More

    Dewan Berikan Sinyal Interpelasi Akan Dilanjutkan

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Penundaan Interpelasi DPRD Provinsi Banten terkait kemelut Bank Banten menimbulkan berbagai kritikan baik dari aktivis hingga akademisi, Pasalnya selain diduga setingan politik juga dinilai sebagai bentuk kegagalan legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif (Pempov Banten).

    Menanggapi hal itu, Inisiator hak interpelasi dari Fraksi PDI-P Muhlis mengakui bahwa penundaan Interpelasi berdasarkan pertimbangan Internal atas adanya sikap baik dari Gubernur ‘Wahidin Halim’ yang secara tegas akan menyertakan modal kepada Bank Banten senilai Rp 1,9 triliun.

    Namun, politisi PDI-P ini juga mengakui jika Gubernur tidak berkomitmen untuk menyehatkan Bank Banten dalam waktu dekat, maka pihaknya akan segera meregistrasi dokumen interpelasi ke pimpinan dewan untuk melanjutkan penggunaan hak interpelasi 15 Anggota DPRD Banten.

    “Interpelasi akan di lanjutkan ketika gubernur tidak menjalankan komitmenya, Ya pokoknya tunjukan konsistensi dia (Wahidin Halim-red) nanti kita uji sama-sama,” katanya saat dikonfirmasi melalui sambungan seluller, Kamis (25/6/2020).

    Menurut Muhlis, tahapan dalam pelaksanaan interpelasi yang melekat di DPRD ada beberapa tahapan yakni, tahapan pembicaraan, tahapan pembahasan, tahapan konsultasi, tahapan fasilitasi, dan tahapan persetujuan.

    “Nah kami melihat dengan tahapan pembicaraan pertama, komisi III kemarin sudah menyampaikan ke pimpinan DPRD (Andra Soni-red),” ucap Muhlis.

    Selain itu, dirinya juga telah memberikan catatan-catatan yang direkomendasikan kepada Pemprov terkait langkah penyelamatan Bank Banten. Kendati demikian, Muhlis tidak dapat memastikan dalam waktu dekat Pemprov Banten bakal mengembalikan Bank Banten dalam kondisi sehat

    “Kalau masalah batas waktu kan pak gubernur juga punya batas waktu, tinggal kita tunggu aja aspek formilnya sebagai bukti ketika masuk ke tahap pembahasan dalam mempersiapkan Raperda penyertaan modal Bank Banten pada APBD perubahan Tahun 2020,” ungkapnya.

    Terkait kritikan, lanjut Muhlis, semua elemen masyarakat mempunyai hak atas kebebasan berpendapat, maka dari itu, dirinya menghargai seluruh kritikan yang ditunjukan kepada DPRD.

    “Kita hargai sikapnya, kita hargai pendapat silahkan saja, yang jelas kami sampai saat ini masih melihat ada I’tikad baik dari pemprov Banten,” terang Muhlis.

    “Kita memberikan ruang dan kesempatan kepada pemprov untuk menunjukan komitmenya, sampai hari ini masih kita awasi (komitmen) itu,” tandasnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -