More

    DPC PDI-P Kabupaten Serang Dorong Pengusutan Tuntas Aktor Intelektual Pembakar Bendera

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Serang mendorong pengusutan hukum hingga tuntas termasuk para aktor intelektual dan pembakar bendera PDIP.

    Lewat pernyataan sikapnya, Ketua DPC PDIP Kabupaten Serang, Madsuri mengaku merasa prihatin dan kecewa diperlakukan tidak adil serta tidak berprikemanusiaan atas insiden pembakaran bendera PDI Perjuangan dan berbagai fitnah baik kepada Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus sebagai Presiden ke-V Republik Indonesia Hj. Megawati Soekarnoputri.

    Menurutnya, bagi PDI Perjuangan, terjadi perbedaan pandang dan pendapat dalam sebuah negara demokrasi, adalah hal yang wajar sekaligus sebagai rahmat, namun yang tidak dikehendaki dan tidak dapat dibenarkan jika dalam pengunaan hak Demokrasi tersebut dilakukan secara anarkis, kekerasan, dan fitnah sehingga berpotensi menjadi suatu tindakan perbuatan melawan hukum.

    “Bagi PDI Perjuangan, politik itu menebar kebaikan, membangun optimisme, spirit persaudaraan dan rekonsiliasi sebagai saudara sebangsa dan setanah air, untuk Indonesia yang bersatu dan lebih maju, sehingga prioritas kami saat ini adalah membantu rakyat akibat Pandemi Covid-19,” tulisnya dalam surat pernyataan sikap, Senin (29/6/2020).

    Dengan adanya kejadian tersebut, disebutkan Madsuri, seluruh pimpinan DPC mengutuk atas tindakan kekerasan dan berbagai fitnah yang dilakukan oleh oknum-oknum yang telah membakar bendera Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan pada kegiatan penyampaian pendapat di Gedung MPR/DPR RI tanggal (24/6) lalu, serta telah memfitnah dan merugikan nama baik Ketua Umum PDI Perjuangan Hj. Megawati Soekarnoputri.

    “Kami mendorong pengusutan hukum hingga tuntas termasuk para aktor intelektual dan pembakar bendera Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, untuk diteruskan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, sesuai dengan tempat kejadian peristiwa,” tandasnya.

    Berbagai Fitnah baik kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Hj. Megawati Soekarnoputri, maupun tuduhan terhadap PDI Perjuangan dengan isu-isu lama yang sama sekali tidak produktif.

    “Tuduhan itu memiliki motif dan tujuan lebih jauh mengganggu Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” tandasnya. (Jon)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -