More

    Recofusing Tahap III, Dewan Mengaku Belum Menerima Laporan Dari Pemprov Banten

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan melakukan pergeseran atau recofusing anggaran tahap III sebesar Rp 2,134 triliun terkait penanganan virus corona (Covid-19).

    Anggaran itu akan digunakan untuk menangani empat sektor yakni sektor kesehatan Senilai Rp 266,9 miliar, sektor ekonomi Rp 245,5 miliar, Jaring Pengaman Sosial (JPS) senilai Rp 1,182 triliun, dan untuk Bantuan Keuangan (Bankeu) kepada kabupaten/kota senilai Rp 440 miliar.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Banten Andra Soni mengatakan, pihaknya belum menerima laporan terkait refocusing anggaran Covid-19 baik tahap II dan III dari Pemprov Banten.

    “Ya kami belum menerima laporan resmi atau laporan detail terkait dengan recofusing tersebut,” ucapnya saat ditemui di DPRD Banten, Jumat (26/6/2020).

    Menurut Andra, dalam memastikan realisasi dana Covid-19, pihaknya akan melakukan rapat bersama badan anggaran untuk meminta laporan keuangan dari Pemprov Banten. Lantaran, hingga saat ini masih banyak kendala atas penyaluran dana Bansos Jaring Pengaman Sosial (JPS).

    “Dalam waktu dekat kita akan merapatkannya, karena sebelum masuk ke APBD Perubahan tentu harus dibahas dulu salah satunya adalah serapan yang direncanakan terhadap dana Covid-19, penyerapannya sejauh ini bagaimana,” Katanya.

    Disinggung ketika sudah masuk ke tahap III apakah JPS tahap I dan II akan dicairkan, Andra kembali menegaskan sampai saat ini pihaknya belum bisa memastikan terkait anggaran tersebut.

    “Itu yang akan kita tunggu penjelasanya dari Pemprov,” imbuhnya.

    “Nanti masuk pembahasannya di perubahan kami masih menunggu detail pembahasannya dari Pemprov Banten,” ujarnya.

    Sejauh ini, ujar Andra, fungsi pengawasan sudah dilaksanakan oleh komisi V, sehingga secara detail hasil laporan refocusing tersebut ada di komisi V.

    “Saat ini kebanyakan recofusing anggaran itu kan pengelolanya mitra Komisi V, dari Dinkes, Dinsos dan lainnya,” tukasnya.

    Andra juga mengakui, kendala belum dilaksanakan penyaluran tahap I akibat permasalahan Bank Banten, karena anggaran masih tertahan di Bank Banten senilai Rp 1,9 triliun.

    “Itu kas daerah anggaran-anggaran yang direncanakan untuk keperluan masyarakat tersebut adanya di Kas daerah,” ungkapnya.

    Untuk diketahui, Berdasarkan data Dinsos Provinsi Banten per tanggal 7 Juni 2020, tercatat realisasi penyaluran Bansos program JPS sudah mencapai Rp 47.798.400.000.

    Di Kabupaten Tangerang sudah tersalurkan kepada 41.565 KK dengan nilai Rp 24.939.800.000 dari total alokasi Rp 268.439.400.000 untuk 149.133 KK. Untuk Kota Tangerang sudah tersalurkan kepada 8.958 KK dengan nilai Rp 5.374.800.000 dari total alokasi Rp156.209.400.000 untuk 86.783 KK.

    Sedangkan, Kota Tangerang Selatan telah disalurkan kepada 5.243 KK dengan nilai Rp 3.145.800.000 dari total alokasi Rp 40.064.400.000 untuk 22.258 KK.

    Selanjutnya, di Kabupaten Pandeglang telah disalurkan kepada 27.772 KK dengan nilai Rp 13.886.000.000 dari total alokasi Rp 67.009.500.000 untuk 44.673 KK. Kemudian, di Kabupaten Lebak telah disalurkan kepada 438 KK dengan nilai Rp 219.000.000 dari alokasi Rp 17.482.500.000 untuk 11.655 KK.

    Sementara, di Kabupaten Serang telah disalurkan kepada 466 KK dengan nilai Rp 233.000.000 dari alokasi Rp 84.150.000.000 untuk 56.100 KK.

    Sedangkan, di Kota Serang saat ini sedang proses penyaluran kepada 22.108 KK dengan nilai Rp 11.054.000.000. Selanjutnya akan disalurkan kepada 30.200 KK dengan nilai Rp 45.300.000.000. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -