More

    Tok! Kejati Sepakati MoU Usut CSR Beras Dewan

    Must Read

    Pemkot Serang Khawatir Klaster Baru Penyebaran Covid-19 di BJB KCK Banten

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Setelah di tutup nya pelayanan pada Bank BJB KCK Banten, lantaran adanya klaster baru 83 pegawai dinyatakan...

    Buruh Menunggu Keputusan UMK 2021

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Al Hamidi memastikan Jumat besok (20/11/2020) Gubernur Banten...

    Tiga Ormas di Banten Gelar Deklarasi Tolak Habib Rizieq Shihab ke Banten

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tiga Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terdiri dari Laskar Pendekar Banten Sejati (Lapbas), Jalak Banten, dan Barisan Ansor (Banser)...

    SERANG/POSPUBLIK.CO — Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten terkait pelaporan dugaan gratifikasi pemberian CSR Beras dari Bank Jawa Barat (BJB) ke sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Banten.

    Ketua DPD GMNI Banten Indra mengatakan, ada beberapa tuntutan yang dimuat dalam bentuk MoU (Memorandum of Undetstanding) yang dilaporkan kepada Kejati Banten untuk diusut secara tuntas, dan terbuka kepada publik.

    “Pertama, Kejaksaan tinggi Banten harus melakukan penyidikan terhadap dugaan gratifikasi pemberian CSR berupa beras terhadap sejumlah anggota DPRD Provinsi Banten,” ucapnya kepada awak media, Senin (15/6/2020).

    Kedua, Kata Indra, Kejaksaan tinggi Banten harus mengusut tuntas dugaan gratifikasi beras CSR dari Bank BJB yang diberikan ke sejumlah anggota DPRD Provinsi Banten.

    “Ketiga, Kejaksaan harus melakukan Penyidikan kepada bank BJB dan anggota DPRD harus dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik,” ujarnya.

    Kejaksaan diminta mulai melakukan penyidikan paling lambat 3 hari setelah MoU ditandatangani.

    Sementara, Kasi Penkum dan Humas Kejati Banten Ivan Siahaan mengatakan, pihaknya berterimakasih atas masukan dari GMNI kepada Kejati terkait laporan dugaan gratifikasi. Atas dasar itu, Kejati Banten akan meneruskan laporan dugaan penerimaan berupa beras CSR dari Bank Jawa Barat (BJB) ke sejumlah anggota DPRD Banten.

    “Kita akan teruskan (laporan) ini secara transparan dan terbuka,” katanya.

    Meksi begitu, Ivan meminta agar kejati tidak didesak dan diberikan tenggat waktu dalam 3 hari. Karena, menurutnya banyak laporan lain yang saat ini sedang ditangani kejati.

    “Monggo nanti kalau ada perwakilan (Gmni) mau melihat perkembangan silahkan datang kesini (Kejati) pastinya akan kami proses sesuai dengan SOP (Standar Oprasional Prosedure) dan hukum yang berlaku,” ungkapnya.

    Menurut Ivan, jika mahasiswa (GMNI) ada yang memiliki bukti berupa data kuat terkait dugaan gratifikasi segera untuk dilaporkan (diserahkan) kepada kejati.

    “Jika memang ada yang punya data atau keterangan lebih lanjut serahkan ke kejati,” ujarnya.

    “Untuk menentukan apakah ini perbuatan melawan hukum atau tidak nanti kita akan mencoba menyelidikinya, Pertama prosesnya full data, lalu penyidikan-penyidikan,” tandasnya. (Jejen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Diduga Hendak Akhiri Hidup, Seorang Wanita Bergelantungan di Jembatan Baru Ciujung-Kragilan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Entah apa yang dipikirkan seorang wanita yang hendak mengakhiri hidupnya di salah satu jembatan baru Ciujung-Kragilan. Namun, menurut...

    Ibu dan Anak di Serang Diduga Jadi Korban Pencabulan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Dugaan pencabulan oleh oknum ahli gigi yang berpraktik di sekitar lampu merah Ciruas dilaporkan ke Polres Serang. Dugaan pencabulan tersebut menimpa Ika Lestari,...

    Dikawal Aparat, Warga Padarincang Pukul Mundur Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ratusan warga Padarincang yang menghalau alat berat perusahaan PT Sintesa Geothermal Banten (PT SBG) atau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) berhasil...

    Warga Padarincang Hadang Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO- Ratusan warga Padarincang, Kabupaten Serang, berhamburan disepanjang jalan bersiap melakukan penghadangan alat berat perusahaan Pembangkit ListrtikTenaga Panas Bumi (PLTPB) alias Getohermal. Berdasarkan informasi yang...

    UMK Banten 2021 Naik Sebesar 1,5 Persen, Ini Besaranya

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Gubernur Banten Wahidin Halim telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2021 di seluruh wilayah Banten naik sebesar 1,5 persen. Penetapan tersebut tertuang...
    - Advertisement -
    - Advertisement -