More

    Sempat Ada Penolakan, Ulama Kota Serang Deklarasi Dukung Rapid Tes

    Must Read

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Sejumlah ulama di Kota Serang mendeklarasikan untuk mendukung program rapid tes yang dilaksanakan pemerintah Kota Serang. Rapid tes dinilai positif dalam mencegah penyebaran Covid-19.

    Selain kalangan ulama, deklarasi yang dilaksanakan di Ponpes Al-Idrisiyah, Kelurahan Terumbu, Kota Serang itu juga turut dihadiri santri, perwakilan ormas dan peguron di Kota Serang.

    Sekretaris Pagar Nusa Kota Serang Ucu Syuhada mengatakan,dalam hal pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Serang tidak seharusnya ada penolakan terhadap adanya program rapid tes dari pemerintah.

    “Kemarin ada sebagian sahabat-sahabat kita yang menolak rapid test, itu tidak bagus buat warga kita. Karena pemerintah dalam hal ini ingin mengantisipasi agar warga Kota Serang tidak terinfeksi Covid-19,” kata Ucu kepada wartawan usai deklarasi, Jum’at (19/6/2020).

    Ia mengatakan, bersama pemerintah, pihaknya mendukung program rapid tes dan siap melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap warga. Kendati demikian, Ucu mengaku pihaknya belum berniat untuk berembuk bersama pihak yang menolak program rapid tes.

    “Insya Allah tidak ada istilah pro-kontra, kita hanya ingin meluruskan, kewajiban pemerintah ini tidak seharusnya ditolak oleh warganya,” tandasnya.

    Tolak RUU HIP

    Selain rapid test, deklarasi itu juga untuk menyatakan sikap menolak dibentuknya rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Karena dinilai akan merubah wujud Pancasila yang jadi dasar negara.

    “Itu (RUU HIP) tidak mesti dilakukan, kalo kemudian ekasila dan trisila, maka itu sudah merubah wujud Pancasilanya, panca kan lima, sila itu dasar, kalau gitu bukan Pancasila lagi,” tegasnya.

    Menurut Ucu, UUD 1945 beserta Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sudah cukup untuk dijadikan pengamalan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila. Bahkan, pihaknya menginginkan RUU kontroversial itu dibatalkan.

    “HIP tidak perlu, ini cukup kontroversial. Kita ingin pembahasannya dibatalkan, bukan ditunda,” pungkasnya.(Jon)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -