More

    Dinilai Terima Gratifikasi Beras, GMNI Geruduk DPRD Banten

    Must Read

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    SERANG/POSPUBLIK.CO — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) Banten menggeruduk DPRD Banten, Mereka mengecam tindakan anggota Dewan yang menerima CSR Beras dari bank BJB yang diduga sebagai bentuk Gratifikasi.

    Dalam aksinya, mereka menduga kucuran beras CSR sebagai bentuk penghentian usulan hak interpelasi terkait pemindahan RKUD dari Bank Banten ke Bank BJB.

    Ketua umum DPD Gmni Banten, Indra Patiwara mengatakan, Unsur Pimpinan DPRD Banten tidak mempunyai sikap dalam menjelaskan kepada publik terkait penerimaan beras CSR oleh anggota DPRD.

    “Dewan ini jangan lemah jangan mandul, harus bersikap tegas sebagai seorang pimpinan dewan,” kata Indra disela-sela orasi di DPRD Banten, Senin (15/6/2020).

    Menurut Indra, statemen ketua pimpinan dewan di beberapa media tidak mencerminkan representasi rakyat dengan dalih tidak tahu atas persoalan penerimaan beras CSR, sehingga dirinya akan lebih dalam mengkaji keterlibatan unsur pimpinan.

    “Kita juga masih mengkaji ketidak tahuan beliau (Ketua Dewan) itu asli atau memang sengaja, kan sudah ketahuan baru di salurkan,” imbuhnya.

    “Kami menuntut seluruh anggota dewan khususnya ketua dewan harus bertanggungjawab terkait dengan persoalan (Gratifikasi) beras CSR ini,” tegas Indra.

    Dikatakan Indra, beberapa Fraksi yang menerima CSR beras dari bank BJB yakni Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Frkasi PKS.

    Sejauh ini, Ujar dia, Beberapa anggota dewan yang sudah mengembalikan misalnya ketua dewan dengan tidak mengetahuinya bahwa itu CSR dari Bank BJB dikembalikan (disalurkan) lagi langsung.

    “Salahnya disini, para anggota dewan ketika ramai ketahuan mendapatkan beras 2 ton dari BJB dikembalikan lagi ke penyalur. Nah ini salah, harusnya laporan dulu ke KPK biar KPK yang mengkaji,” ungkapnya.

    “Nggak wajar anggota dewan menerima beras CSR 2 ton beras masuk ke pribadi, kecuali melalui lembaga,” jelasnya.

    Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU tipikor), pejabat tidak boleh menerima fasilitas ataupun barang karena merupakan bentuk gratifikasi.

    “Kalau melihat UU Tipikor baik pejabat pusat maupun daerah tidak boleh menerima barang atau fasilitas dari pihak lain, itu sudah masuk dalam unsur gratifikasi,” tandasnya.

    “Kami akan meminta Kejati Banten, menekan MoU (Memorandum of Understanding) terkait penyelesaian kasus ini selama 7 hari, Kalau tuntutan kita nggak digubris oleh kejati kita akan laporkan ke KPK,” tutupnya.(Jejen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -