KI (Perki) No 2 Tahun 2013 itu bisa diberikan waktu selama 3 hari sejak putusan diterima penyelesaian sengketa oleh majelis komisioner.

    “Selambatnya 3 hari setelah sidang ajudikasi harus ada mediasi. Sedangkan jangka waktu mediasi adalah 14 hari kerja sejak pertemuan mediasi pertama,” ungkapnya.

    Ia menuturkan, Jika sudah mediasi diantara kedua belah pihak tapi tidak menemui titik terang, maka mediator akan melaporkan ke ketua Majelis KI atas gagalnya mediasi.

    “Kalau seperti itu, tahapan selanjutnya langsung diagendakan oleh kepanitraan KI untuk melaksanakan sidang ajudikasi dengan agenda pembuktian,” tandasnya.(Jejen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dikabarkan Akan Safari ke Banten, Umat Islam di Tanah Jawara Siap Kawal Ketat Rizieq Shihab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) menggelar serangkaian apel akbar persiapan kedatangan Imam besar Front Pembela Islam...

    Datangi Ribuan Massa Pendukung HRS, Walikota Serang Bilang Begini

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ribuan massa Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) menggelar siaga apel akbar persiapan kedatangan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq...

    Kapolda Banten: Spanduk Tak Berizin Akan di Turunkan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kapolda Banten, Irjen Pol Fiandar menegaskan untuk spanduk-spanduk yang dipasang dengan sengaja di daerah Banten dan tidak mempunyai izin akan di turunkan. Dirinya...

    Pangdam III Siliwangi: 1.000 Personil TNI Akan Ikut Amankan Pilkada Serentak

    SERANG/POSPUBLIK.CO - TNI-Polri sudah menyiapkan personil untuk mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Provinsi Banten. Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto pun...

    Lelang Jabatan Sekda Kota Serang, Syafrudin Tunggu Rekomendasi KASN

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wali Kota Serang Syafrudin menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) setelah rangking tiga besar diusulkan. Diketahui, peserta pada lelang jabatan Sekda...
    - Advertisement -
    - Advertisement -