More

    Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Turut Hadir Menolak Rapid Tes

    Must Read

    Gelar Webitalk, Unbaja Soroti Pembangunan Berkelanjutan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan (HMTL) Unbaja menggelar Webitalk dalam mengkritsi pembangunan yang terjadi di Indonesia, khususnya di...

    Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Kota Serang Capai 760 Orang, 20 Orang Diantaranya Meninggal

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Serang kini tembus sebanyak 760 orang, hal itu lantaran setiap harinya...

    Dikawal Aparat, Warga Padarincang Pukul Mundur Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ratusan warga Padarincang yang menghalau alat berat perusahaan PT Sintesa Geothermal Banten (PT SBG) atau Pembangkit Listrik...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Selain anggota Fraksi PKS DPRD Kota Serang Muhtar Efendi, pada penolakan rapid tes bersama Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kota Serang turut hadir Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Banten Juhaeni M Rois.

    Juhaeni beralasan, keterlibatannya dalam penolakan rapid tes itu merupakan bentuk untuk menampung aspirasi dari sejumlah tokoh, kiai, dan santri Pondok Pesantren di Kota Serang.

    “Bukan sesuatu hal yang gawat kok selow saja, Kalau hemat saya pesantren itu tempat yang bersih komunikasinya di internal doang, jadi nggak perlu rapid tes,” ucapnya saat dikonfirmasi awak media melalui telephon seluler, Rabu (17/6/2020).

    Menurut Juhaeni, penolakan terhadap rapid tes tidak boleh dibuat berlebihan, karena, protokol kesehatan bukan hanya rapid tes saja, sehingga wajar jika para santri harus menolak rapid tes.

    “Yang nolak nggak usah dipaksa dikasih arahan saja, kan protokol kesehatan bukan hanya rapid tes, jadi yang nggak mau yaudah,” katanya.

    Politisi PKS itu mendorong agar yang di spesialkan dalam melakukan rapid tes sebaiknya ditempat umum yang potensi penularannya lebih besar daripada di lingkungan pondok pesantren. “Santri sering wudhu, sering shalat, orangnya itu itu saja juga, jadi nggak usah rapid-rapid lah,” ucapnya.

    “Yang perlu di rapid tes itu Pasar Ramayana, kan orang keluar masuk tuh, berinteraksi yang nggak pakai masker dikasih harusnya sama pemerintah,Wong inimah pemerintah nggak bagi masker gimana mau di rapid tes,” tegasnya.

    Juhaeni menegaskan, pemerintah seharusnya memperhatikan lingkungan pesantren dengan memberikan alat -alat protokol kesehatan dan sejenisnya.

    “Kasih masker pesantren, di disinfektan seminggu dua kali, misalnya gitu aja nggak usah dirapid-rapid, sayang harganya mahal, udahmah nggak mau pesantrennya,” tandasnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Gelar Refleksi Banten Dikepung Bencana, Kobar: Pemerintah Merusak Ekosistem

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah aktivis lingkungan yang terhimpun dalam aliansi kelompok pelajar (Kobar) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Alun-alun Kota...

    Gelar Webitalk, Unbaja Soroti Pembangunan Berkelanjutan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan (HMTL) Unbaja menggelar Webitalk dalam mengkritsi pembangunan yang terjadi di Indonesia, khususnya di Banten. Kegiatan bertajuk 'Menyelaraskan Pertumbuhan Ekonomi...

    Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Kota Serang Capai 760 Orang, 20 Orang Diantaranya Meninggal

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Serang kini tembus sebanyak 760 orang, hal itu lantaran setiap harinya kasus positif Covid-19 di Kota...

    Gelar Aksi Kamisan, Aktivis Lingkungan Soroti Dampak Geothermal Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah pegiat lingkungan menggelar aksi kamisan di depan kampus UIN SMH Banten, Jalan Jendral Soedirman nomor 30, Ciceri, Kota Serang, Banten, Kamis...

    Ribuan Massa Berkerumun di Kota Serang, Syafrudin Ogah Lakukan Swab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Walikota Serang Syafrudin menegaskan, pihaknya tidak akan melakukan Tes Swab setelah deklarasi ribuan massa forum umat islam bersatu (FPUIB) Banten yang menggelar...
    - Advertisement -
    - Advertisement -