More

    Marak Penolakan Rapid Tes, Begini Kata Wagub Banten

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Maraknya penolakan rapid tes dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh, ulama, dan anggota dewan khusunya di wilayah Kota Serang mendapat tanggapan dari Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy.

    Andika mengatakan, untuk menangkal isu penolakan pemeriksaan rapid tes perlu dilakukan peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan oleh gugus tugas dari tingkat pusat sampai daerah dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi profesi dan masyarakat.

    “Pemprov Banten sendiri sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan seluruh stake holder di masyarakat melakukan pendekatan personal kepada masyarakat menyikapi adanya penolakan rapid test ini,” kata Wagub dalam diskusi via video conference yang diselenggarakan Gugus Tugas Covid 19 Pemerintah Pusat di Kantor BNPB, Jakarta, Jumat (19/6/2020).

    Menurut Wagub, penolakan masyarakat khususnya di Kota Serang terhadap rapid test cenderung disebabkan karena faktor psikologis yaitu kekhawatiran bila positif akan langsung di isolasi atau dikarantina dan dipisahkan dari keluarganya.

    “Atas persoalan tersebut, kami selaku Pemerintah telah melakukan upaya pendekatan secara personal dengan memberikan pemahaman kepada mereka melalui alim ulama, tokoh masyarakat dan pesantren bahwa rapid test ini dilakukan untuk keselamatan bersama dalam upaya deteksi dini penyebaran virus corona,” jelasnya

    Wagub juga menjelaskan bahwa, ada pula kekhawatiran masyarakat mengenai rapid tes yang harus mengeluarkan biaya dari masyarakat. Atas hal itu, Wagub juga telah menjelaskan dan menegaskan kepada masyarakat bahwa rapid tes telah disediakan pemerintah secara gratis untuk masyarakat.

    “Imbauan kami selaku pemerintah kepada masyarakat khususnya masyarakat Banten ini, agar dalam melakukan aktivitas apapun di luar rumah tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19, dan saya harapkan juga dari pelaksanaan rapid tes yang dilaksanakan oleh pemerintah ini bisa diterima oleh masyarakat dan tidak ada pemikiran harus bayar karena ini kan gratis disediakan untuk masyarakat,” ujarnya

    Dijelaskan Wagub, dalam menjalankan rapid tes, Pemprov Banten berpedoman kepada apa yang dinamakan positif rate yang merupakan salah satu indikator pelonggaran sosial dengan target kurang dari 5 persen jumlah penduduk. Untuk mencapai target tersebut harus memperbanyak jumlah orang yang diperiksa PCR. Diakuinya, target sampel PCR berdasarkan BAPPENAS adalah 3.500 per 1 juta penduduk.

    “Jumlah penduduk Provinsi Banten sendiri adalah 12 juta. Artinya sampel yang harus diperiksa sebanyak 42.000 orang. Saat ini sampel yang dikirim baru 30 persen dari target,” paparnya.

    Ketua Tim Pakar Gugusnas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, rapid tes sendiri bukan hal yang harus ditakuti oleh masyarakat, tes ini dilakukan sebagai screening untuk mengetahui kasus negatif dan positif. “Rapid tes sendiri memiliki alur yang jelas dan memiliki protokol kesehatan yang dijalankan dengan baik,”ujarnya

    Sementara, Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat Mayjen TNI dr. Tugas Ratmono menambahkan, keadaan di RSPAD sudah mulai lengang, karena mulai berkurangnya pasien yang dirawat terkait dengan Covid-19. Terakhir, board menunjukan 40% hunian tempat tidur terpakai oleh pasien terkait Covid-19. Hal ini menunjukkan terjadi proses penurunan dari kapasitas 100%, terutama yang memiliki kondisi berat.

    “Adapun contoh dari Rapid tes yang dilakukan, dari 110.000 Rapid tes yang dilakukan terdapat 22 yang reaktif. Dari 22 yang reaktif dilakukan PCR dan menghasilkan 3 positif Covid-19 hal ini menunjukkan 0,3 persen kemungkinan positif dari Rapid-test.Rapid Tes yang dilakukan sangat penting untuk melindungi masyarakat lainnya yang tidak terinfeksi Covid-19,”tandasnya.

    Untuk diketahui, per tanggal 18 Juni 2020 total data Covid-19 Provinsi Banten sendiri adalah ODP 9.415 orang, dengan rincian masih dipantau 586 orang, dan sembuh 8.829 orang. Untuk PDP jumlah 2.727 orang dengan rincian masih dirawat 452 orang, sembuh 1.964 orang dan meninggal 311 orang. Untuk yang positif sebanyak 1.172 orang dengan rincian masih dirawat 395 orang, sembuh 693 orang dan meninggal 84 orang. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -