More

    Revisi RTRW, Lahan Pertanian Kota Serang Akan Disulap Jadi Zona Industri

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Serang tahun 2020 – 2024, lahan pertanian yang tersebar di sejumlah wilayah di Kota Serang akan disulap menjadi zona industri dan perumahan.

    Hal ini menyusul turunnya persetujuan substansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

    Meski demikian, Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan, dalam revisi pihaknya memperbanyak zona perumahan dan perkantoran/ industri, tentunya tanpa meninggalkan sektor pertanian.

    “Sebenarnya pertanian di kota itu harusnya tidak ada, karena kota itu harus banyak sektor industri, akan tetapi kami masih membutuhkan pertanian kurang lebih 3052 Ha yang ada di wilayah Kecamatan Kasemen,” kata Syafrudin kepada awak media usai rapat persiapan pembahasan RTRW Kota Serang tahun 2020 – 2024, di gedung Skretariat Daerah Kota Serang, Senin (29/6/2020).

    Dikatakan Syafrudin, bahwa wilayah Ibukota Provinsi yang akan dijadikan zona industri yakni Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Walantaka. Sementara untuk zona perumahan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Serang.

    Di tempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang Nanang Saefudin mengatakan bahwa rencana pembangunan tersebut akan dilakukan penyesuaian terhadap lahan pertanian ‘tidur’ atau non-produktif yang ada di Kota Serang.

    “Pengurangan lahan pertanian ini untuk lahan yang tada hujan, non-produktif dan lain sebagainya,” jelas Nanang.

    Setidaknya, Kota Serang dalam rencana pembangunannya harus menyisakan ruang publik sebesar 20 persen. berdasarkan keterangan Nanang, rincian kawasan industri di Kota Serang direncanakan seluas 1000 HA untuk seluruhnya, sedangkan untuk perumahan seluas 13000 Ha.

    “Rincian kawasan industri untuk Kasemen itu 350 Ha dan Walantaka sekitar 700Ha, secara detail tidak diatur dalam RTRW, tapi di RDTR (red:rencana detail tata ruang)

    Sementara itu, diwawancarai terpisah, Kepala Dinas Pertanian Kota Serang Edinata Sukarya mengatakan bahwa dirinya hanya baru menerima gambaran secara umumnya saja terkait rencana tersebut dan belum sampai pada hal yang rinci.

    “Itu baru gambaran umumnya aja, bahwa lahan pertanian kering akan dijadikan perkantoran dan perumahan,” kata Edinata saat di Konfirmasi pospublik lewat sambungan telepon.

    Menurutnya, dari kurang lebih seluas 7.900 Ha lahan pertanian yang ada di Kota Serang, yang terikat oleh Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yakni seluas 3022 Ha.”Lahan pertanian yang terikat LP2B itu tidak boleh dipake pembangunan, ditambah 32 Ha untuk tatanan, jadi total keseluruhan 3054 Ha, nah sisanya lahan kering dan boleh dijadikan pembangunan,” jelasnya.

    Kepala Ditan Kota Serang itu menuturkan bahwa Kota Serang yang menjadi Ibukota Provinsi Banten ini, mau tidak mau, suka tidak suka harus mengakomodir rencana pembangunan yang akan mengambil sebagian lahan pertanian non-produktif itu.

    “Ya kita sih mengikuti, memang kita juga Ibukota provinsi, kita harus liat pembangunan itu juga memerlukan tempat, mau tidak mau, suka tidak suka harus kita akomodir,” tandasnya.

    Ia kembali menegaskan bahwa ada sejumlah 3054 Ha lahan pertanian di Kota Serang yang tidak boleh dilakukan pembangunan, dan mempersilahkan pemerintah jika akan melakukan pembangunan diluar are pertanian yang sudah terikat LP2B. “Diluar itu mah silahkan,” pungkasnya. (Jon)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -