More

    Anggota Dewan Terlibat Penolakan Rapid Tes, BK Akan Berikan Sanksi

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang akan memberikan sanksi terhadap anggota yang terlibat dalam penolakan rapid tes. Meskipun, sanksinya hanya berupa teguran.

    Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Serang Babay Sukardi mengatakan, pihaknya belum melihat pelanggaran yang jelas dari keterlibatan politisi PKS yang terlibat penolakan rapid tes tersebut. Ia berspekulasi bahwa kemungkinan dari kejadian tersebut hanya akan dikenakan sanksi berupa teguran.

    “Sanksi terberat dari pelanggaran kode etik yaitu PAW. Karena memang posisi Muhtar Efendi sebagai undangan, yang diundang FSPP, dan kebetulan kegiatan berlangsung di dapilnya (Muhtar) yakni Taktakan,” kata Babay saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (18/6/2020).

    “Dalam hal ini, hanya ketidaktepatan saja, kebetulan saudara Muhtar Efendi ada disitu dan hadir sebagai undangan, jadi bukan deklarator atau memang bukan sebagai pengusung dalam deklarasi itu,” lanjutnya.

    Menurutnya, BK akan memintai keterangan lebih lanjut terkait keterlibatannya dalam video penolakan rapid test yang diusung oleh Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kota Serang. Meskipun, yang bersangkutan sudah mengakui hadir pada kegiatan itu.

    “Kami akan adakan musyawarah internal menyoal keterlibatan Muhtar, kami akan lebih jelas lagi mempertanyakan keterlibatan dia dalam video tersebut,” kata Babay.

    Kedepan, pihaknya mengimbau kepada seluruh anggota dewan Kota Serang agar menghindari terlibat pada kegiatan yang dapat memicu pertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah.

    “Selama program itu menyangkut kepentingan masyarakat maka harus kita dukung,” tandasnya. (Jon)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -