More

    Soal Interpelasi, Akademisi: Dewan Hanya Berwacana, Sama Seperti Gubernurnya

    Must Read

    Awasi Anggaran Covid-19 dan Pilkada, KPK Sadap Ratusan Nomor Telepon

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango mengaku, pihaknya saat ini tengah melakukan upaya penyelidikan tindak...

    Diduga Hendak Akhiri Hidup, Seorang Wanita Bergelantungan di Jembatan Baru Ciujung-Kragilan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Entah apa yang dipikirkan seorang wanita yang hendak mengakhiri hidupnya di salah satu jembatan baru Ciujung-Kragilan. Namun, menurut...

    Marinir Kawal Pembongkaran PLTPB, LBH: Negara Abaikan Hak Dasar Rakyat Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat Banten menduga ada persoalan besar dalam rangkaian pemaksanaan mobilisasi alat berat PT...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Akademisi Untirta Banten Lia Riestadewi menilai rencana penggunaan hak interpelasi DPRD Banten atas polemik Bank Banten hanya sebatas wacana, sebab, tidak ada keseriusan dalam usulan hak interpelasi itu.

    “Sampai hari ini belum ada pengajuan hak interpelasi. Jadi, DPRD hanya bisa berwacana sama seperti gubernurnya,” ucapnya usai menghadiri dialog terbatas terkait Nasib Interpelasi Pasca Divestasi Kas Daerah di Saung Edi, Kota Serang, Senin (22/6/2020).

    Menurut Lia, penggunaan hak interpelasi terkesan menakutkan. Terlebih wacana interpelasi menimbulkan pro kontra di internal DPRD sendiri, sehingga institusi wakil rakyat tidak terlihat taringnya dalam melakukan fungsi pengawasan.

    “Saya pikir mengapa hak interpelasi itu harus ditakuti, padahal interpelasi ingin menegakan sebuah peraturan,” katanya.

    Ketua Pusat kajian konstitusi perundang-undangan dan Pemerintah Untirta itu menjelaskan, bahwa hak interpelasi merupakan hak melekat yang dimiliki oleh seluruh anggota DPRD, karena Interpelasi hanya mempertanyakan keputusan kepala daerah yang memberikan dampak meluas terhadap masyarakat. “Jadi, nggak usah khawatir gak usah takut lah,” tegas Lia.

    Sejatinya, ujar dia, hak interpelasi sudah pernah dilakukan puluhan kali oleh anggota DPR, terlebih penggunaan interpelasi tidak menimbulkan masalah diantara institusi pemerintahan. “Tahun 2019 ada 44 interpelasi yang dilakukan DPR, Apa kemudian menjadi masalah apa hubungan Presiden dan DPR tidak baik,” imbuhnya.

    “Kita tuh jangan menakuti sesuatu hal yang tidak perlu harus ditakuti jadi (DPRD) Banten jangan malehoy,” terang Lia.

    Lia menuturkan, ketika Gubernur Banten mengeluarkan surat Nomor 580/1135-ADPEMDA/2020 perihal konversi dana Kasda menjadi setoran modal Bank Banten. Maka, dijadikan alasan penghentian wacana interleasi. “Saya luruskan, surat Gubernur itu hanya mengandung limpahan surat bersifat biasa saja yang tidak memiliki daya Ikat untuk tidak dilaksanakan,” katanya.

    “Jadi, bisa saja surat itu lahir untuk meredam, karena (Gubernur,red) khawatir 15 anggota dewan akan terus melanjutkan interpelasi,” jelasnya.

    Lebih jauh lia menegaskan, Menurut Prof Jimly Ashidiqie bahwa peraturan itu ada dua, pertama, peraturan perundang-undangan, kedua, peraturan kebijakan. Peraturan perundang-undangan memiliki daya ikat untuk dilaksanakan, sedangkan peraturan kebijakan tidak memiliki daya ikat untuk dilaksanakan, contohnya, seperti surat edaran.

    “Kalau peraturan perundang-undangan akan memiliki akibat hukum, sedangkan surat edaran tidak akan menimbulkan akibat hukum,” ujarnya.

    “Surat yang dibuat gubernur itu surat edaran juga nggak, peraturan kebijakan bukan apalagi peraturan pemerintah. Surat gubernur tidak atau belum bisa menyelesaikan Bank Banten,” ungkapnya.

    Menanggapi Surat Gubernur, lanjut dia, DPRD segera menggelar Rapim (rapat pimpinan) kemudian melakukan pres rilis, pada point penentuanya bahwa akan melakukan fungsi dan kewenangan DPRD.

    “Secara tidak langsung DPRD mendukung hak interpelasi terhadap Bank Banten. karena yang namanya fungsi dan pengawasan salah satunya adalah menggunakan hak interpelasi sebagai fungsi pengawasan DPRD,” ucapnya.

    Selain itu, Lia menuturkan, bahwa DPRD memiliki 3 fungsi, pertama, pembentukan peraturan daerah, kedua, fungsi pengawasan, ketiga, fungsi penganggaran.

    “Bank Banten harus tetap ada, tetapi Bank Banten harus menjadi milik Banten sehingga harus dirubah Perda no 3 tahun 2009 atau dicatut dengan membuat perda yang baru mengenai peraturan Bank Banten sebagai perusahaan daerah,” ungkap Lia.

    Interpelasi Akan Diamati Mahasiswa Hukum

    akademisi sekaligus dosen yang bertugas di bidang Perundang-Undangan dan Hukum otonomi daerah mulai tertarik dengan kondisi ketatanegaraan termasuk hubungan Eksekutif dan Legislatif di pemerintahan Banten.

    Maka dari itu, pihaknya berencana akan menurunkan sebanyak 200 mahasiswa untirta yang bergerak di jurusan hukum untuk mengkaji dan menganalisis mengenai wacana interpelasi terhadap Bank Banten secara ilmiah.

    “Saya akan memerintahkan dan memberikan tugas kepada mahasiswa yang saya ajar untuk melakukan pengamatan langsung terhadap wacana hak Interpelasi,” tutup Lia.

    Dewan Sampaikan Alasan Penghentian Interpelasi

    Wakil ketua Komisi III DPRD Banten, Ade Hidayat mengatakan, dihentikannya penggunaan hak Interpelasi atas dasar pertimbangan langkah gubernur yang bersedia akan melakukan penyertaan modal terhadap Bank Banten.

    “Atas rapat Internal kita hentikan dulu (Interpelasi) sementara, Kenapa interpelasi menjadi seksi seolah-olah ini untuk memakzulkan gubernur, saya tidak memaknai untuk memakzulkan,” ujar Ade.

    Politisi gerindra itu, meminta setelah dilakukan penyertaan modal gubernur Banten harus segera mengembalikan RKUD dari BJB ke Bank Banten.

    “Gubernur harus segera mengembalikan kepercayaan masyarakat agar melakukan penyimpanan uangnya di bank banten,” katanya.

    Ade pun mengapresiasi langkah gubernur dalam melakukan penyertaan modal senilai Rp 1,9 triliun, sehingga Bank Banten dapat kembali sehat.

    “Langkah ini dari para pimpina dewan perlu diapresiasi, kita semua harus bersepakat dalam upaya menyelematkan bank banten,” terangnya.

    Sementara, Anggota DPRD Banten dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Maretta Dian menegaskan, kondisi penangguhan hak interpelasi bukan berarti DPRD lepas tangan dari permasalahan Bank Banten.

    “Saya menyambut baik dan menunggu upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan bank banten, tapi kita harus mencermati upaya menyehatkan Bank Banten agar tidak menganggu kepentingan masyarakat lainnya, rencana aksi tindak lanjut (RATL) harus dikoordinasikan kepada kami (DPRD),” tandasnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Gelar Refleksi Banten Dikepung Bencana, Kobar: Pemerintah Merusak Ekosistem

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah aktivis lingkungan yang terhimpun dalam aliansi kelompok pelajar (Kobar) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Alun-alun Kota...

    Gelar Webitalk, Unbaja Soroti Pembangunan Berkelanjutan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan (HMTL) Unbaja menggelar Webitalk dalam mengkritsi pembangunan yang terjadi di Indonesia, khususnya di Banten. Kegiatan bertajuk 'Menyelaraskan Pertumbuhan Ekonomi...

    Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Kota Serang Capai 760 Orang, 20 Orang Diantaranya Meninggal

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Serang kini tembus sebanyak 760 orang, hal itu lantaran setiap harinya kasus positif Covid-19 di Kota...

    Gelar Aksi Kamisan, Aktivis Lingkungan Soroti Dampak Geothermal Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah pegiat lingkungan menggelar aksi kamisan di depan kampus UIN SMH Banten, Jalan Jendral Soedirman nomor 30, Ciceri, Kota Serang, Banten, Kamis...

    Ribuan Massa Berkerumun di Kota Serang, Syafrudin Ogah Lakukan Swab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Walikota Serang Syafrudin menegaskan, pihaknya tidak akan melakukan Tes Swab setelah deklarasi ribuan massa forum umat islam bersatu (FPUIB) Banten yang menggelar...
    - Advertisement -
    - Advertisement -