More

    Ini Pesan Jokowi Dalam Rakornas Pengawasan Intern Tahun 2020

    Must Read

    Empat SPBU di Kota Serang Hapus BBM Jenis Premium

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Empat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Serang menghapus BBM jenis premium. BBM tersebut digantikan...

    Ibu dan Anak di Serang Diduga Jadi Korban Pencabulan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Dugaan pencabulan oleh oknum ahli gigi yang berpraktik di sekitar lampu merah Ciruas dilaporkan ke Polres Serang. Dugaan...

    Banser Bantah Terlibat Dalam Deklarasi Penoalakan Habib Rizieq Shihab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ormas Banser Banten membantah keterlibatan dalam menolak rencana kehadiran pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (red: Jokowi) meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk menjamin warga yang terdampak agar mendapatkan perlindungan dan bantuan sosial.

    Secara keseluruhan Jokowi menjelaskan, demand terganggu, suplai terganggu, produksi juga bermasalah. Pertumbuhan ekonomi dunia terkoreksi amat tajam dan berjuang agar tidak masuk ke jurang resesi.

    Pasalnya, saat ini sebanyak 215 negara termasuk Indonesia tengah menghadapi persoalan kesehatan dan harus menyelamatkan warganya dari ancaman Covid-19. Semua negara pun tengah berjuang untuk menyelamatkan diri dari tekanan ekonomi yang dashyat.

    “Bidang kesehatan harus mengendalikan Covid-19 agar tidak menyebar lebih luas, bidang ekonomi sosial juga harus menjamin warga yang kurang mampu, yang terdampak Covid-19 untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan sosial,” ujar Jokowi dalam sambutannya pada Rakornas Pengawasan Intern tahun 2020, Senin (15/6).

    Jokowi juga mengingatkan bahwa pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 677,2 Triliun untuk percepatan penaganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, ia meminta anggaran tersebut untuk dikawal dan diawasi bersama.

    “Ini jumlah yang sangat besar, oleh sebab itu tatakelola harus baik, sasaran harus tepat, prosedur harus sederhana dan tidak berbelit, output dan outcome nya harus maksimal. Saya mengajak saudara sekalian untuk mengawal dan mengawasi dengan baik agar dana yang sangat besar itu dapat membantu masyarakat dan pelaku usaha yg mengalami kesulitan,” ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

    Jokowi menegaskan, tidak ada istilah “main-main” dalam akuntabilitas. Pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan. “Tapi kalau ada yang masih bandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens real, maka silakan bapak ibu ‘digigit’ dengan keras. Uang negara harus diselamatkan,” jelas Jokowi.

    “BPKP, Inspektorat, dan LKPP, adalah aparat internal pemerintah yang harus fokus terhadap pencegahan dan perbaikan tata kelola,” pungkasnya. (Jon)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Diduga Hendak Akhiri Hidup, Seorang Wanita Bergelantungan di Jembatan Baru Ciujung-Kragilan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Entah apa yang dipikirkan seorang wanita yang hendak mengakhiri hidupnya di salah satu jembatan baru Ciujung-Kragilan. Namun, menurut...

    Ibu dan Anak di Serang Diduga Jadi Korban Pencabulan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Dugaan pencabulan oleh oknum ahli gigi yang berpraktik di sekitar lampu merah Ciruas dilaporkan ke Polres Serang. Dugaan pencabulan tersebut menimpa Ika Lestari,...

    Dikawal Aparat, Warga Padarincang Pukul Mundur Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ratusan warga Padarincang yang menghalau alat berat perusahaan PT Sintesa Geothermal Banten (PT SBG) atau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) berhasil...

    Warga Padarincang Hadang Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO- Ratusan warga Padarincang, Kabupaten Serang, berhamburan disepanjang jalan bersiap melakukan penghadangan alat berat perusahaan Pembangkit ListrtikTenaga Panas Bumi (PLTPB) alias Getohermal. Berdasarkan informasi yang...

    UMK Banten 2021 Naik Sebesar 1,5 Persen, Ini Besaranya

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Gubernur Banten Wahidin Halim telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2021 di seluruh wilayah Banten naik sebesar 1,5 persen. Penetapan tersebut tertuang...
    - Advertisement -
    - Advertisement -