More

    Usulan Perubahan RPJMD Dinilai Bentuk Kegagalan Kepemimpinan Gubernur WH-Andika

    Must Read

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    SERANG/POSPUBLIK.CO — Gubernur Banten, Wahidin Halim mengajukan surat terkait rencana perubahan RPJMD kepada DPRD Banten, namun DPRD menolak surat tersebut lantaran bertentangan dengan pasal 342 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

    Diketahui, dalam pasal 342 menyebutkan RPJMD tidak bisa dilakukan perubahan jika sisa masa berlakunya kurang dari tiga tahun.

    “Saat ini WH (Wahidin Halim) sudah tiga tahun berjalan memimpin, jika mengacu pada pasal 342 mestinya RPJMD tidak bisa dilakukan,” ucap Ketua DPRD Banten Adra Soni, Senin (15/6/2020).

    Sementara, Direktur Aliansi Independen Peduli Publik (Alipp) mencatat upaya gubernur Banten dalam mengajukan usulan perubahan RPJMD sebagai bentuk gagalnya Kepemimpinan WH-Andika.

    ” Ini (Kepemimpinan WH) sudah masuk tahun ke 3 bahkan mau masuk tahun ke 4 , sementara realisasi dari RPJMD, jangankan sebagian besar separuhnya pun tidak terealisasi,” kata Direktur Alipp Uday Suhada kepada Pospublik.co.

    Kebijakan WH misalnya, ujar dia, di sektor pendidikan rencana untuk mendirikan ratusan sekolah yang terealisasi baru beberapa puluh, bahkan sampai saat ini tidak pernah ada tindak lanjutnya, ditambah sekarang ada persoalan Corona konsentrasi APBD jadi tergeser.

    “Jadi, jauh panggang dari api antara RPJMD yang mereka (Gubernur-red) buat pada saat berjanji dulu, dengan realisasi sekarang,” imbuhnya.

    “Saya kira saatnya DPRD melihat dengan baik RPJMD yang dibuat gubernur realisasinya seperti target-target yang mereka buat, jangan sampai melekat menjadi opini publik,” terang Uday.

    Sementara Kebijakan Kesehatan Gratis dan Pembangunan Rumah Sakit di malimping sampai saat ini belum selesai, hal itu harus dipertanggung jawabkan sebelum berkahir masa kepemimpinannya.

    “Pokonya ketika gering (sakit) bawa KTP ke rumah sakit cukup sebut 3 kali nama WH, saya inget bahasa beliau (Wahidin halim) dulu berkali-kali dimana WH menjanjikan (kesehatan gratis) itu bulsit omong kosong,” tegasnya.

    Menurut Uday, gubernur WH harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat terkait kegagalan dalam merelisasikan program-program yang di cetuskan dalam RPJMD.

    Kata dia, pertama mestinya Gubernur WH mengakui secara terbuka, “misalnya Gubernur WH mengumumkan kepada rakyat saudara-saudara RPJMD yang saya (Gubernur) buat itu ngawang jauh panggang dari api,”

    “Bahwa dia (gubernur) memiliki keberhasilan soal infrastruktur ya kita apresiasi itu salah satu keberhasilanya,” ungkapnya.

    Namun, sambung uday, tidak sepenuhnya pembangunan infrastruktur yang kewenanganya ada di provinsi secara maksimal berhasil dibangun di seluruh wilayah Banten.

    “Hanya ruas-ruas tertentu yang diinisiasi oleh pemerintahan dibawa kepemimpinan Gubernur WH, tapi masih ada jalan Mandalawangi dari Mengger ke Caringin, Mengger ke Jiput, itu belum selesai masih acak-acakan masih sempit, belum jalan-jalan di daerah lain,” katanya.

    Selain itu, lanjut dia, soal kemiskinan, pengangguran Banten masih tertinggi, sementara indeks korupsi juga masih tinggi di Banten.

    “Itulah yang saya katakan RPJMD sangat ngawur, artinya jauh panggang dari api,”

    Uday pun mengatakan, Salah satu indikator keberhasilan pembangunan dilihat dari sejauh mana realisasi RPJMD, karena perencanaan yang dilegalkan dari tahun pertama, kedua dan ketiga APBD nya mengikuti RPJMD,

    “tapi ternyata yang terjadi Silpa, silpa juga indikator tidak benarnya penyelenggara pemerintahan, Artinya tidak terserap ada apa, tidak mampu mengelola negara, uangnya sudah ada, rencananya sudah ada tapi tidak direalisasikan,” tandasnya.(Jejen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -