More

    Dewan Sebut Sekda Banten Tidak Mampu Menjalankan Tugas Pembina BUMD

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten Ade Hidayat menyebutkan bahwa Sekertaris Daerah (Sekda) Banten tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Hal itu karena, Sekda dinilai tidak mampu memperbaiki tatanan managemen di PT. Banten Global Deplopment (BGD). “BUMD yang hari ini ada masih lemah secara struktural dan finansial, kami memandang bahwa ada sesuatu yang diabaikan,” ucapnya saat memberikan materi Diskusi terbatas bertajuk Nasib Interpelasi Pasca Divestasi Kas Daerah di Saung Edi, Kota Serang, Senin (22/6/2020).

    Menurut Ade, para pejabat di BGD masih belum di definitifkan, sehingga kekuatan jabatan BUMD masih lemah. Padahal, internal BGD sudah lama berwacana akan memperbaikinya.

    “Di waktu perjalan menjadi sesuatu yang diabaikan, PP 54 tahun 2017, ada hal tidak dijalankan olehnya, bahkan ada evaluasi, bagaimana arahan Bisinis, kami melakukan pengawas, ternyata ada yang tidak dijalankan,” ujar Ade.

    Meski begitu, politisi Gerindra itu mengaku selama BGD ini ada dan diberikan dana oleh Pemprov tidak berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan Pemprov Banten.

    “Keuntungan BGD dari Bank Banten dalam perusahaan PT karena Bank Banten anak cabang tentunya deviden yang diberikan Bank Banten melalui keuntungan sewa mobil dan kantor diberikan ke BGD,” ujarnya.

    “Selama perusahan itu masih rugi maka selama itu maka PT itu belum bisa memberikan deviden kepada Pemprov, kepada Pemprov belum ada keuntungan hanya dari BJB kurang lebih Rp 50 miliar,” katanya.

    Ade menegaskan, BGD tidak akan bisa menjalankan usahanya lantaran struktur internal BGD tidak pernah diperbaiki. Selain itu, dalam pengawasannya BGD mempunyai saham di berbagai perusahaan. Namun, hasilnya tidak pernah diketahui.

    “Di bawah BGD banyak perusahan yang tidak jelas, Usulan pemisahan BGD dengan Bank Banten tidak dijalankan oleh Pemprov,” ungkapnya.

    “Sampai saya enggak hapal saking banyaknya, salah satu saham 1 persen di bandara mengelola apa dengarnya mengelola parkir, apakah parkir di toilet.” tukasnya.

    Sementara, Ketua Pusat Kajian Perundang-undangan dan Pemerintah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Lia Riesta Dewi menilai kekuatan jabatan direksi dan komisaris BGD tidak Kuat.

    “Jabatan Plt (BGD) tidak mempunyai kewenangan yang kuat seperi definitif, silahkan bagaimana kedudukannya seorang Plt, banyak yang jurusan hukum (untuk mengkajinya),” kata Lia.

    Terlebih, Menurut Lia, Surat Penyertaan modal gubernur yang ditunjukan kepada Pimpinana DPRD Banten tidak memiliki dayat ikat yang kuat serta tidak memiliki dampak hukum.

    “Suar itu tidak menimbulkan hukum, karena tidak mengikat dan tidak menyelesaikan polemik bank banten,” katanya.

    Sementara, hingga berita ini diterbitkan Pospublik.co mencoba menghubungi Sekertaris Daerah (Sekda) Banten Al Muktabar via telephon, namun Sekda tidak merespon. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -