More

    Polemik Bank Banten, Alipp Minta APH Usut Bank Banten

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO — Koordinator Aliansi Independen Peduli Publik (Alipp) Uday Suhada mengatakan, pemindahan RKUD dari Bank Banten ke BJB memungkinkan adanya unsur hukum positif yang bisa masuk keranah tindak pidana tertentu terkait Kejahatan Perbankan.

    Sehingga, ia meminta Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut tuntas polemik Bank Banten.

    “Saya kira kejaksaan, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan kepolisian harus mengusut dan hadir untuk menyelamatkan uang rakyat Banten,” ucapnya, saat ditemui disalah satu cafe di Kota Serang, Senin (15/6/2020).

    Menurut Uday, Sejak rampung akuisisi pada tahun 2016 lalu, Bank Banten tidak pernah mendapatkan keuntungan atau menunjukan tren positif, bahkan selalu mengalami kerugian, “Ini ada apa ini pasti ada persoalan ada yang nggak beres,”

    “kita harus mengawal, uang rakyat yang sudah masuk ke PT BGD (Banten Global Development) sebagai BUMD Banten yang juga melahirkan Bank Banten bisa selamat,” katanya.

    Selian itu, ujar dia, dalam kematian Bank Banten ada pihak lain yang sengaja bermain dilingkaran kekuasaan, karena saham Bank Banten yang dimiliki Pemprov Banten hanya 51 persen, sementara 49 persen kepemilikanya tidak pernah terbuka kepada publik.

    “Gubernur harus menjawab kepemilikan saham (49 peresen), jelaskan kepada publik dia (gubernur-red) kan penanggung jawab utama,”

    “Berikan penjelasan ke pablik bahwa ini loh (pemegang) 49 persen di Bank Banten, agar kita tau siapa, selama ini nggak pernah di jelaskan, jangan-jangan mereka adalah mafia,” tegasnya.

    Aktivis Anti Korupsi itu juga menduga ada internal Bank Banten dan elit politik yang memanfaatkan situasi sulit bank banten, maka dari itu, pihaknya meminta seluruh elemen termasuk aparat negara untuk membongkar skandal kerugian yang terus melilit Bank Banten.

    “Jangan sampai bank Banten atau PT BGD (Banten Global Development) dijadikan ajang untuk bancakan sejumlah orang yang karena kepentingan politik,” jelas Uday.

    Terkait BGD, lanjut uday, banyak menimbulkan permaslahan internal yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara, menurutnya, Polda Banten pernah menetapkan 3 orang internal termasuk dirut BGD sebagai tersangka korupsi, namun, kata dia, baru-baru ini ditetapkan tersangka lagi terkait pertambangan di Bayah yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 52 miliar.

    “Nah ini pertanda jangan-jangan masih banyak KSO (Kerjasama Oprasional) sesungguhnya di BGD, tidak hanya KSO untuk urusan di bayah, tapi untuk urusan bank Banten harus disampaikan oleh BGD apa aja fungsi KSO, apa yang mereka lakukan selama ini di pemprov banten,” tandasnya.

    Uday juga mempertanyakan apakah ketika disuntik dana miliaran bank banten akan menunjukan tren positif, kata dia, tidak bisa dipastikan bank banten dapat kembali sehat, bahkan bisa menimbulkan kerugian yang besar terhadap kondisi keuangan rakyat Banten.

    “Jangan-jangan ketika disuntik dana hanya untuk sekedar bertahan hidup memperlambat kematian mereka (bank banten-red),

    Terkahir, Uday pun meminta agar jajaran direksi dan managemen baik di BGD dan Bank Banten harus di copot dari jabatnya, karena tidak mampu mempertanggungjawabkan kondisi keuangan bank banten kepada daerah.

    “Lihat saja fasilitas, gaji, setara dengan para pejabat di bank swasta yang sehat, kalau mereka (direksi BGD dan Bank Banten) kerjaanya hanya untuk makan gaji buta dan tidak mampu berbuat sesuatu, buat apa mempertahankan mereka,” tandasnya. (Jejen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -