More

    Keuangan Diklaim Membaik, Pemprov Banten Batal Pinjam Uang ke BJB

    Must Read

    Marinir Kawal Pembongkaran PLTPB, LBH: Negara Abaikan Hak Dasar Rakyat Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat Banten menduga ada persoalan besar dalam rangkaian pemaksanaan mobilisasi alat berat PT...

    Pangdam III Siliwangi: 1.000 Personil TNI Akan Ikut Amankan Pilkada Serentak

    SERANG/POSPUBLIK.CO - TNI-Polri sudah menyiapkan personil untuk mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Provinsi Banten. Pangdam III Siliwangi Mayjen...

    Diduga Hendak Akhiri Hidup, Seorang Wanita Bergelantungan di Jembatan Baru Ciujung-Kragilan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Entah apa yang dipikirkan seorang wanita yang hendak mengakhiri hidupnya di salah satu jembatan baru Ciujung-Kragilan. Namun, menurut...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Pemprov Banten membatalkan rencana peminjaman jangka pendek ke Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) senilai Rp 800 miliar. Sebab, Pemprov mengklaim bahwa kondisi keuangan daerah mulai membaik dan mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah.

    Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, setelah melihat perkembangan yang ada, Pemprov Banten akhirnya mengambil kebijakan untuk membatalkan pinjaman ke BJB.

    “Tidak cair. Pinjaman tidak jadi direalisasikan, Kita akan lakukan management cash lebih ketat hingga optimalisasi PAD,” Ucapnya kepada awak media, Selasa, (23/6/2020).

    Melalui langkah tersebut, Ujar dia, kini kondisi keuangan Pemprov Banten telah jauh lebih baik dibanding beberapa waktu kebelakang.

    “Pemprov sudah lebih kuat untuk memenuhi kewajiban rutin dan kebutuhan belanja daerah lainnya, Alhamdulilah, kita treatment sesuai aturan,” katanya.

    Sementara, Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni menilai kebijakan pembatalan peminjaman Rp 800 miliar ke BJB merupakan langkah baik yang diambil Pemprov Banten. Karena jika terealisasi dipastikan akan membebani kondisi keuangan daerah.

    “Bukan kapasitas kita buat setuju atau tidak setuju terkait rencana tersebut. Sifatnya kita diberitahu saja. Berat juga kalau direalisasikan karena awalnya informasinya tanpa bunga,” ungkapnya.

    Meski begitu, lanjut dia, untuk pengembalian dana pinjaman daerah terlalu mepet waktunya, terlebih, kata dia, dalam waktu dekat akan ada pembahasan perubahan APBD 2020.

    “Iya sisa waktunya mepet mau masuk ke perubahan (APBD) 2020 juga,” ujar Andra.

    Sementara, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Gembong R Sumedi menduga jika pinjaman tanpa bunga tidak mungkin bisa dilakukan. Sebab, diyakininya BJB juga harus terlebih dahulu mengumpulkan uang rakyat atau nasabah untuk memenuhinya. Maka dari itu, perlu diberikan bunga untuk menutup operasionalnya.

    “BJB juga narik dana masyarakat jadi harus bayar bunga juga. Kalau nol persen kan kita pertanyakan sebenarnya. Itu (besaran bunga 6,9 persen) kan business to business saja, (pinjaman) jangka pendek,” tandasnya.

    Untuk diketahui, Pengajuan utang kepada BJB tercantum dalam surat Gubernur Banten nomor 980/934-BPKAD/2020 tertanggal 29 April. Surat tersebut ditujukan ke Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni.

    Dalam surat tersebut dijelaskan, jika pandemi Virus Corona telah berpengaruh terhadap sumber-sumber penerimaan daerah baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana perimbangan. Sedangkan belanja daerah kebutuhan penanganan Covid-19 seperti penanganan kesehatan, ekonomi dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) harus segera direalisasikan alam waktu dekat.

    Selanjutnya, Adapun jangka waktu pinjaman sama atau kurang dari satu tahun anggaran. Pinjaman akan dilunasi tanpa dikenakan bunga pinjaman. Akan tetapi seiring waktu berjalan, pola pinjaman itu berubah menjadi berbunga. Pinjaman Rp 800 miliar akhirnya memiliki bunga sebesar 6,9 persen. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Gelar Webitalk, Unbaja Soroti Pembangunan Berkelanjutan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan (HMTL) Unbaja menggelar Webitalk dalam mengkritsi pembangunan yang terjadi di Indonesia, khususnya di...

    Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Kota Serang Capai 760 Orang, 20 Orang Diantaranya Meninggal

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Serang kini tembus sebanyak 760 orang, hal itu lantaran setiap harinya kasus positif Covid-19 di Kota...

    Gelar Aksi Kamisan, Aktivis Lingkungan Soroti Dampak Geothermal Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah pegiat lingkungan menggelar aksi kamisan di depan kampus UIN SMH Banten, Jalan Jendral Soedirman nomor 30, Ciceri, Kota Serang, Banten, Kamis...

    Ribuan Massa Berkerumun di Kota Serang, Syafrudin Ogah Lakukan Swab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Walikota Serang Syafrudin menegaskan, pihaknya tidak akan melakukan Tes Swab setelah deklarasi ribuan massa forum umat islam bersatu (FPUIB) Banten yang menggelar...

    Dikabarkan Akan Safari ke Banten, Umat Islam di Tanah Jawara Siap Kawal Ketat Rizieq Shihab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) menggelar serangkaian apel akbar persiapan kedatangan Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS)...
    - Advertisement -
    - Advertisement -