More

    Dinilai Tidak Ada Urgensinya, Senator Asal Banten Tolak RUU HIP

    Must Read

    Ibu dan Anak di Serang Diduga Jadi Korban Pencabulan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Dugaan pencabulan oleh oknum ahli gigi yang berpraktik di sekitar lampu merah Ciruas dilaporkan ke Polres Serang. Dugaan...

    Empat SPBU di Kota Serang Hapus BBM Jenis Premium

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Empat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Serang menghapus BBM jenis premium. BBM tersebut digantikan...

    Pemkot Serang Berencana Perbolehkan SD dan SMP Sekolah Tatap Muka

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Pemerintah Kota (Pemkot) Serang berencana akan mengupayakan belajar tatap muka bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Anggota DPD RI Tb Ali Ridho Azhari menegaskan mayoritas senator telah menyatakan penolakan terhadap rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Bahkan selain menolak, RUU HIP harus di hilangkan karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

    “Saya termasuk seluruh DPD RI menolak terhadap RUU HIP, karena sama sekali tidak ada manfaatnya,” ucap senator asal Banten itu saat ditemui disalah satu Pondok Pesantren di Kabupaten Serang, Kamis ( 18/6/2020).

    Selain itu, ujar dia, Pembahasan RUU HIP tidak ada urgensinya, terlebih saat ini negara Indonesia sedang mengalami bencana dahsyat Covid-19 yang berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat.

    “Lebih baik penanganan Covid-19 dan perbaikan sistem ekonomi, karena itu lebih urgen daripada pembahasan RUU HIP,” tegasnya.

    Terkait Pancasila, senator yang mewakili Banten itu menuturkan bahwa pentingnya mengamalkan dan mengimplementasikan nilai-nilai pancasila ditengah masyarakat. Terlebih, kata dia, point kelima Pancasila tentang Keadilan Sosial Seluruh Rakyat Indonesia harus menjadi tolok ukur pemerintah dalam memberikan hak-hak rakyat.

    Meski begitu, Ali mengakui dalam melaksanakan keadilan sosial sangat sulit, sehingga butuh kerjasama dengan seluruh element dalam rangka mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah.

    “Menjamin dan memastikan pelaksanaan pancasila butir kelima itu betul-betul sulit, Betul-betul ini butuh gorong royong,” tandasnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Diduga Hendak Akhiri Hidup, Seorang Wanita Bergelantungan di Jembatan Baru Ciujung-Kragilan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Entah apa yang dipikirkan seorang wanita yang hendak mengakhiri hidupnya di salah satu jembatan baru Ciujung-Kragilan. Namun, menurut...

    Ibu dan Anak di Serang Diduga Jadi Korban Pencabulan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Dugaan pencabulan oleh oknum ahli gigi yang berpraktik di sekitar lampu merah Ciruas dilaporkan ke Polres Serang. Dugaan pencabulan tersebut menimpa Ika Lestari,...

    Dikawal Aparat, Warga Padarincang Pukul Mundur Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ratusan warga Padarincang yang menghalau alat berat perusahaan PT Sintesa Geothermal Banten (PT SBG) atau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) berhasil...

    Warga Padarincang Hadang Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO- Ratusan warga Padarincang, Kabupaten Serang, berhamburan disepanjang jalan bersiap melakukan penghadangan alat berat perusahaan Pembangkit ListrtikTenaga Panas Bumi (PLTPB) alias Getohermal. Berdasarkan informasi yang...

    UMK Banten 2021 Naik Sebesar 1,5 Persen, Ini Besaranya

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Gubernur Banten Wahidin Halim telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2021 di seluruh wilayah Banten naik sebesar 1,5 persen. Penetapan tersebut tertuang...
    - Advertisement -
    - Advertisement -