More

    Interpelasi Dewan Terkesan ‘Plin Plan’, Akhirnya Dihentikan

    Must Read

    Dilantik Walikota, Nanang Saefudin Jabat Sekda Kota Serang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wali Kota Serang Syafrudin resmi melantik Nanang Saefudin sebagai Sekertaris Daerah Kota Serang. Pelantikan tersebut berdasarkan surat...

    HUT PDIP Ke-48, Bambang Berharap PDIP Lebih Disukai Masyarakat

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Serang Bambang Janoko berharap di Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP...

    Ganja Yang Gitu-Gitu dan Gini-Gini

    Kau tahu perdebatan suatu persoalan memang memakan banyak waktu dan tenaga. Banyak soal yang menjadi sebuah perdebatan dalam jagat...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Penggunaan hak interpelasi dihentikan setelah Gubernur Banten melakukan langkah penyertaan modal terhadap Bank Banten. Bahkan, penggunaan hak interpelasi itu sejak awal terkesan ‘plin-plan’ karena tidak pernah diregistrasi kepada pimpinan DPRD Banten.

    Ketua Fraksi PDIP Muhlis mengatakan, penggunaan hak interpelasi DPRD Banten terhadap Gubernur Banten ‘Wahidin Halim’ terkait polemik Bank Banten akan dilakukan penundaan sementara.

    “Berdasarkan hasil rapat koordinasi internal DPD (Dewan Pimpinan Daerah) PDIP Banten bersama Fraksi PDIP DPRD Banten hak interpelasi akan ditunda sementara,” ucapnya saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan telephon seluler, Senin (22/6/2020).

    Muhlis beralasan, Fraksi PDI-P yang merupakan inisiator penggunaan hak interpelasi melihat adanya i’tikad baik dari gubernur untuk melakukan penyelamatan dan penyehatan terhadap Bank banten.

    Maka dari itu, Fraksi PDI-P menyatakan akan menunda atau menangguhkan untuk sementara waktu (moratorium) atas Penggunaan hak konstitusi dimaksud. Meski ditunda, ujar dia, tidak akan mengurangi tugas dan fungsi DPRD dalam melakukan pengawasan kepada Pemprov Banten sesuai peraturan perundang-undangan.

    “Pengawasan yang dijalankan tentu dalam kerangka bahwa DPRD sebagai representasi rakyat yang teknisnya dapat dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD secara khusus menangani sektor atau bidang tertentu,” ungkapnya.

    “Nanti secara teknis, diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak Pemprov Banten untuk bekerjasama menjelaskan dan berkoordinasi langsung ditingkat alat kelengkapan yang ada,” jelas Muhlis.

    Meski demikian, lanjut Muhlis, hak interpelasi akan dilanjutkan ketika pengawasan dewan menghasilkan temuan berupa penyalahgunaan kekuasan oleh Pemprov.

    “Kondisi dapat berkata lain jika dalam melaksanakan kebijakan berjalan dan hasil pengawasan menemukan dugaan adanya penyalahgunaan wewenang baik pada konsep perencanaan, oprasional, dan hasil, maka terbuka forum untuk kita lanjutkan mekanisme Interpelasi,” terang Muhlis.

    Dalam rangka pengawasan, sambung Muhlis, seluruh elemen harus terlibat aktif baik media, civil society, dan lainya turut serta mengawasi jalanya penyehatan bank banten.

    “Jaman sekarang ini kan tidak ada person atau lembaga yang bebas nilai, semua harus berjalan sesuai norma dan harus akuntabel,” katanya.

    Mukhlis pun berharap seluruh masyarakat dapat bersama-sama mewujudkan dan membantu akselerasi penyelamatan Bank Banten.

    “Ya, melalui spirit gotong rotong menjaga stabilitas, soliditas, guna membangun kepercayaan kepada publik. Makanya, spirit dan langkah inilah yang diperlukan dalam upaya menyelesaikan agenda penyehatan Bank Banten,” tandasnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    HUT PDIP Ke-48, Bambang Berharap PDIP Lebih Disukai Masyarakat

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Serang Bambang Janoko berharap di Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP...

    Ganja Yang Gitu-Gitu dan Gini-Gini

    Kau tahu perdebatan suatu persoalan memang memakan banyak waktu dan tenaga. Banyak soal yang menjadi sebuah perdebatan dalam jagat alam semesta ini. Tapi, sebuah...

    Dilantik Walikota, Nanang Saefudin Jabat Sekda Kota Serang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wali Kota Serang Syafrudin resmi melantik Nanang Saefudin sebagai Sekertaris Daerah Kota Serang. Pelantikan tersebut berdasarkan surat keputusan Walikota Nomor 133/Kep.25-hub/2021 tanggal...

    Nanang Dilantik Jadi Sekot, Ini Harapan Ketua DPRD Kota Serang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi berharap kepada Nanang Saefudin yang sudah dilantik Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Serang oleh Walikota Serang Syafrudin,...

    Digitalisasi dan Peluang Bisnis di Masa Pandemic Covid-19

    Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global tentu saja berdampak terhadap berbagai sektor terutama di sektor ekonomi. Dampak perekonomian ini tidak hanya di rasakan secara...
    - Advertisement -
    - Advertisement -