More

    Duh! Duo Serang Akui Data Penerima BST Bermasalah

    Must Read

    SERANG /POSPUBLIK.CO – Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Provinsi Banten terus disoroti, Selain dinilai tidak menyalurkan secara penuh penyaluran bantuan BST tahap I Pemprov dinilai tidak sinergis serta tanpa koordinasi dengan wilayah kabupaten/kota di Serang.

    Hal itu terungkap dalam Kunjungan kerja spesifik komisi VIII DPR RI dalam rangka penyaluran bantuan sosial penanggulangan wabah Covid-19 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (30/6/2020).

    Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang Poppy Novriadi mengatakan, penyaluran BST dari Pemprov mengalami berbagai kendala. Terlebih kuota penerima sedikit yang berdampak pada kecemburuan sosial.

    “Bantuan (tunai) dari provinsi sebesar Rp 600 ribu. Sedangkan di Serang cuma Rp 200 ribu, ini menimbulkan masalah,” katanya.

    Menurut Poppy, saat ini perlu adanya sinergitas dalam pemerataan dari Pemprov dengan kabupaten/kota, keduanya harus membuat kesepahaman satu pola bantuan. “Kalau memang mau tunai ya harus tunai, kalau bahan pokok besarannya harus rata jangan menimbulkan persoalan,” tegas Poppy.

    Selain itu, Poppy juga mengakui penyaluran dari provinsi melalui bank tidak efektif, ditambah kesulitan dalam berkomunikasi dengan bank. “Khusus penyaluran provinsi makanya ada keterlambatan, susah koordinasi dari cabang yang di Serang cabang di Cilegon, kalau kantor Pos lebih tanggap karena mau mendatangi kantor kelurahan,” ungkapnya.

    Tak hanya itu, sambungnya, bank penyalur BST selalu mempersulit pencairan. Alasanya, pihak bank lebih mementingkan nasabah lain daripada warga penerima BST.

    “Harusnya tidak ada lagi keberatan dari mereka (pihak bank) ini menyangkut kepentingan masyarakat,” terangnya.

    Maka dari itu, pihaknya meminta provinsi mengevaluasi bank dan mendorong pelayanan yang baik kepada warga. “Kita meminta dari provinsi agar bisa komunikasi dengan bank,” ujarnya.

    Sementara, Sekertaris Dinsos Kabupaten Serang, Sri Rahayu Basukiwati mengatakan, pihaknya kesulitan dalam melakukan komunikasi dengan pihak bank, sehingga penyaluran BST terkendala. “Masalah di kota/kabupaten hampir sama, semuanya susah berkomunikasi,” cetusnya.

    Selanjutnya, lanjut dia, terjadi tumpang tindih data antara penerima bantuan dari Kemensos mulai dari kabupaten hingga tingkat desa, bahkan ada anggota DPR dan PNS termasuk salah satu yang menerima bantuan tunai.

    “Jujur untuk data kita masih carut marut mulai minggu ini kita akan konsolidasi untuk menyelesaikan kesemrauatan data,” tutupnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -