More

    Usulkan Dua Raperda, Pemkot Siapkan Dana Cadangan Pemilu 2024

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mengajukan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada DPRD Kota Serang.

    Hal tersebut disampaikan Wali Kota Serang Syafrudin dalam rapat paripurna penyampaian Raperda usul Wali Kota di Gedung DPRD Kota Serang, Kamis (25/6/2020).

    Dua Raperda yang diusulkan kali ini yaitu, Raperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum Wali Kota dan Wakil Wali kota Serang.

    “Tuntutan ini memang harus kita Perda kan. Artinya, penggantian struktur APBD saja. Tapi, kalau pelaksana teknis seperti PPK, PPTK dan Bendahara itu masih sama. Struktur sama hanya keuangannya yang beda,” Ujar Syafrudin kepada wartawan usai rapat.

    Ia berharap dengan pengelolaan keuangannya lebih efesien, efektif, ekonomis dan tidak banyak memakan tenaga akan tetapi kerjanya maksimal.

    Sementara itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang Wachyu Budi Kristiawan menyebutkan adanya usulan perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah itu merupakan amanat dari PP 12 tahun 2019.

    “Mau tidak mau, suka tidak suka, karena sudah diamanatkan berarti kita buat perdanya,” tutur Wachyu pada wartawan.

    Dengan adanya usulan Raperda itu maka disebutkan bahwa akan terjadi perubahan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga, berdasarkan penjelasan Wachyu tidak akan ada lagi istilah belanja langsung dan tidak langsung.

    “Kalau perda yang lama itu kan di belanja ada belanja langsung dan tidak langsung nah di perda baru tidak ada, jadi belanja itu cuma terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer,” jelasnya.

    Selanjutnya, mengenai Raperda pembentukan dana cadangan sendiri digadang-gadang supaya pengadaan anggaran untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak terlalu membebani APBD pada tahun anggaran pelaksanaan pilkada.

    “Setiap kali mau pilkada ditahun anggaran itu APBD kita tuh tersedot untuk pelaksanaan pilkada,” ungkapnya.

    Oleh sebab itu, dengan adanya Raperda tentang dana cadangan ini diibartkan Pemkot Serang menabung dalam menyelenggarakan kontestasi Pilkada tahun mendatang. Ketika masih ada kekurangan anggaran untuk itupun tidak terlalu besar.

    “Coba kalau dalam satu tahun anggaran misalkan 30 atau 40 Milyar itukan ‘nyesek’, jadi mendingan kita nabung dulu setiap tahunnya,” papar Wachyu.

    Sementara, dana cadangan tersebut disebutkan tidak boleh digunakan untuk hal lain, selain untuk pelaksanaan pilkada, dan baru bisa dicairkan ketika pelaksanaan kontestasi itu.

    “Jadi kalo misalkan ditahun jelang pilkada itu dicairkan 30 Miliyar namun ternyata yang diperlukan itu 40 milyar, kan kita tinggal menambahkan 10 Milyar saja, tidak perlu mengadakan 40 milyar langsung dalam satu tahun anggaran,” pungkasnya. (Jon)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -