More

    Mahasiswa Kecam Keterlibatan Dewan PKS Menolak Rapid Tes

    Must Read

    Gelar Webitalk, Unbaja Soroti Pembangunan Berkelanjutan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan (HMTL) Unbaja menggelar Webitalk dalam mengkritsi pembangunan yang terjadi di Indonesia, khususnya di...

    Duh! Sebanyak 101 Pengawas Pilkada Kabupaten Serang Reaktif Covid-19

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Bawaslu Kabupaten Serang mencatat ada 101 Pengawas TPS (PTPS) yang tersebar di 29 kecamatan reaktif Covid-19 saat...

    IMM Sebut Anggaran Perjalanan Anggota Dewan Habiskan Rp44 Miliar Ditengah Pandemi

    PANDEGLANG/POSPUBLIK.CO - Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Pandeglang menyayangkan penggunaan anggaran perjalanan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Mahasiswa mengecam keterlibatan anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam video penolakan rapid tes di Kota Serang. Bahkan, mereka mengancam akan melakukan aksi demonstrasi.

    Salah seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin (SMH) Banten Mahmudi menuturkan, sebagian masyarakat baik di Kota Serang umumnya Banten belum sepenuhnya sadar akan bahaya pandemi Covid-19. Dengan kehadiran anggota dewan, ia menilai akan menambah kebingungan masyarakat.

    “Bisa saja ini akan menimbulkan asumsi liar publik, ini bahaya dan harus ada pertanggungjawaban,” katanya, Rabu (17/6/2020).

    Jika dalam waktu dekat tidak ada yang menangani keterlibatan oknum dewan secara serius, terbuka dan transparan. Maka, pihaknya akan melakukan aksi demonstrasi sebagai simbol melawan pembodohan secara masal.

    “Kita akan lakukan aksi besar-besaran, karena kasus ini menyangkut pembodohan masal oleh anggota dewan, bisa saja perbuatanya akan terulang jika tidak diberikan sanksi tegas,” ucapnya.

    Menurutnya, semua masyarakat harusnya diberikan edukasi serta pemahaman terhadap sisi positif penggunaan rapid tes, jangan sampai ada pembodohan dalam bentuk ajakan untuk melakukan penolakan rapid tes, ia menilai yang dilakukan anggota dewan salah kaprah dan bisa membuat rakyat skeptis.

    “Dewan seharusnya menjadi penyejuk dan pemberi ketenangan di tengah masyarakat awam,” tandas Mahmudi.

    Ia mengaku sangat menyayangkan atas keterlibatan anggota dewan dari PKS itu. Terlebih, penolakan terhadap rapid tes tanpa dasar dan pertimbangan yang kuat, sehingga dapat menghambat dan memperpanjang masa penyebaran Covid-19.

    “Kita menyayangkan adanya anggota dewan yang terlibat dalam video penolakan rapid tes di Kota Serang,” ujarnya. (Jon)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    FPUIB di Polisikan, Advokat: Ada Orang Yang Benci Islam

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Warga Kota Serang berinisial H didampingi kuasa hukum dari Banten Lawyers Club (BLC) melaporkan dugaan pelanggaran protokol...

    Diduga Deklarasi Damai Langgar Prokes, FPUIB di Polisikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Warga Kota Serang berinisial H melaporkan dugaan pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) pada acara Apel Akbar deklarasi damai yang digelar oleh Forum Persaudaraan...

    APBD Kota Serang Tahun 2021 Defisit 75 Miliar

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Serang tahun anggaran 2021 alami defisit sebesar Rp 75,5 miliar. Demikian hal tersebut di...

    Waspada! Empat Daerah di Banten Kembali Berstatus Zona Merah Covid-19

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Empat daerah dari delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten kembali menjadi zona merah penyebaran Covid-19. Hal ini sejalan dengan tingginya tren penyebaran Covid-19 di...

    Disepakati, APBD 2021 Provinsi Banten Defisit Rp4,47 Triliun

    SERANG/POSPUBLIK.CO - DPRD Provinsi Banten menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi perda. Persetujuan diambil dalam rapat paripurna di Sekretariat DPRD...
    - Advertisement -
    - Advertisement -