More

    Tunggu RTRW, Pemkot Serang Akan Terbitkan Perwal Disinsentif Peternakan

    Must Read

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Sambil menunggu Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang masih ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang akan menerbitkan Peraturan Wali Kota mengenai disinsentif peternakan ayam.

    Kepala Bagian Hukum Pemkot Serang Subagyo mengatakan bahwa pembentukan Perwal itu akan berfungsi untuk menarik retribusi kepada pihak peternakan ayam untuk dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Perwal disinsentif peternakan masih dalam pembahasan di perizinan, belum clear, kalau yang diajukan itu maksimal 5 tahun,” kata Subagyo saat kepada wartawan, Rabu, (24/6/2020) di Kota Serang.

    Kemudian Subagyo menuturkan bahwa belum turunnya Perda RTRW dan sedang di”godok”nya Perwal Disinsentif, maka peternakan yang berada di Ibukota Provinsi Banten kemungkinan tidak akan dilakukan penutupan. Sementara menurut keterangannya dalam RTRW disebutkan tidak ada peternakan di Kota Serang.

    “Seharusnya kita menunggu RTRW cuma RTRW ini masih di kementerian dan masih cukup lama, akhirnya kemarin mungkin Pak Wali dengan Kak Ketua Dewan jadi itu diberikan dispensasi, cuman nanti aturannya sedikit berubah dengan perwal yang lama, maksimal 5 tahun,” ungkap Subagyo.

    Mengenai hal tersebut, Komisi I DPRD Kota Serang Ahmad Rosadi menyebutkan jika nantinya RTRW sudah turun dan siap diterapkan, maka tidak boleh adalagi peternakan yang berdiri di Kota Serang.

    Terkecuali, lanjut Rosadi, pihak pemerintah daerah memberikan satu kebijakan mengenai pemindahan lokasi peternakan itu. Tentunya dengan catatan bisa bermanfaat untuk Pemkot Serang ataupun masyarakat sekitar.

    “Itu pun perlu kajian agar sesuai dengan peraturan perundangan. Informasinya memang diperbolehkan diberikan waktu oleh Pemkot dengan catatan setelah selesai waktunya maka harus pindah,” jelasnya.

    Menurutnya, dalam pemberian jangka waktu itu perlu adanya ketegasan dari pihak Pemkot Serang dalam menghitung waktu persiapan pemindahan lokasi peternakan.

    “Cuma disitu harus punya ibaratnya perjanjian antara perusahaan dan pemkot yang disesuaikan dengan aturan, harus benar-benar menunggu revisi RTRW,” pungkasnya. (Jon)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -