More

    Polemik Bank Banten, Alipp Minta APH Usut Bank Banten

    Must Read

    Datangi Ribuan Massa Pendukung HRS, Walikota Serang Bilang Begini

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ribuan massa Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) menggelar siaga apel akbar persiapan kedatangan imam besar Front...

    Gelar Aksi Kamisan, Aktivis Lingkungan Soroti Dampak Geothermal Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah pegiat lingkungan menggelar aksi kamisan di depan kampus UIN SMH Banten, Jalan Jendral Soedirman nomor 30,...

    Dikabarkan Akan Safari ke Banten, Umat Islam di Tanah Jawara Siap Kawal Ketat Rizieq Shihab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) menggelar serangkaian apel akbar persiapan kedatangan Imam besar Front Pembela Islam...

    SERANG/POSPUBLIK.CO — Koordinator Aliansi Independen Peduli Publik (Alipp) Uday Suhada mengatakan, pemindahan RKUD dari Bank Banten ke BJB memungkinkan adanya unsur hukum positif yang bisa masuk keranah tindak pidana tertentu terkait Kejahatan Perbankan.

    Sehingga, ia meminta Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut tuntas polemik Bank Banten.

    “Saya kira kejaksaan, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan kepolisian harus mengusut dan hadir untuk menyelamatkan uang rakyat Banten,” ucapnya, saat ditemui disalah satu cafe di Kota Serang, Senin (15/6/2020).

    Menurut Uday, Sejak rampung akuisisi pada tahun 2016 lalu, Bank Banten tidak pernah mendapatkan keuntungan atau menunjukan tren positif, bahkan selalu mengalami kerugian, “Ini ada apa ini pasti ada persoalan ada yang nggak beres,”

    “kita harus mengawal, uang rakyat yang sudah masuk ke PT BGD (Banten Global Development) sebagai BUMD Banten yang juga melahirkan Bank Banten bisa selamat,” katanya.

    Selian itu, ujar dia, dalam kematian Bank Banten ada pihak lain yang sengaja bermain dilingkaran kekuasaan, karena saham Bank Banten yang dimiliki Pemprov Banten hanya 51 persen, sementara 49 persen kepemilikanya tidak pernah terbuka kepada publik.

    “Gubernur harus menjawab kepemilikan saham (49 peresen), jelaskan kepada publik dia (gubernur-red) kan penanggung jawab utama,”

    “Berikan penjelasan ke pablik bahwa ini loh (pemegang) 49 persen di Bank Banten, agar kita tau siapa, selama ini nggak pernah di jelaskan, jangan-jangan mereka adalah mafia,” tegasnya.

    Aktivis Anti Korupsi itu juga menduga ada internal Bank Banten dan elit politik yang memanfaatkan situasi sulit bank banten, maka dari itu, pihaknya meminta seluruh elemen termasuk aparat negara untuk membongkar skandal kerugian yang terus melilit Bank Banten.

    “Jangan sampai bank Banten atau PT BGD (Banten Global Development) dijadikan ajang untuk bancakan sejumlah orang yang karena kepentingan politik,” jelas Uday.

    Terkait BGD, lanjut uday, banyak menimbulkan permaslahan internal yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara, menurutnya, Polda Banten pernah menetapkan 3 orang internal termasuk dirut BGD sebagai tersangka korupsi, namun, kata dia, baru-baru ini ditetapkan tersangka lagi terkait pertambangan di Bayah yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 52 miliar.

    “Nah ini pertanda jangan-jangan masih banyak KSO (Kerjasama Oprasional) sesungguhnya di BGD, tidak hanya KSO untuk urusan di bayah, tapi untuk urusan bank Banten harus disampaikan oleh BGD apa aja fungsi KSO, apa yang mereka lakukan selama ini di pemprov banten,” tandasnya.

    Uday juga mempertanyakan apakah ketika disuntik dana miliaran bank banten akan menunjukan tren positif, kata dia, tidak bisa dipastikan bank banten dapat kembali sehat, bahkan bisa menimbulkan kerugian yang besar terhadap kondisi keuangan rakyat Banten.

    “Jangan-jangan ketika disuntik dana hanya untuk sekedar bertahan hidup memperlambat kematian mereka (bank banten-red),

    Terkahir, Uday pun meminta agar jajaran direksi dan managemen baik di BGD dan Bank Banten harus di copot dari jabatnya, karena tidak mampu mempertanggungjawabkan kondisi keuangan bank banten kepada daerah.

    “Lihat saja fasilitas, gaji, setara dengan para pejabat di bank swasta yang sehat, kalau mereka (direksi BGD dan Bank Banten) kerjaanya hanya untuk makan gaji buta dan tidak mampu berbuat sesuatu, buat apa mempertahankan mereka,” tandasnya. (Jejen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Gelar Refleksi Banten Dikepung Bencana, Kobar: Pemerintah Merusak Ekosistem

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah aktivis lingkungan yang terhimpun dalam aliansi kelompok pelajar (Kobar) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Alun-alun Kota...

    Gelar Webitalk, Unbaja Soroti Pembangunan Berkelanjutan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan (HMTL) Unbaja menggelar Webitalk dalam mengkritsi pembangunan yang terjadi di Indonesia, khususnya di Banten. Kegiatan bertajuk 'Menyelaraskan Pertumbuhan Ekonomi...

    Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Kota Serang Capai 760 Orang, 20 Orang Diantaranya Meninggal

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Serang kini tembus sebanyak 760 orang, hal itu lantaran setiap harinya kasus positif Covid-19 di Kota...

    Gelar Aksi Kamisan, Aktivis Lingkungan Soroti Dampak Geothermal Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah pegiat lingkungan menggelar aksi kamisan di depan kampus UIN SMH Banten, Jalan Jendral Soedirman nomor 30, Ciceri, Kota Serang, Banten, Kamis...

    Ribuan Massa Berkerumun di Kota Serang, Syafrudin Ogah Lakukan Swab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Walikota Serang Syafrudin menegaskan, pihaknya tidak akan melakukan Tes Swab setelah deklarasi ribuan massa forum umat islam bersatu (FPUIB) Banten yang menggelar...
    - Advertisement -
    - Advertisement -