More

    Khawatir Kebangkitan PKI, Penolakan RUU HIP Menggema di Tanah Jawara

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Penolakan terhadap pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) kembali menggema di Banten yang dikenal sebagai ‘Tanah Jawara’.

    Kali ini, Forum Lintas Ormas Banten yang menyuarakan penolakan RUU itu lewat apel akbar bela Islam, bela NKRI yang berlangsung di Masjid Agung Banten Lama, Kawasan Keraton Surosoan, Kasemen, Kota Serang pada Jumat (26/6/2020).

    Salah seorang Koordinator apel akbar Kiai Enting Abdul Karim mengatakan bahwa aksi penolakan tersebut tidak serta merta, melainkan sudah melalui analisa dan kajian, dimana RUU HIP tersebut dinilai sudah keluar dari dasar negara yakni Pancasila.

    “Ini jelas bukan paham Pancasila tapi ini adalah paham Nasakom atau paham komunis dan tidak boleh ada di Indonesia, sesuai dengan Tap MPRS nomor 25 tahun 1966 jelas komunisme, markisme tidak boleh hidup di Indonesia,” terang Kiai Enting usai apel akbar.

    Menurutnya, Partai Komunis Indonesia (PKI) secara kepartaian jelas tidak ada di Indonesia. Namun, lanjutnya, PKI secara ideologis itu akan terus berkembang dan perlu diwaspadai bersama.

    Kiai Enting menyebutkan bahwa inisiator dibalik tercetusnya RUU HIP itu perlu diusut hingga tuntas. Bagaimanapun, inisiator dibalik ini semua sudah masuk kedalam kategori pengkhianat bangsa.

    “Inisiatornya sudah masuk kategori dia penghianat bangsa, kami berharap aparat yang berwenang dapat mengusut tuntas inisiatornya dan kalau ada delik hukum disitu harus diselesaikan dengan hukum,” ujarnya.

    Mengenai pembahasan RUU HIP yang tengah ditunda, Kiai Enting menegaskan bahwa pihaknya menutut agar pembahasan RUU HIP untuk segera dicabut dan dibatalkan.

    “Kami minta dicabut dan tidak perlu dibahas lagi RUU HIP. Kalau ini tetap dibahas kami akan mengerahkan pasukan ke Jakarta,” ungkapnya.

    Berdasarkan penuturannya, dari hasil dokumentasi kegiatan yang dihadiri sekitar 1.500 massa aksi dari berbagai ormas yang ada di Banten tersebut, akan dikirim kepada DPR RI.

    “Dokumentasinya akan kita kirim ke DPR RI, kami akan minta tanggapan mereka terhadap masukan warga Banten,” pungkasnya. (Jon)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -