More

    Soal JPS Kota Serang, Begini Catatan Wali Kota Serang

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Menjelang bulan ke tiga pembagian Jaring Pengaman Sosial (JPS), Wali Kota Serang Syfarudin memiliki beberapa catatan mengenai pembagian bantuan tersebut.

    Hal itu disampaikan Syafrudin kepada awak media usai melakukan rapat paripurna di Gedung DPRD pada Kamis (25/6/2020).

    Dalam penuturannya, Syafrudin menyampaikan bahwa dalam pembagian JPS, Kota Serang nampaknya menjadi yang pertama berani untuk membagikan bantuan untuk masyarakat tersebut.

    “Ini sebagai tuntutan masyarakat terutama dalam kondisi ini (Covid-19). Banyak juga kejadian masyarakat yang kurang pangan, oleh karena itu Kota Serang berani menyalurkan JPS, lebih awal ketimbang kabupaten kota lain,” kata Syafrudin.

    Menurutnya, ada beberapa hal yang juga menjadi catatan dalam proses pembagian JPS ini, yaitu data yang ada belum akurat, kemudian warga dengan kemampuan ekonomi menengah pun menuntut untuk mendapatkan bantuan.

    “Yang menjadi catatan adalah mereka yang berhak malah tidak menerima jadi datanya kurang akurat, kemudian hal lain yang menjadi keluhan masyarakat berkeinginan seluruh masyarakat kota serang menengah kebawah untuk dapat bantuan semua, akan tetapi tidak terakomodir oleh kita,” tuturnya.

    Syafrudin menjelaskan bahwa rencana pembagian JPS ini selama enam bulan. Namun, dengan melihat kemampuan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, JPS hanya berlangsung selama tiga bulan saja.

    “Sebenernya rencana ada, tapi tetap kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu maka tiga bulan ini saja sesuai jadwal yang pertama, rencananya memang 6 bulan, akan tetapi kita lihat situasi, kalau kas daerahnya gak ada juga kan tidak mungkin,” tandas Syafrudin.

    Dengan dibukanya masa transisi menuju “New Normal” di wilayahnya, Syafrudin menilai hal tersebut menjadi sebuah harapan untuk menstabilkan kondisi ekonomi daerah.

    “Insya Allah dengan penerapan masa transisi new normal ini nampaknya masyarakat mulai stabil,” pungkasnya. (Jon)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -