SERANG/POSPUBLIK.CO – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Serang melakukan Aksi unjuk rasa terkait ditundanya Hak interpelasi terkait Merger Bank Banten ke Bank BJB dan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), Jumat, (26/6/2020).
Selain melakukan orasi, mereka membawa keranda mayat serta melemparkan Tomat Busuk ke Halaman Gedung DPRD Provinsi Banten.
Koordinator Aksi Muhamad Soleh, mengungkapkan, dengan membawa Keranda mayat serta melemparkan tomat busuk sebagai wujud nyata dari matinya serta busuknya kinerja DPRD Provinsi Banten, lantaran DPRD tidak melanjutkan Hak Interpelasinya.
“Yang kami hari ini bisa diartikan sebagai matinya keberanian DPRD Banten tidak mau melanjutkan Hak Interpelasi kepada Gubenur Banten,” katanya kepada awak media.
Selain itu, ujar Soleh, HMI menduga ditundanya hak interpelasi diakibatkan taburan beras disebabkan beras yang disalurkan Corporate Social Responsibility (CSR) dari BJB kepada setiap anggota Dewan.
“Nah itu menjadi kunci suksesnya membungkam anggota DPRD Provinsi Banten sehingga menunda hak Interpelasi,” tegasnya.
Sementara, Ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Serang Faisal Dudayef Payumi Padma mengatakan, dirinya kecewa atas sikap para anggota DPRD yang kendor terhadap Hak interpelasi.
“Saya kecewa atas ditundanya hak interpelasi kepada Gubernur Banten. Apa ada karena taburan beras sehingga dewan enggan melanjutkan hak interpelasinya?.” Ujar Faisal.
Menurut Faisal, pentingnya hak interpelasi karena disitulah Gubenur Banten dapat menjelaskan kepada masyarakat melalui para anggota DPRD terkait pemindahan RKUD dan Merger Bank Banten ke Bank BJB ditengah Pandemi Covid-19.
” Hak interpelasi itu jangan kendor, disinilah seharusnya Gubenur Banten dapat menjelaskan secara detail terkait dirinya memindahkan RKUD dan Merger Bank Banten ditengah Pandemi,” katanya.
Ditempat yang sama, Ketua Umum Korps HMI-Wati (Kohati) HMI cabang Serang Iis Solihat berharap, Legislatif mampu bersikap tegas dan menjaga komitmennya dalam menjalankan fungsinya sebagai Legislator.
“Bapak-Bapak dan ibu-ibu (Legislatif-red) harus mampu menjaga komitmen nya dalam menjalankan fungsinya salah satunya Pengawasan,” tandasnya. (Moch)
