More

    Dinilai Tutupi Informasi, Kejati Banten Digugat Warga

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten digugat ke Komisi Informasi (KI) Banten oleh kuasa hukum dari Gozali, Suhendar, dan Yudman Nur terkait keterbukaan Informasi Publik.

    Salah seorang kuasa hukum Suhendar mengatakan, ada kejanggalan terkait pendapat hukum yang dikeluarkan kejati Banten sehingga warga dirugikan karena akses untuk pendapat pelayanan publik menjadi hilang.

    “Kita mengajukan permohonan informasi ke Kejati Banten terkait perkara adanya warga yang menang sudah diputuskan oleh pengadilan, putusannya sudah inkrah tetapi tidak dilaksanakan badan publik, karena terganjal pendapat hukum dari Kejati,” ucap Suhendar usai sidang pertama ajudikasi di Kantor KI Banten, Kota Serang, Jumat (11/6/2020).

    Suhendar juga menyayangkan badan hukum publik sebagai pelaksana eksekusi tidak memberikan keterangan atau pendapat hukum, bahkan tidak ada pihak yang mewakili badan hukum publik ketika di mohonkan gugatan ke KI Banten.

    “Makannya akhirnya kita ajukan permohonan informasi Kejaksaan Tinggi Banten untuk meminta surat tersebut. Kita kirim tidak dikasih, dan hari ini disidang juga tidak ada, berarti Kejati Banten sangat tertutup. Ini jelas menunjukan Kejati Banten tidak taat terhadap UU informasi publik,” ucapnya.

    Menurut Suhendar, Sidang pemeriksaan ini bernomor 111/KI/Banten-PS/2020, pihaknya meminta dasar pendapat hukum dan menanyakan isi surat pendapat hukum kejati banten.

    “Apakah pendapat hukum ini dilaporkan ke Kejaksaan Agung karena kejati inikan hirarki, wilayah yang harus melaporkan jangan sampai pendapat hukum ini tidak dilaporkan kejati,” tegasnya.

    Jadi, ujar dia, jika tidak ditanggapi Kejati bisa menyalahgunakan kekuasaanya sehingga tidak ada kepastian hukum yang mengadilinya. “Kita minta MoU kerjasama Kejati Banten dengan PT Angkasa Pura ini hubungannya apa,? karena kejati institusi negara bukan swasta,” tanya Suhendar.

    Sementara, Wakil Ketua KI Banten, Toni Anwar Mahmud mengungkapkan, terkait panggilan yang sudah dilayangkan pemohon, pihaknya akan lebih mengedepankan mediasi, karena termohon tidak hadir dalam sengketa gugatan.

    Meski begitu, sambung dia, jika mengacu kepada Peraturan KI (Perki) No 2 Tahun 2013 itu bisa diberikan waktu selama 3 hari sejak putusan diterima penyelesaian sengketa oleh majelis komisioner.

    “Selambatnya 3 hari setelah sidang ajudikasi harus ada mediasi. Sedangkan jangka waktu mediasi adalah 14 hari kerja sejak pertemuan mediasi pertama,” ungkapnya.

    Ia menuturkan, Jika sudah mediasi diantara kedua belah pihak tapi tidak menemui titik terang, maka mediator akan melaporkan ke ketua Majelis KI atas gagalnya mediasi.

    “Kalau seperti itu, tahapan selanjutnya langsung diagendakan oleh kepanitraan KI untuk melaksanakan sidang ajudikasi dengan agenda pembuktian,” tandasnya.(Jejen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -