More

    Soal Dugaan Gratifikasi Beras, Begini Tanggapan Pimpinan Dewan

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO — Buntut Penerimaan bantuan CSR berupa beras dari Bank Jawa Barat (BJB) ke beberapa orang Anggota DPRD Provinsi Banten terus menguak, pasalnya beberapa kelompok mahasiswa bergiliran melakukan aksi unjuk rasa, mereka menuding penerimaan beras CSR sebagai bentuk gratifikasi.

    Selain itu, mereka juga melakukan pelaporan kepada Kejati Banten terhadap dugaan gratifikasi pemberian CSR berupa Beras dari Bank Jawa Barat (BJB) ke sejumlah anggota DPRD Provinsi Banten.

    Terkait hal itu, Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni mengatakan, lembaga DPRD Banten tidak pernah melakukan kerjasama dengan Forum CSR secara kelembagaan.

    “Jadi, secara kelembagaan kita tidak pernah melakukan kerjasama dengan forum CSR, karena tidak pernah dibahas, tidak pernah di rapatkan,” ucapnya saat dikonfirmasi melalui telephon seluler, Selasa (16/6/2020).

    Menurut Andra, pihaknya tidak mempunyai kewenangan lebih untuk menyikapi penerimaan beras CSR oleh beberapa anggota dewan, karena, kata dia, lembaga DPRD tidak pernah melakukan kerjasama dan lain sebagainya.

    “Saya kurang memahami, artinya secara kelembagaan kita punya mekanisme,” katanya.

    “Kami kan tidak bisa bergerak dalam konteks isue dan kemudian dalam kontek sebagai kelembagaan kami tidak pernah melakukan kerjasama dengan forum CSR,” ungkapnya.

    Politisi Gerindra itu menegaskan, bahwa DPRD tidak pernah melakukan pendistribusian bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19. “Saya tidak bisa menanggapi terkait diluar dengan kelembagaan (DPRD),” jelasnya.

    Andra mempersilahkan kepada masyarakat untuk menggunakan haknya jika ada anggota DPRD yang melakukan perbuatan melawan hukum. “Ya, itu aduan hak masyarakat untuk melakukan pengaduan, jika mereka merasa ada sesuatu yang perlu diadukan,” tandasnya. (Jejen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -