More

    Keuangan Diklaim Membaik, Pemprov Banten Batal Pinjam Uang ke BJB

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Pemprov Banten membatalkan rencana peminjaman jangka pendek ke Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) senilai Rp 800 miliar. Sebab, Pemprov mengklaim bahwa kondisi keuangan daerah mulai membaik dan mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah.

    Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, setelah melihat perkembangan yang ada, Pemprov Banten akhirnya mengambil kebijakan untuk membatalkan pinjaman ke BJB.

    “Tidak cair. Pinjaman tidak jadi direalisasikan, Kita akan lakukan management cash lebih ketat hingga optimalisasi PAD,” Ucapnya kepada awak media, Selasa, (23/6/2020).

    Melalui langkah tersebut, Ujar dia, kini kondisi keuangan Pemprov Banten telah jauh lebih baik dibanding beberapa waktu kebelakang.

    “Pemprov sudah lebih kuat untuk memenuhi kewajiban rutin dan kebutuhan belanja daerah lainnya, Alhamdulilah, kita treatment sesuai aturan,” katanya.

    Sementara, Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni menilai kebijakan pembatalan peminjaman Rp 800 miliar ke BJB merupakan langkah baik yang diambil Pemprov Banten. Karena jika terealisasi dipastikan akan membebani kondisi keuangan daerah.

    “Bukan kapasitas kita buat setuju atau tidak setuju terkait rencana tersebut. Sifatnya kita diberitahu saja. Berat juga kalau direalisasikan karena awalnya informasinya tanpa bunga,” ungkapnya.

    Meski begitu, lanjut dia, untuk pengembalian dana pinjaman daerah terlalu mepet waktunya, terlebih, kata dia, dalam waktu dekat akan ada pembahasan perubahan APBD 2020.

    “Iya sisa waktunya mepet mau masuk ke perubahan (APBD) 2020 juga,” ujar Andra.

    Sementara, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Gembong R Sumedi menduga jika pinjaman tanpa bunga tidak mungkin bisa dilakukan. Sebab, diyakininya BJB juga harus terlebih dahulu mengumpulkan uang rakyat atau nasabah untuk memenuhinya. Maka dari itu, perlu diberikan bunga untuk menutup operasionalnya.

    “BJB juga narik dana masyarakat jadi harus bayar bunga juga. Kalau nol persen kan kita pertanyakan sebenarnya. Itu (besaran bunga 6,9 persen) kan business to business saja, (pinjaman) jangka pendek,” tandasnya.

    Untuk diketahui, Pengajuan utang kepada BJB tercantum dalam surat Gubernur Banten nomor 980/934-BPKAD/2020 tertanggal 29 April. Surat tersebut ditujukan ke Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni.

    Dalam surat tersebut dijelaskan, jika pandemi Virus Corona telah berpengaruh terhadap sumber-sumber penerimaan daerah baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana perimbangan. Sedangkan belanja daerah kebutuhan penanganan Covid-19 seperti penanganan kesehatan, ekonomi dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) harus segera direalisasikan alam waktu dekat.

    Selanjutnya, Adapun jangka waktu pinjaman sama atau kurang dari satu tahun anggaran. Pinjaman akan dilunasi tanpa dikenakan bunga pinjaman. Akan tetapi seiring waktu berjalan, pola pinjaman itu berubah menjadi berbunga. Pinjaman Rp 800 miliar akhirnya memiliki bunga sebesar 6,9 persen. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -