More

    Ini Pesan Jokowi Dalam Rakornas Pengawasan Intern Tahun 2020

    Must Read

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (red: Jokowi) meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk menjamin warga yang terdampak agar mendapatkan perlindungan dan bantuan sosial.

    Secara keseluruhan Jokowi menjelaskan, demand terganggu, suplai terganggu, produksi juga bermasalah. Pertumbuhan ekonomi dunia terkoreksi amat tajam dan berjuang agar tidak masuk ke jurang resesi.

    Pasalnya, saat ini sebanyak 215 negara termasuk Indonesia tengah menghadapi persoalan kesehatan dan harus menyelamatkan warganya dari ancaman Covid-19. Semua negara pun tengah berjuang untuk menyelamatkan diri dari tekanan ekonomi yang dashyat.

    “Bidang kesehatan harus mengendalikan Covid-19 agar tidak menyebar lebih luas, bidang ekonomi sosial juga harus menjamin warga yang kurang mampu, yang terdampak Covid-19 untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan sosial,” ujar Jokowi dalam sambutannya pada Rakornas Pengawasan Intern tahun 2020, Senin (15/6).

    Jokowi juga mengingatkan bahwa pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 677,2 Triliun untuk percepatan penaganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, ia meminta anggaran tersebut untuk dikawal dan diawasi bersama.

    “Ini jumlah yang sangat besar, oleh sebab itu tatakelola harus baik, sasaran harus tepat, prosedur harus sederhana dan tidak berbelit, output dan outcome nya harus maksimal. Saya mengajak saudara sekalian untuk mengawal dan mengawasi dengan baik agar dana yang sangat besar itu dapat membantu masyarakat dan pelaku usaha yg mengalami kesulitan,” ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

    Jokowi menegaskan, tidak ada istilah “main-main” dalam akuntabilitas. Pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan. “Tapi kalau ada yang masih bandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens real, maka silakan bapak ibu ‘digigit’ dengan keras. Uang negara harus diselamatkan,” jelas Jokowi.

    “BPKP, Inspektorat, dan LKPP, adalah aparat internal pemerintah yang harus fokus terhadap pencegahan dan perbaikan tata kelola,” pungkasnya. (Jon)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -