More

    Usulan Perubahan RPJMD Dinilai Bentuk Kegagalan Kepemimpinan Gubernur WH-Andika

    Must Read

    Marinir Kawal Pembongkaran PLTPB, LBH: Negara Abaikan Hak Dasar Rakyat Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat Banten menduga ada persoalan besar dalam rangkaian pemaksanaan mobilisasi alat berat PT...

    Setahun Hilang Dicuri, Kendaraan Faizal Berhasil Ditemukan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Faizal Rahman (39) warga Walantaka, Kota Serang, langsung bergegas mendatangi Mapolda Banten. Hal itu menyusul adanya, penangkapan puluhan...

    Imbas Corona, Perusahaan Kecil di Banten Capai Satu Juta

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat jumlah Industri besar dan sedang di Banten pada tahun 2020...

    SERANG/POSPUBLIK.CO — Gubernur Banten, Wahidin Halim mengajukan surat terkait rencana perubahan RPJMD kepada DPRD Banten, namun DPRD menolak surat tersebut lantaran bertentangan dengan pasal 342 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

    Diketahui, dalam pasal 342 menyebutkan RPJMD tidak bisa dilakukan perubahan jika sisa masa berlakunya kurang dari tiga tahun.

    “Saat ini WH (Wahidin Halim) sudah tiga tahun berjalan memimpin, jika mengacu pada pasal 342 mestinya RPJMD tidak bisa dilakukan,” ucap Ketua DPRD Banten Adra Soni, Senin (15/6/2020).

    Sementara, Direktur Aliansi Independen Peduli Publik (Alipp) mencatat upaya gubernur Banten dalam mengajukan usulan perubahan RPJMD sebagai bentuk gagalnya Kepemimpinan WH-Andika.

    ” Ini (Kepemimpinan WH) sudah masuk tahun ke 3 bahkan mau masuk tahun ke 4 , sementara realisasi dari RPJMD, jangankan sebagian besar separuhnya pun tidak terealisasi,” kata Direktur Alipp Uday Suhada kepada Pospublik.co.

    Kebijakan WH misalnya, ujar dia, di sektor pendidikan rencana untuk mendirikan ratusan sekolah yang terealisasi baru beberapa puluh, bahkan sampai saat ini tidak pernah ada tindak lanjutnya, ditambah sekarang ada persoalan Corona konsentrasi APBD jadi tergeser.

    “Jadi, jauh panggang dari api antara RPJMD yang mereka (Gubernur-red) buat pada saat berjanji dulu, dengan realisasi sekarang,” imbuhnya.

    “Saya kira saatnya DPRD melihat dengan baik RPJMD yang dibuat gubernur realisasinya seperti target-target yang mereka buat, jangan sampai melekat menjadi opini publik,” terang Uday.

    Sementara Kebijakan Kesehatan Gratis dan Pembangunan Rumah Sakit di malimping sampai saat ini belum selesai, hal itu harus dipertanggung jawabkan sebelum berkahir masa kepemimpinannya.

    “Pokonya ketika gering (sakit) bawa KTP ke rumah sakit cukup sebut 3 kali nama WH, saya inget bahasa beliau (Wahidin halim) dulu berkali-kali dimana WH menjanjikan (kesehatan gratis) itu bulsit omong kosong,” tegasnya.

    Menurut Uday, gubernur WH harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat terkait kegagalan dalam merelisasikan program-program yang di cetuskan dalam RPJMD.

    Kata dia, pertama mestinya Gubernur WH mengakui secara terbuka, “misalnya Gubernur WH mengumumkan kepada rakyat saudara-saudara RPJMD yang saya (Gubernur) buat itu ngawang jauh panggang dari api,”

    “Bahwa dia (gubernur) memiliki keberhasilan soal infrastruktur ya kita apresiasi itu salah satu keberhasilanya,” ungkapnya.

    Namun, sambung uday, tidak sepenuhnya pembangunan infrastruktur yang kewenanganya ada di provinsi secara maksimal berhasil dibangun di seluruh wilayah Banten.

    “Hanya ruas-ruas tertentu yang diinisiasi oleh pemerintahan dibawa kepemimpinan Gubernur WH, tapi masih ada jalan Mandalawangi dari Mengger ke Caringin, Mengger ke Jiput, itu belum selesai masih acak-acakan masih sempit, belum jalan-jalan di daerah lain,” katanya.

    Selain itu, lanjut dia, soal kemiskinan, pengangguran Banten masih tertinggi, sementara indeks korupsi juga masih tinggi di Banten.

    “Itulah yang saya katakan RPJMD sangat ngawur, artinya jauh panggang dari api,”

    Uday pun mengatakan, Salah satu indikator keberhasilan pembangunan dilihat dari sejauh mana realisasi RPJMD, karena perencanaan yang dilegalkan dari tahun pertama, kedua dan ketiga APBD nya mengikuti RPJMD,

    “tapi ternyata yang terjadi Silpa, silpa juga indikator tidak benarnya penyelenggara pemerintahan, Artinya tidak terserap ada apa, tidak mampu mengelola negara, uangnya sudah ada, rencananya sudah ada tapi tidak direalisasikan,” tandasnya.(Jejen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Tolak Keputusan Gubernur Soal UMK 2021, Buruh Banten Bakal Gelar Aksi Mogok

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) akan memasifkan sosialisasi penolakan Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Wahidin Halim, terkait...

    Marinir Kawal Pembongkaran PLTPB, LBH: Negara Abaikan Hak Dasar Rakyat Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat Banten menduga ada persoalan besar dalam rangkaian pemaksanaan mobilisasi alat berat PT Sintesa Geothermal Banten (PT SBG)...

    Awasi Anggaran Covid-19 dan Pilkada, KPK Sadap Ratusan Nomor Telepon

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango mengaku, pihaknya saat ini tengah melakukan upaya penyelidikan tindak pidana korupsi (Tipikor) secara tertutup...

    Diduga Hendak Akhiri Hidup, Seorang Wanita Bergelantungan di Jembatan Baru Ciujung-Kragilan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Entah apa yang dipikirkan seorang wanita yang hendak mengakhiri hidupnya di salah satu jembatan baru Ciujung-Kragilan. Namun, menurut keterangan warga setempat yang berada...

    Ibu dan Anak di Serang Diduga Jadi Korban Pencabulan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Dugaan pencabulan oleh oknum ahli gigi yang berpraktik di sekitar lampu merah Ciruas dilaporkan ke Polres Serang. Dugaan pencabulan tersebut menimpa Ika Lestari,...
    - Advertisement -
    - Advertisement -