More

    Dua Rekomendasi Dari MUI Untuk DPRD Kota Serang

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Serang memberikan Dua rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang.

    Dua rekomendasi tersebut yakni mengenai dukungan terhadap program rapid test sesuai protokol kesehatan, kemudian yang kedua adalah rekomendasi mengenai Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) agar dapat dibatalkan.

    “Jadi tidak ada unsur menolak terhadap rapid tes karena untuk kepentingan umat juga. Kedua soal RUU HIP supaya dibatalkan bukan cuman di tunda pembahasannya,” kata Ketua MUI Kota Serang KH Mahmudi kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Gedung DPRD Kota Serang, Kamis (18/6).

    KH Mahmudi mengaku tidak setuju dengan adanya penolakan adanya rapid test dari pihak Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kota Serang yang tersebar lewat video singkat berdurasi 34 detik.

    “Tidak setuju, kita tetap mendukung program pemerintah soal rapid test. Jadi tidak ada unsur menolak terhadap rapid tes karena untuk menyelamatkan kehidupan manusia,” ujar KH Mahmudi.

    Ia juga mengusulkan, untuk para petugas yang akan melakukan malaksanakan rapid tes kepada santri, kiai ataupun masyarakat umum agar dapat dibekali surat tugas dari kelembagaan terkait.

    Selanjutnya mengenai RUU HIP, Ia menyebutkan bahwa undang-undang tersebut akan melanggar perjanjian luhur sesepuh, ulama dan tokoh bangsa dulu. Terlebih, kehadiran RUU HIP sudah menjadi sebuah kekhawatiran yang timbul dikalangan umat.

    “Dengan adanya RUU HIP umat khawatir merubah pancasila menjadi trisila. Kalau dijadikan dasar, maka akan berimbas pada pendidikan agama yang tidak akan diajarkan di sekolah-sekolah,” terangnya.

    KH Mahmudi menegaskan bahwa bersama pihaknya akan menyuarakan RUU HIP yang kini pembahasannya ditunda agar dilakukan pembatalan.

    “Kalau hanya ditunda, tapi tiba-tiba malam hari nanti disahkan, makanya kami benar-benar mendesak untuk dibatalkan,” pungkasnya. (Jon)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -