More

    Penerapan ‘New Normal’ Terkendala Kesadaran Masyarakat

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Penerapan kenormalan baru atau yang dewasa ini dikenal dengan “New Normal” tinggal menunggu tanda tangan dari Wali Kota Serang Syafrudin. Namun, saat ini harus terkendala kesadaran masyarakat.

    Hal tersebut disampaikan Wali Kota Serang Syafrudin kepada wartawan usai melakukan Rakornas Pengawasan Intern Tahun 2020 secara virtual di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Serang, Senin (15/6/2020).

    “Covid-19 ini akan selesai dengan kesadaran masyarakat. Kalo masyarakatnya tidak sadar dengan yang dianjurkan pemerintah, justru akan bertambah,” katanya.

    Menurutnya, Adanya peningkatan kasus positif terinfeksi Covid-19 tidak akan mempengaruhi penerapan konsep tersebut. Namun, yang terpenting masyarakat tidak mengabaikan protokol kesehatan.

    “Ada peningkatan ataupun tidak, konsep ini tetap kita terapkan, karena ini penyelamatan semua, termasuk penyelamatan masyarakat. Yang terpenting harus jaga protokol kesehatan,” tandasnya.

    Masyarakat yang terlalu lama berdiam diri di rumah saja, ujar dia, akan terlalu beresiko bagi pemerintah setempat. Sehingga, penerapan kenormalan baru lebih baik dibandingkan harus menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

    “Kalau masyarakat dibiarkan hidup di rumah saja, maka akan beresiko juga bagi pemerintah. ‘New Normal’ itu lebih baik dari pada PSBB, karena PSBB juga tetap akan melakukan ‘New Normal’,” kata Syafrudin.

    Diketahui, belakangan ini wacana penerapan konsep kenormalan baru ini terus menjadi pembahasan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang. (Jon)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -