More

    Hak Interpelasi Dewan Terhadap Gubernur Hanya Wacana

    Must Read

    Setahun Hilang Dicuri, Kendaraan Faizal Berhasil Ditemukan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Faizal Rahman (39) warga Walantaka, Kota Serang, langsung bergegas mendatangi Mapolda Banten. Hal itu menyusul adanya, penangkapan puluhan...

    Pemerintah Diminta Bantu Sektor Industri Perhotelan di Banten

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Industri perhotelan di Banten dinilai memerlukan banyak bantuan dari pemerintah agar tetap bertahan ditengah pukulan telak pandemi...

    Empat SPBU di Kota Serang Hapus BBM Jenis Premium

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Empat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Serang menghapus BBM jenis premium. BBM tersebut digantikan...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Pengajuan hak interpelasi yang sudah ditandatangani oleh 15 Anggota DPRD Banten terancam gugur. Selain karena usulan itu belum masuk ke meja pimpinan dewan, juga Gubernur Banten sudah mengajukan surat penyertaan modal Rp 1,9 triliun dalam rangka untuk menyelamatkan dan menyehatkan Bank Banten.

    Ketua DPRD Banten Andra Soni mengaku bahwa pengajuan hak interpelasi terhadap Gubernur Banten masih dalam tahap rencana, karena dari 15 anggota DPRD yang menandatangani hak Interpelasi berkasnya belum sampai ke Pimpinan DPRD Banten.

    “Interpelasi secara kelembagaan itu belum sampai ke meja pimpinan,” ucapnya saat ditemui di DPRD Banten, Sabtu (2020/6/2020).

    Sementara, Wakil Ketua DPRD yang juga pengusul hak interpelasi dari anggota Fraksi PDIP Bahrum mengatakan, misi daripada interpelasi merupakan upaya untuk menanyakan kepada gubernur terkait merger RKUD Bank Banten ke Bank BJB.

    “Interpelasi kita sudah sampaikan baik secara personal maupun secara partai,” kata Bahrum.

    “Yang jelas saya pribadi anggota Fraksi (PDIP) belum ada pernyataan yang memang khusus belum sampai ke pimpinan,” ungkapnya.

    Menurut Bahrum, Interpelasi bukan untuk menggulingkan pemerintahan Wahidin Halim, karena, intinya interpelasi adalah bagian daripada proses untuk mempertanyakan pemindahan RKUD dari Bank Banten ke bank BJB.

    “Kita tidak melakukan langkah-langkah ekstrem, sepeti melakukan impeachment (memakzulkan,red),” tegas Bahrum.

    Bahrum menuturkan, pihaknya tidak bisa memberikan keterangan lebih terkait langkah-langkah interpelasi, terlebih dokumen interpelasi belum diserahkan kepada pimpinan.

    “Saya pribadi belum bisa menjawab interpelasi bisa berlanjut atau tidak, dokumen interpelasinya juga dari yang 15 orang itu belum disampaikan ke pimpinan DPRD,” terang Bahrum.

    Terpisah, Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten sekaligus inisiator penggagas hak interpelasi, Muhlis mengaku, hingga saat ini seluruh anggota dewan yang mengusulkan hak interpelasi masih terbilang solid, karena belum ada satupun upaya dari anggota untuk menarik diri terhadap pengajuan interpelasi.

    “Kami akan tunggu komitmen konkrit dari Gubernur Banten (Wahidin Halim,red) dalam menyehatkan Bank Banten,” tandasnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Diduga Hendak Akhiri Hidup, Seorang Wanita Bergelantungan di Jembatan Baru Ciujung-Kragilan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Entah apa yang dipikirkan seorang wanita yang hendak mengakhiri hidupnya di salah satu jembatan baru Ciujung-Kragilan. Namun, menurut...

    Ibu dan Anak di Serang Diduga Jadi Korban Pencabulan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Dugaan pencabulan oleh oknum ahli gigi yang berpraktik di sekitar lampu merah Ciruas dilaporkan ke Polres Serang. Dugaan pencabulan tersebut menimpa Ika Lestari,...

    Dikawal Aparat, Warga Padarincang Pukul Mundur Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ratusan warga Padarincang yang menghalau alat berat perusahaan PT Sintesa Geothermal Banten (PT SBG) atau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) berhasil...

    Warga Padarincang Hadang Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO- Ratusan warga Padarincang, Kabupaten Serang, berhamburan disepanjang jalan bersiap melakukan penghadangan alat berat perusahaan Pembangkit ListrtikTenaga Panas Bumi (PLTPB) alias Getohermal. Berdasarkan informasi yang...

    UMK Banten 2021 Naik Sebesar 1,5 Persen, Ini Besaranya

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Gubernur Banten Wahidin Halim telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2021 di seluruh wilayah Banten naik sebesar 1,5 persen. Penetapan tersebut tertuang...
    - Advertisement -
    - Advertisement -